Merdeka.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meminta pemerintah pusat serius turun tangan menuntaskan masalah lingkungan di Jawa Barat. Demiz, sapaan akrabnya menyebut tidak sedikit keberadaan kawasan hutan lindung di Jabar merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.

Dia mengatakan, dari total 3,7 juta hektare hutan di Jabar, sekitar 1,1 jutanya dimiliki PT Perhutani, PT Perkebunan Nusantara (PN) dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

"Mereka yang kelola. Saya berharap pusat serius (menyelesaikan masalah) karena kebanyakan (lahan) milik pusat," kata Demiz, di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (29/9).

"Pusat harus serius mengawasi, karena banyak lahan milik pusat. Bagaimana cara mengawasi vegetasi, tapi tidak merugikan secara ekonomi masyarakat," ucapnya lagi.

Untuk diketahui bencana alam menyergap kawasan Garut di awal pekan lalu. Diduga banjir bandang yang menerjang Garut lantaran kerusakan hulu akibat adanya alih fungsi lahan. Hutan yang ada di kawasan Sungai Cimanuk berubah menjadi lahan perkebunan.

"Harus dilihat statusnya ada tanah masyarakat. Tadi itu yang paling banyak kan ada PTP, Perhutani, dan BKSDA," ujarnya.

Kepala BPLHD Jawa Barat Anang Sudarna menuturkan, setelah masa tanggap darurat bencana di Kabupaten Garut berakhir pihaknya akan langsung melakukan rapat koordinasi mengevaluasi penanganan masalah yang ada di DAS Cimanuk.

"Karena di sana (sekitar DAS Cimanuk) ada penambangan liar dan illegal logging, terutama di kawasan hulunya," ucap Anang.

https://www.merdeka.com/peristiwa/li...tah-pusat.html