Ketua Pemilihan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Agum Gumelar, menilai seharusnya pemerintah memberikan rekomendasi lokasi Pemilihan Ketua Umum PSSI dengan menggunakan pendekatan komunikasi bukan kekuasaan.

Seperti diketahui, PSSI telah memutuskan mengadakan kongres pemilihan Ketua Umum PSSI di Makassar pada 17 Oktober 2016. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meminta agar kongres pemilihan Ketua Umum PSSI digelar di Yogyakarta.

Permintaan itu disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi melalui surat bernomor S. 2844/MENPORA/IX/2016 yang ditujukan kepada Plt. Ketua Umum PSSI. Akibat dari perbedaan keinginan tersebut, lokasi pemilihan Ketua Umum PSSI hingga saat ini belum menemui titik terang.

“Kalau soal tempat yang berhak adalah PSSI. Kalaupun pemerintah merekomendasikan, jangan berupa ancaman atau keharusan karena yang berhak PSSI. Kan bias pemerintah memanggil PSSI dan dibicarakan dengan baik. Kalau seperti ini, takutnya penilaian FIFA jadi lain,” jelas Agum, kepada awak media di Jakarta, Rabu (12/10/2016).

“Kalau Menpora punya rekomendasi ya disampaikan jangan seperti ini. Gunakan pendekatan komunikasi, itu pendekatan kekuasaan,”lanjutnya.

Masalah kembali merwarnai dunia sepakbola Tanah Air. Ketidakjelasan lokasi Pemilihan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dinilai dapat berdampak buruk bagi dunia sepakbola dalam negeri.

Seperti diketahui, PSSI telah memutuskan untuk mengadakan kongres pemilihan Ketua Umum PSSI di Makassar pada 17 Oktober 2016. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meminta agar kongres pemilihan Ketua Umum PSSI digelar di Yogyakarta.

Permintaan itu disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi melalui surat bernomor S. 2844/MENPORA/IX/2016 yang ditujukan kepada Plt. Ketua Umum PSSI. Ketua Pemilihan PSSI, Agum Gumelar menilai kondisi ini dapat berdampak buruk bagi keikutsertaan Indonesia di Piala AFF.

Sebab bisa saja perwakilan FIFA yang akan hadir di Makassar pada 17 Oktober menilai bahwa permintaan pemerintah itu dinilai sebagai bentuk intervensi. Jika hal tersebut terjadi, bukan tidak mungkin Indonesia kembali terkena sanksi pembekuan dari FIFA.

“(Keikutsertaan di) Piala AFF bisa enggak jelas. PSSI sudah menyatakan untuk kongres di Makassar, tetapi tidak dikasih izin. Ini dapat dikategorikan sebagai intervensi karena menurut statuta yang mengatur tempat adalah PSSI,” jelas Agum, kepada awak media di Jakarta, Rabu (12/10/2016).