Minggu, 25 September 2016 | 17:47 WIB | Megapolitan
JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto enggan menanggapi permintaan Ketua Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Nachrowi Ramli agar hasil psikotes calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dibuka ke publik.

"Ini kan mutantis mutandis peraturan ini karena dimulai dari Presiden. Tentu saja menyangkut aspek personal," kata Hasto di rumah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Teuku Umar 27, Jakarta Pusat, Minggu (25/9/2016).

Menurut Hasto, permintaan Nachrowi tersebut terlalu politis. Apalagi, Nachrowi justru meminta hasil psikotes dari petahana Basuki Tjahaja Purnama.

"Tidak ada peraturan yang mewajibkan hasil psikotes kandidat dibuka ke publik. Lagi pula, calon Presiden dan Wakil Presiden juga tak melakukan hal yang sama," ucapnya.

Hasto menambahka, kewajiban seorang calon kepala daerah, termasuk mempublikasikan hal yang bersifat privasi kepada publik, harusnya mengikuti kewajiban calon Presiden dan Wakil Presiden.

"Pemilihan Presiden itu, apapun sifatnya mengikuti dari aspek nasional. Itu psikotes dari calon-calon Presiden dibuka atau tidak? karena ini kan sebuah peraturan yang sifatnya merupakan penjabaran dari tingkat nasional hingga ke bawah," kata Hasto.

Selain itu, psikolog yang memeriksa kondisi kejiwaan punya tanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan kondisi psikis kliennya.

"Di situ kan juga harus ada tanggung jawab. Jadi psikotes ini tanggung jawabnya para psikolog. Mereka punya tanggung jawab profesi dalam merekomendasikan, mereka punya disiplin komite etik," tandasnya.

SUMBER

buat yang merasa minta asal buka hasil psikotes .....