Pengungkapan kasus pungutan liar yang diduga dilakukan ‎oknum petugas Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ditemukan bukti tabungan senilai Rp1 miliar.

"Dari hasil penangkapan di lantai 6 ada barang bukti 34 juta di tangan petugas dan calo dan di lantai 12 ada Rp61 juta. Setelah ditelusuri ada tabungan mencapai Rp1 miliar," ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar di Gedung Kementerian Perhubungan,

Barang bukti berupa uang tersebut merupakan berdasarkan dugaan hasil suap dan pungutan liar yang dilakukan oleh dua orang PNS Staf Golongan 2 Kemenhub,‎ satu pegawai swasta, dan tiga pegawai honorer lepas Kemenhub.

Tim Satgas saat ini sedang menginterogasi pelaku untuk mendapatkan keterangan sebelum menetapkan sebagai tersangka. "OTT ini menyangkut sistem pelayanan online. Namun, ada pos-pos yang masih membuka celah interaksi petugas dan masyarakat," ujarnya.

Pelaku saat ini dibawa ke Mapolda Metro Jaya. Boy berharap, OTT di Kemenhubini menjadi perhatian bagi kementerian atau badan publik lainnya untuk tidak menyalahgunakan pelayanan publik.

"Untuk uang Rp1 miliar itu uang tabungan pelaku yang kedapatan dalam OTT, masih didalami, kita tunggu saja hasil penyelidikannya," ujar Boy.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan jumlah hasil korupsi berupa pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan(Kemenhub) sangat beragam. Jika diakumulasi, total korupsinya mencapai sekira lebih dari Rp1 miliar. Sedangkan uang tunai yang ditemukan saat OTT berjumlah Rp95 juta.

“Jumlahnya Rp1 milliar lebih (dalam buku tabungan), akumulasi beberapa waktu lalu. Jadi ini praktik sudah lama,” ujarnya di Kemenhub,

Tito juga menambahkan, pungli itu ada di sektor darat, laut, dan udara. Sementara mereka yang sudah ditangkap adalah calo dan oknum Kemenhub.

“Saya tidak bisa jelaskan secara rinci, jelas ada barang bukti, dokumen ada, saksi lengkap. Kita lanjutkan,” pungkasnya.

OTT itu sendiri berlangsung di Lantai 6 dan 12 Kemenhub. OTT berlangsung sejak pukul 15.00 WIB.

perizinan merupakan celah yang paling besar untuk melakukan korupsi.

“Sudah sejak zaman dahulu pungli sudah ada. Kalau dulu, zaman orde baru ketatahuan siapa orangnya, kalau sekarang kan tidak,” ujarnya kepada Okezone,

Ia menambahkan, selama perihal perizinan masih ada, kasus korupsi kemungkinan akan terus berkembang. “Memang aparat komiditi sering mengkomersialkan izin,” lanjut dia.

Agus menegaskan bahwa sistem pungutan liar bisa diberantas jika aparatnya bersih. “Polisi kan juga tidak bersih. Orangnya (pelaku) lagi sial saja,” ujarnya.

Operasi penangkapan kasus pungli di Kemehubdipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan. Bahkan Presiden juga meninjau langsung ke Kantor Kementerian Perhubungan setelah mendapatkan laporan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait (OTT) tersebut.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang memberikan tanggapannya soaloperasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pihak kepolisian terhadap oknum pejabat di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait pungutan liar (pungli).

Dalam hal ini, Saut mengapresiasi langkah pihak kepolisian yang dapat melakukan penangkapan terhadap oknum pejabat pemerintah nakal. Penangkapan tersebut dianggap sebagai bentuk memajukan Indonesia lebih sejahtera.

"Harus makin dibanyak biar cepat bersih negara ini. Saya pikir kalau ini dilakukan sejak dulu dan terus-menerus, negara kita sudah lebih sejahtera," ujar Saut saat dikonfirmasi,

Saut menganggap penangkapan tersebut bukanlah sebagai ajang eksistensi suatu lembaga. Justru, kata Saut, itu merupakan langkah yang harus diapresiasi. "Hari gini kok bicara salip-salipan. Harus kerja sama dan fokusnya kan juga berbeda sesuai UU KPK," tandasnya.