Jakarta - Partai Gerindra mengungkapkan pihaknya memiliki kabinet bayangan yang disiagakan untuk mengambil alih pemerintahan bila sewaktu-waktu pemerintahan yang sah tumbang. PKB menilai gerakan tersebut merupakan tindakan di luar konstitusi.

"Kita kembali kepada konstitusi. Artinya kalau membuat APBN bayangan dan kabinet bayangan itu gerakan di luar konstitusi," ucap Wasekjen PKB, Jazilul Fawaid saat dihubungi, Selasa, (18/10/2016).

Jazilul menilai seharusnya sebagai partai politik menjalankan amanat Undang-Undang. Hal ini dikarenakan sebagai negara hukum, setiap parpol sudah diberikan hak menyampaikan aspirasi.

"Di DPR kan setiap fraksi memiliki hak menyampaikan aspirasi, jadi jangan bertindak di luar konstitusi, nanti bisa diketawain orang," lanjut Jazilul.

Jazilul mengimbau sebaiknya parpol oposisi mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dia mengatakan jika Gerindra serius membentuk kabinet bayangan, artinya mereka sudah melakukan pelanggaran.

"Boleh berdebat selama dalam ruang koridor konstitusi, saya yakin para petinggi paham soal itu, baik itu cara memberikan aspirasi dan pengawasan, kan ada aturannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Waketum Gerindra Ferry Juliantoro mengatakan bahwa Gerindra dan PKS masih bersikap oposisi. Dia mengatakan pihaknya memiliki kabinet bayangan dan siap mengambil alih pemerintahan jika sewaktu-waktu pemerintahan yang sah tumbang secara konstitusional maupun tidak konstitusional.

"Sebagai oposisi, kami juga punya 'shadow cabinet'. Jadi di seluruh dunia, oposisi itu punya kabinet bayangan, karena harus siap mengambil alih, baik secara konstitusional maupun tidak, karena kita harus mempersiapkan diri mana tahu kekuasaan itu harus digantikan," Ferry Juliantono di Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (15/10/2016)


http://news.detik.com/read/2016/10/1...isa-diketawain




Gerandong... gerandong