VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kecewa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal menjadikannya sebagai tokoh teladan bagi pejabat negara, dalam pelaporan harta kekayaan.

Pelaporan harta kekayaan dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan sesuatu yang sering Ahok, sapaan akrab Basuki, banggakan. Sebab, Ahok mengklaim sebagai pejabat yang konsisten melakukan pelaporan kekayaan. Pelaporan itu bisa menjadi bukti bahwa asal usul semua hartanya bisa dipertanggungjawabkan.

Menurut Ahok, tiga auditor KPK telah mewawancarainya langsung di rumahnya untuk menjadikan dirinya pejabat teladan. Para auditor bahkan meminta laporan keuangan pribadi Ahok jauh sebelum ia menjadi politisi.

"(Auditor KPK) datang ke rumah saya, wawancarai saya sama istri saya 3,5 jam. Sampai duit tahun 1999 ditanya dapat dari mana," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Kamis, 29 September 2016.

Ahok mengatakan, KPK saat itu membutuhkannya untuk menjadi model pejabat yang patuh melaporkan harta kekayaan. Ahok akan dihadirkan pada peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di Bandung, Jawa Barat.

Namun ternyata, Ahok batal diundang ke peringatan acara itu. Dia tidak mendapat penjelasan atas pembatalan itu. "Semua rekening bank saya dibuka. Tapi abis itu enggak jadi (dijadikan model pejabat teladan), batal!" ujar Ahok.