Uang logam dan kurs mata uang dunia.
Dunia sedang menanggung beban yang cukup berat. Mulai dari peperangan, perubahan iklim, kemiskinan dan kelaparan, rasisme, hingga yang paling baru adalah ancaman krisis keuangan global.

Laporan fiskal semester I-2016 Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menyebut dunia kini sedang terbelit dalam rekor utang tertingginya.

Utang global, baik pemerintah maupun swasta, dari 113 negara di dunia saat ini sudah mencapai USD152 triliun, atau jika harus dikonversikan, maka akan setara dengan Rp1,97 juta triliun.

Direktur Kebijakan Fiskal IMF, Vitor Gaspar, menyebut posisi utang global tersebut adalah 225 persen dari global PDB tahun 2015 yang senilai USD73,4 triliun, dengan dua pertiganya adalah utang swasta.

"Beberapa negara memiliki utang yang sangat besar. Sementara, utang di beberapa negara lainnya tumbuh dengan cepat," ucap Gaspar dalam lansiran The Guardian. Sayang, laporan itu tidak memperinci lebih jauh negara-negara mana saja yang dimaksud.

Jika tidak diintervensi, Gaspar mengingatkan potensi terjadinya krisis keuangan dan resesi global seperti yang pernah dialami pada 2008 lalu.

"Kebijakan fiskal, kekuatan yang dimiliki pemerintah di masing-masing negara atas pajak dan belanja, bisa membantu. Kami menyarankan pemerintah untuk merestrukturisasi utang pajak guna meyakinkan kreditor agar memperpanjang periode pembayaran angsuran," tambah Gaspar.

Rasio utang global
Namun demikian, Irving Fisher, ekonom asal Amerika Serikat, menyebut risiko terhadap utang global ini tidak akan sama di seluruh negara. Ada tiga hal yang melatarbelakanginya, yakni:

Pertama, kemampuan mengurangi rasio pasiva terhadap ekuitas (deleveraged) membayar utang di setiap negara berbeda. Kedua, suku bunga yang rendah telah membuat lonjakan pada utang non-finansial (utang yang dimiliki rumah tangga, organisasi pemerintah, LSM, dan sektor lainnya di luar sektor keuangan) di beberapa negara berkembang, terutamanya Tiongkok.

Dan ketiga, utang swasta dan pemerintah meningkat di negara-negara dengan pendapatan rendah yang disokong oleh pasar keuangan dan meningkatnya akses keuangan. Meski, rasio utang di negara-negara ini terbilang masih cukup rendah.

Perbandingan utang pemerintah dan swasta di negara maju, negara berkembang, dan negara dengan penghasilan rendah.
Direktur Pelaksana IMF, Christine Lagarde, mendesak 189 negara anggota IMF yang memiliki "ruang fiskal"-- kemampuan untuk meminjam secara berkelanjutan dan membelanjakan lebih banyak-- untuk melakukannya guna meningkatkan pertumbuhan yang terus-menerus melemah.

IMF mendesak dukungan fiskal yang ditargetkan untuk permintaan konsumen yang datang disertai dengan seruan untuk melanjutkan kebijakan moneter akomodatif dan percepatan reformasi struktural yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi negara.

Jika "deleveraging" besar utang swasta terjadi, laporan IMF merekomendasikan bahwa kebijakan fiskal harus mencakup target intervensi untuk merestrukturisasi utang swasta atau memperbaiki neraca keuangan bank guna meminimalkan kerusakan pada perekonomian secara keseluruhan.

Utang Luar Negeri Indonesia

Keadaan Indonesia sedikit berbalik dari kebanyakan negara-negara yang justru utang swastanya lebih tinggi dari utang pemerintahnya. Bank Indonesia (BI) mencatat, utang luar negeri (ULN) pada kuartal II-2016 mencapai USD323,8 miliar atau naik 6,2 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Pemicunya adalah kenaikan utang pemerintah, sementara utang luar negeri swasta justru menurun.

Utang luar negeri pemerintah melonjak 18 persen menjadi USD158,7 miliar. Sedangkan ULN swasta turun 3,1 persen menjadi USD165,1 miliar. Bahkan, penurunan ULN swasta lebih dalam dibandingkan kuartal I lalu yang melorot 0,5 persen secara tahunan (year on year).

Posisi utang swasta masih didominasi pinjaman jangka panjang yang turun 3,1 persen, berbanding terbalik dengan kuartal sebelumnya yang justru mengalami kenaikan 2,1 persen.

Utang luar negeri jangka pendek sektor swasta mengalami penurunan lebih kecil sebesar 3,2 persen di kuartal II/2016, sementara kuartal sebelumnya turun 9 persen.

Sektor usaha yang mencatat pertumbuhan utang yakni sektor listrik, gas, dan air bersih. Sebaliknya, pertumbuhan tahunan ULN sektor industri pengolahan melambat. Adapun ULN sektor pertambangan dan sektor keuangan mengalami penurunan yang lebih dalam dibandingkan kuartal I-2016.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo menyatakan, rata-rata perusahaan dalam negeri memilih membayar utang lantaran pertumbuhan omsetnya menurun. "Mereka (pengusaha) lebih memilih bayar utang, perusahaan Indonesia bayar lebih awal keditnya. Karena itu ULN swasta menurun," katanya dalam harian Bisnis Indonesia, edisi Juli 2016.

Kondisi ini pula yang menyebabkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan pada kuartal II lalu yang hanya 5,9 persen. Pertumbuhannya lebih rendah dari kuartal I-2016 yang sebesar 6,4 persen.

"Daripada simpan uang, sebagian korporasi memilih melunasi kredit dan utang luar negerinya," ujar Perry.

Di sisi lain, ULN pemerintah pada kuartal II lalu naik 18 persen atau lebih tinggi dari kuartal I-2016 yang meningkat 14 persen. Josua mengatakan, peningkatan ULN pemerintah tersebut sejalan dengan penerbitan obligasi berdenominasi euro (Euro Bond) dan yen (Samurai Bond) pada kuartal II lalu untuk pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Karena itulah, ULN jangka panjang pada kuartal II-2016 meningkat 7,7 persen dibandingkan periode sama 2015. Sedangkan ULN jangka pendek turun 3,1 persen menjadi USD41,5 miliar.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...sepanjang-masa

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Jessica digoda atau tergoda oleh trik penyidikan?

- Digeledah, rumah Dimas Kanjeng hanya ada duit Rp4,6 juta

- Di balik koreksi Google soal pencarian 'sungai bersih'