JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta telah menyusun visi, misi, dan program kerja yang akan mereka jalankan jika terpilih pada Pilkada 2017.

Salah satunya yakni mengenai penataan permukiman di kawasan bantaran sungai ataupun ruang terbuka hijau (RTH). Bagaimana kebijakan mereka terkait penataan kawasan tersebut?

Berikut uraiannya seperti diunggah KPU DKI Jakarta di situs web Sistem Informasi Tahapan Pilkada (Sitap) di https://pilkada2017.kpu.go.id/.

Ahok-Djarot

Pasangan bakal calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, dalam program kerja mereka, dengan jelas menyebut akan merelokasi warga yang tinggal di bantaran sungai atau RTH.

Warga akan dipindahkan ke rumah susun yang terintegrasi dengan beberapa fasilitas. Hal tersebut tertuang dalam program kerja “Penataan Kota: Mewujudkan Kota yang Semakin Nyaman bagi Warga” nomor 2, 3, dan 4 sebagai berikut.

2. Melaksanakan pembangunan rumah susun sebanyak 50.000 unit untuk menampung warga yang terkena relokasi dalam rangka program-program prioritas seperti normalisasi sungai, refungsi ruang terbuka hijau (RTH), dan sebagainya, serta mendorong pemindahan warga ke bangunan vertikal di lokasi-Iokasi padat penduduk melalui skema konsolidasi lahan untuk menyediakan ruang terbuka yang memadai.

3. Membangun rumah susun yang terintegrasi dengan pasar tradisional, terminal, gelanggang olahraga (GOR), sekolah, dan waduk di berbagai lokasi di Jakarta yang diperuntukkan bagi warga kelas menengah ke bawah, dan membangun apartemen sewa murah di pusat kota yang terjangkau bagi warga kelas menengah untuk mengurangi kemacetan antarkota.
4. Percepatan penyediaan RTH sebesar 30 persen (20 persen publik dan 10 persen swasta) dari Iuas kota melalui program pembelian Iahan oleh pemprov untuk mengembalikan fungsi Iahan sebagai RTH dan melanjutkan pembangunan 500 RPTRA untuk memenuhi jumlah minimal RPTRA sebanyak tiga per kelurahan. (Baca: Bangunan-bangunan di Bantaran Ciliwung di Bukit Duri Selesai Dibongkar)

Agus-Sylviana

Pasangan bakal cagub-cawagub Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni tidak secara rinci menjelaskan program yang akan dilakukan untuk menata permukiman kawasan di bantaran sungai maupun RTH dalam visi-misi mereka.

Agus-Sylviana menyinggung soal penggusuran sebagai masalah tata ruang. Menurut mereka, akses terhadap rumah murah, peluang untuk mendapatkan pemukiman yang berkualitas dan memadai serta bebas dari ancaman penggusuran masih menjadi masalah besar.

Namun, Agus-Sylviana belum menjelaskan solusi yang rinci untuk mengatasi hal tersebut. Mereka baru menyebut akan melakukan sejumlah hal terkait penataan kawasan di bantaran kali dan RTH yang tertuang dalam beberapa program aksi yang tercantum dalam berkas visi-misi sebagai berikut.
Program Aksi Untuk Mewujudkan Jakarta yang Maju:

a. Pengembangan kota sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

c. Meningkatkan akses warga DKI Jakarta terhadap hak atas tempat tinggal.

Program Aksi untuk Mewujudkan Jakarta yang Aman:

b. Meningkatkan kualitas normalisasi bantaran, saluran sungai, waduk, dan situ.

d. Meningkatkan kualitas taman dan ruang terbuka di wilayah-wilayah pemukiman.

Program Aksi untuk mewujudkan Jakarta yang Adil:

e. Peningkatan akses warga terhadap tempat tinggal yang manusiawi dan layak bagi penghidupannya.

Program Aksi untuk Jakarta Hijau:
a. Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau. (Baca: Sebanyak 505 Bangunan di Bantaran Krukut Diduga Melanggar Sempadan Sungai)

Anies-Sandiaga

Pasangan bakal calon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memiliki dua versi berkas visi-misi. Berkas pertama berjumlah 23 halaman, sementara versi kedua lebih ringkas dengan hanya memiliki 3 halaman.

Kompas.com tidak menemukan program yang spesifik terkait dengan penataan permukiman di kawasan bantaran sungai dan RTH dalam kedua berkas visi-misi tersebut. Dalam berkas pertama, Anies-Sandiaga memiliki program pembangunan infrastruktur.

Poin keempat program tersebut menyebutkan, Anies-Sandiaga akan membangun tempat tinggal untuk warga kelas menengah bawah. Namun, penggunaan kalimat dalam program tersebut tidak disangkutkan dengan permukiman di kawasan bantaran kali ataupun RTH. (Baca: Warga yang Rumahnya Tidak di Bantaran Sungai Dipersilakan Bongkar Sendiri)

Berikut bunyi poin keempat tersebut. “Pembangunan tempat tinggal bertingkat di tengah kota dengan harga terjangkau untuk kelas menengah bawah, guna menekan biaya transportasi.”

Kemudian, dalam berkas visi-misi yang lebih ringkas, Anies-Sandiaga menulis akan melakukan program penataan kawasan kumuh sebagai salah satu program prioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Program tersebut berbunyi: “Menata kampung-kampung kumuh dengan pendekatan humanis dan kreatif sesuai standar kesehatan lingkungan, di antaranya Kampung Deret, kampung susun, dan kampung tematik.”

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/18/05482321/cara.cagub-cawagub.dki.jakarta.menata.kawasan.bantaran.sungai.dalam.visi-misi.mereka

1. tegas membenahi penyakit puluhan tahun
2. plin-plan gusur atau tata? monoton
3 tidak mengerti data. kampung deret tidak boleh dibangun di lahan negara, bantaran kali,jalur hijau (sesuai larangan bpk dan perda tata ruang)