Aparat kepolisian menggelar operasi tangap tangan (OTT) terkait adanya pemungutan liar (Pungli) perizinan di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta Pusat, Selasa siang (11/10).

Namun OTT kali ini agak sedikit berbeda dengan operasi-operasi yang di gelar sebelumnya, hal ini dikarenakan Presiden Joko Widodo yang juga didampingi oleh Kapolri Tito Karnavian turut menyambangi kantor Kementerian Perhubungan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan sangat setuju dengan prinsip negara Indonesia untuk menghapuskan pungli namun hal tersebut harus dilakukan dengan sistematik dan seharusnya tidak perlu melibatkan kehadiran presiden.

“Kita setuju dengan prinsip menghapus pungli, tetapi bukan dengan cara serabutan tapi harus dengan cara sistemik. Dan juga seharusnya tidak perlu melibatkan presiden,” ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (11/10).

Menurutnya, kehadiran Presiden Joko Widodo dalam operasi itu terkesan sangat berlebihan, dan akibat hadirnya Presiden juga akan menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat masyarakat.

“Kehadiran presiden itu jika ada kejadian yang sangat luar biasa, sehingga kehadirannya itu membuat orang gagal fokus. Gagal fokusnya itu, orang akan bertanya ini mau menutupi isu apa. Saya kira kita ini bukan orang baru di Indonesia jika ada hal-hal yang begini. Kecuali ini adalah pencitraan. Kita setuju semangat penghapusan pungli tapi jangan pencitraan lah” tutup Fadli.

Sumber : http://beritaonline24.com/nasional/p...au-pencitraan/