Petugas Damkar mencari korban di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang rubuh di Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (24/9). Pemerintah DKI Jakarta akan mengaudit semua JPO di Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melarang papan iklan reklame dipasang di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Rencana kebijakan ini menyusul robohnya JPO di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (24/9) lalu.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menyatakan akan memuat larangan ini dalam peraturan gubernur (Pergub). "Saya siapkan Pergub, tidak ada lagi iklan di dalam JPO," kata Ahok, sapaan akrab Gubernur Basuki, Senin (26/9) seperti dikutip dari Beritajakarta.com.

Ahok menjelaskan, secara bertahap akan menghapus iklan di JPO. Reklmae di JPO hanya bisa dihapus secara bertahap karena beberapa iklan di JPO masih terikat kontrak sehingga tak bisa langsung diputus. Sementara, Ahok meminta reklame tak boleh menutup JPO agar tak rentan roboh diterpa angin.

Ahok menegaskan, dia tidak memperpanjang izin reklame yang dipasang menutupi JPO. "Kalau udah selesai (kontraknya) enggak sambung lagi semua," ujar Ahok seperti dikutip Kompas.com.

Ahok menceritakan, selama ini pembangunan JPO dibiayai oleh swasta. Sebagai gantinya, mereka akan memasangi JPO itu dengan reklame. "Banyak sekali swasta membangun JPO nyambung, tapi enggak mau pelihara," kata Ahok seperti dinukil dari Liputan6.com.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah, Kamis (26/11/2015) menyatakan JPO di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang rawan tindak kriminalitas, adalah JPO milik PT Jasa Marga. "JPO itu penanganannya belum diserahkan kepada kami," kata dia kepada detikcom.

Menurut Ahok, reklame seharusnya tidak menempel di JPO. "Iklan yang mereka bikin enggak pakai konstruksi sendiri (tapi) digantungin ke JPO untuk penghematan," ujar Ahok. Seharusnya, kata dia, Pemprov tidak meloloskan izin untuk swasta "nakal" yang pasang iklan di JPO.

Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat, akan mengaudit JPO di seluruh Jakarta. Menurutnya, ada sebanyak 307 JPO di Ibu Kota. Ratusan JPO itu akan didata, berapa JPO yang ditempeli reklame. Bila sudah didapatkan jumlah pastinya, maka Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta akan mengaudit JPO yang ditempeli reklame.

"Kami harus lihat perawatannya. Dilihat dari konstruksinya, itu reklamenya terlampau berat. Jadi kami enggak mikirin sanksi dulu. Tapi kami audit dulu JPO-nya," kata Djarot di lokasi ambruknya JPO di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (24/9) seperti dikutip dari beritasatu.com.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan robohnya JPO Pasar Minggu harus menjadi titik tolak untuk audit keseluruhan JPO di Jakarta.Menurutnya, kejadian ini menunjukkan fasilitas publik JPO itu tidak memenuhi standar kelaikan, keamanan, dan keselamatan.Dia menduga kuat banyak JPO serupa yang tidak memenuhi standar keselamatan sehingga audit JPO menjadi sangat penting untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi warga Jakarta."Terbukti, beberapa waktu sebelumnya ada warga Jakarta yang meninggal karena kesetrum listrik di JPO, dijambret atau ditodong, bahkan aksi kriminalitas yang lebih sadis (pembunuhan)," katanya seperti dikutip dari antaranews.com.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...reklame-di-jpo

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Mutasi Krishna Murti bukan karena kasus penganiayaan

- Upaya KPAI mempersoalkan Awkarin dan Anya Geraldine

- Agus Yudhoyono dan status tentara yang bakal lepas demi pilkada DKI