JAKARTA, KOMPAS.com - Suara-suara perlawanan berkumandang di RT 06 RW 12 Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2016) pagi kemarin, saat para petugas Satpol PP dan sejumlah alat berat hendak merobohkan rumah-rumah warga di sana.

Kumandang suara perlawanan itu merupakan bagian dari momen penertiban permukiman di Bukit Duri yang berada di bantaran Sungai Ciliwung. Suasana penertiban dalam rangka menormalisasi Ciliwung itu cukup tegang.

Sebanyak 900 aparat gabungan diturunkan ke lokasi. Di antara mereka ada yang dipelengkapi peralatan anti huru hara seperti rotan, tameng dan gas air mata.

Namun situasi berlangsung kondusif hingga alat berat selesai meratakan rumah-rumah warga. Tidak ada adu kekerasan fisik antara warga dan petugas.

Saat para petugas masuk ke permukiman, warga bahkan menyambut mereka dengan memberikan bunga. Warga lainnya memilih fokus mengemas perabotan mereka. Ada pula yang tak segan meminta bantuan petugas Satpol PP untuk mengemas perabotan.

Situasi itu kontras dengan penertiban di Kampung Pulo, tetangga Bukit Duri yang hanya dipisah Sungai Ciliwung. Pada Agustus 2015, penertiban di Kampung Pulo, untuk tujuan normalisasi Ciliwung juga, diwarnai bentrokan antar aparat dan warga. Para pemuda, remaja, bahkan orang dewasa, melawan aparat. Sejumlah orang jadi korban.

Tak hanya di Kampung Pulo, dalam semua penertiban permukiman yang dianggap liar selama ini, selalu diwarnai bentrokan fisik. Yang paling akhir di Rawajati, Kalibata, Jakarta Selatan. Pada penertiban-penertiban sebelumnya juga seperti itu, sebut saja di Waduk Pluit, atau di Luar Batang.



Mengapa Berbeda?
Sebagian besar warga Bukit Duri sudah direlokasi ke Rusun Rawa Bebek sejak diberikan surat peringatan I dan II. Sementara sebagian lain ada yang pindah ke kerabat atau memilih menyewa kontrakan.

Sampai pertengahan September 2016 tercatat 270 kepala keluarga (KK) warga Bukit Duri pindah ke rusun. Total ada 363 rumah yang mesti dibongkar di Bukit Duri.

Hanafi (87) warga Bukit Duri RT 06 RW 12 mengatakan, masyarakat setempat pasrah dengan penggusuran itu.

"Kalau orang sini sebetulnya sadar, enggak mau melawan pemerintah," kata pensiunan Bea Cukai itu, kemarin.

Warga mengedepankan cara-cara damai menghadapi petugas. Warga juga sedang menggugat pemerintah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan PTUN.

"Kami diusahakan agar dapat penggantian," ujar Hanafi.

Namun pemerintah hanya akan membayar lahan warga yang memang punya sertifikat.

Asmo, warga RT 06 RW 12 mengatakan hal senada. "Saya enggak suka melakukan kekerasan, termasuk melawan aparat," kata Asmo.



Belajar dari Kampung Pulo
Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi mengatakan, pengalaman kericuhan tahun lalu di Kampung Pulo saat menolak penggusuran membuat warga Bukit Duri belajar. Warga ingin menghadapi kebijakan pemerintah tidak dengan putus asa tetapi tetap tenang.

"Memang iya, warga Bukit Duri belajar dari pengalaman warga Kampung Pulo yang rusuh. Kami tidak putus asa meskipun marah tetapi menghadapinya dengan akal sehat dan jernih," ujar Sandiawan, yang mendampingi sebagian warga Bukit Duri.

Meski tempat tinggal sudah dengan rata tanah, warga menolak disebut 'kalah'. Dengan tidak melawan aparat seperti yang ditunjukan kemarin, warga menilai sudah menang secara moral.

"Makanya tidak ada kerusuhan apapun, juga dan itu diakui aparat keamanan," kata Sandyawan. "Tidak apa-apa secara fisik mungkin kami kalah, bangunan kami dirobohkan. Tapi jiwa dan harga diri kami menang," kata dia.

Meski demikian, warga sempat menghambat penggusuran dengan menggelar aksi menabuh peralatan barang bekas. Aksi tersebut cukup mengganggu karena petugas mesti mendorong mundur warga agar tidak dekat dengan alat berat yang sedang bekerja.

Namun akhirnya, petugas dapat meratakan kawasan permukiman itu dengan bantuan alat berat tanpa ada perlawanan fisik dari warga.

Penulis : Robertus Belarminus
Editor : Egidius Patnistik
http://megapolitan.kompas.com/read/2...ada.bentrokan.