TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan dirinya secara rutin melaporkan kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bentukanya dalam laporan hasil kekayaan penyelenggara negara atau biasa disingkat LHKPN.

Seorang pejabat publik, kata Ahok, ketika melaporkan LHKPN, maka KPK akan melihat gaya dan biaya hidupnya. Selain itu, seluruh uang yang dilaporkan juga akan disesuaikan apakah mendekati benar atau tidak dengan gaya hidup yang terlihat dalam laporan. "KPK periksa uang saya dari mana saja sejak 1999. Nah saya sudah teruji," kata gubernur yang biasa disapa Ahok itu di Lapangan Eks IRTI Monas, Senin, 3 Oktober 2016.

Pernyataan Ahok tadi sebagai jawaban atas tantangan Sandiaga Uno, calon wakil gubernur yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Tantangan itu disampaikan Sandiaga saat menyerahkan LHKPN ke KPK, akhir pekan lalu. Sandiaga meminta Ahok untuk bisa membuktikan harta kekayaannya secara terbalik. Ahok justru menilai tantangan yang dilontarkan oleh Sandiaga tidak relevan.

Menurut Ahok, dengan menyerahkan LHKPN dia sudah membuktikan hartanya secara terbalik. Sedangkan untuk mereka yang bukan pejabat, harus melaporkan hartanya lewat pembayaran pajak. Namun, orang biasa tidak perlu membuktikan hartanya secara terbalik selayaknya pejabat. Maka, pemerintah mengeluarkan program pengampunan pajak atau tax amnesty.

"Kalau pejabat publik, kenapa mesti lapor LHKPN? Kalau dicurigai harta yang dilapor dan gaya hidupnya enggak sesuai, ya dipanggil dan diselidiki," ujar Ahok.

Belum lama ini, Sandiaga ikut mendaftarkan hartanya untuk ikut tax amnesty. Bahkan, Sandiaga juga sempat mengajak Ahok dan pasangan calon dan wakil gubernur lainnya untuk mengikuti jejaknya. Ajakan tersebut hanya berbalas cibiran dari Ahok.

"Ini justru membuktikan Pak Sandiaga dulu ngemplang pajak, enggak bayar pajak gitu loh. Di situlah Pak Sandiaga melapor tax amnesty. Dia mengakui banyak pajak yang belum dia bayar dan pernah tercecer," ujar Ahok.

Bagi Ahok, Sandiaga tidak bisa membandingkan dirinya yang merupakan pejabat negara dengan Sandiaga yang berlatar belakang pengusaha. Jika pejabat negara harus menyerahkan LHKPN, masyarakat atau pengusaha lewat pajak yang ia bayarkan. "Saya bikin LHKPN sudah tujuh kali. Itulah pertanggungjawaban saya. Jadi tinggal dilihat saja disitu sesuai enggak," kata Ahok.

https://nasional.tempo.co/read/news/...a-sudah-teruji