RMOL. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersikap netral di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. MUI tidak pernah terlibat politik kekuasaan.

Hal itu disampaikan Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amin menanggapi tudingan instansin­ya terlibat politik praktis. Dia menyatakan, pihaknya menang­gapi polemik surat Al Maidah hanya untuk memenuhi tang­gung jawab terhadap umat.

"MUI tidak ada hubungan­nya dengan berbagai masalah hiruk pikuk politik. Sikap MUI ini semata-mata karena menjadi bagian tugas untuk membimb­ing umat dan menjaga negara," ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut Ma'ruf, pihak yang beranggapan justru berpikir terbalik. Bukan pihaknya yang berpolitik, melainkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang masuk ke ranah agama.

"Surat Al Maidah merupakan masalah agama. Jadi sebetul­nya Pak Ahok yang masuk ke ranah agama duluan. Bukannya MUI yang berpolitik praktis," tuturnya.

Berikut wawancara seleng­kapnya.

Jadi anda mau mengatakan, MUI sepenuhnya bersikap netral?
Iya. Dalam menentukan sikap, MUI tidak mendapat intervensi dari pihak mana pun. Masyarakat itu kan umat. MUI tidak ada uru­san dengan politik atau pilkada di mana pun, termasuk di DKI Jakarta.

Tapi kan bisa saja anggota MUI memiliki pandangan politik tertentu, ketika mem­berikan masukan untuk sikap yang diambil?
Memang. MUI tidak melarang anggotanya melakukan aktivitas demokrasi dengan mendukung calon tertentu. Anggota MUI itu memiliki latar belakang bermacam-macam, termasuk sikap politik.

Namun jika anggota MUI mengambil sikap politik ter­tentu, maka itu adalah tindakan pribadi, dan bukan sikap organ­isasi MUI. Jadi bila terdapat pernyataan dari pengurus MUI di luar konteks pernyataan resmi yang dikeluarkan, itu merupakan pendapat pribadi.

Situasi politik kan lagi pa­nas. Kenapa MUI ikut - ikutan membuat pernyataan?
Bukannya ikut - ikutan. Jadi setelah Pak Ahok mengeluarkan pernyataan soal Al Maidah, masyarakat ribut, geger, dan banyak yang meminta kami mengeluar­kan pernyataan. Mereka men­ganggap itu ranah kami. Maka kemudian kami bersikap.

Tapi sikap MUI ini kan jadi bisa dimanfaatkan oleh lawan politik Ahok?
Soal itu kami tidak bisa apa - apa.Karena kami ini kan be­rangkatnya dari masalah agama, bukan politik. Kami berharap dan berusaha supaya ke depan tidak ada lagi yang melecehkan agama. Kami tidak memikirkan dampak politiknya, karena MUI memang tidak ada urusannya.

Meski akhirnya bisa dipoli­tisasi, dan membuat polemik ini tidak selesai?
Kami tidak bisa berbuat ban­yak terkait hal itu. Karena itu kan hak. Kami tidak bisa melarang masyarakat untuk berdemon­strasi misalnya. Kami hanya bisa menghimbau.

Dalam sikapnya, di satu sisi MUI kan menyatakan memaafkan Ahok. Tapi di sisi lain meminta agar penegak hukum bertindak. Maksudnya apa sih?
Begini, apa yang dilakukan Pak Ahok ini kan masalah agama. Persoalan itu sudah menyangkut kepentingan publik, yang perlu dituntaskan. Supaya di masa mendatang tidak ada lagi pihak yang menjelekkan agama. Nah saluran yang kami anggap tepat itu ya melalui proses hukum.

Dan karena Pak Ahok meminta maaf, maka secara organisasi MUI sudah memaafkan. Tapi proses hukumnya harus tetap berjalan, hingga tuntas. Ini demi kepentingan masyarakat, bukan MUI. Karena MUI sudah tidak ada hubungannya.

Pandangan anda kepada pihak yang menjatuhkan la­wan politik dengan meman­faatkan (mempolitisasi) ayat suci bagaimana?
Menjatuhkan di sini itu seperti apa. Kalau seorang kandidat muslim hanya sekadar mengutip ayat, tidak apa apa. Lain hal­nya jika kemudian dia sampai menghina, mengucapkan kata-kata kasar dan tak pantas. Meski pun lawannya itu non muslim, dia tetap salah.

Ini menggunakan Al Qur’an hanya untuk kepentingan politik loh?
Begini, muslim itu memang harus berpedoman kepada Al Qur’an. Di seluruh hidupnya, dia harus berpedoman kepada Al Qur’an. Begitu juga dengan ber­politik. Jadi memang tidak ada salahnya juga seorang kandidat muslim mengutip ayat. Cuma saya tegaskan, jangan pakai sampai menghina, mengucapkan kata-kata kasar dan tak pantas. Itu tetap saja salah. Dia harus menggunakan jalur yang tepat. Kalau dianggap menistakan agama, ya laporkan saja kepada polisi.

Molen news