JAKARTA - Paripurna RAPBD Perubahan menjadi APBD Perubahan DKI 2016 masih menunggu persetujuan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta. Tidak ada kegiatan prioritas yang menonjol dalam RAPBD Perubahan yang mencapai Rp62,9 triliun tersebut.

Sekda DKI Jakarta Saefullah mengatakan, saat ini RAPBD Perubahan masih menunggu tandatangan legislatif agar dapat diparipurnakan. Apabila pekan ini sudah ditandatangani, paripurna pidato Gubernur tentang RAPBD Perubahan menjadi APBD Perubahan dapat dilakukan akhir bulan ini.

Setelah itu, paripurna penjelasan masing-masing fraksi dan terakhir paripurna kesepakatan RAPBD Perubahan menjadi APBD Perubahan."Masing-masing paripurna tersebut bisa dilakukan dalam satu-dua minggu ke depan," kata Saefullah kepada wartawan Kamis, 22 September 2016 kemarin.

APBD Perubahan yang sudah diparipurnakan tersebut, lanjut Saefullah langsung dikirimkan ke Kemendagri untuk dievaluasi. Dalam waktu satu minggu APBD Perubahan dikembalikan ke DKI dan langsung bisa digunakan.

"Saya rasa pertengahan Oktober sudah bisa digunakan kalau legislatif pekan ini tandatangan RAPBD Perubahan DKI 2016. Totalnya mencapai Rp 62,9 triliun, tidak ada kegiatan prioritas yang menonjol dalam perubahan," kata Saefullah.

Saefullah menjelaskan, dalam RAPBD Perubahan hanya berisi kegiatan-kegiatan penyesuaian misalnya dana untuk kesehatan, biaya operasional pendidikan, hibah, gaji pegawai, listrik, air dan sebagainya yang rata-rata belanja tidak langsung. Sementara untuk belanja langsungnya, kata dia, hanya seputar pembelian lahan, Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) terhadap BUMD dan sebagainya yang tidak membutuhkan waktu dalam pelaksanaannya.

Adapun alasan tidak ada kegiatan prioritas dalam perubahan, kata Saefullah, dikarenakan adanya penurunan anggaran akibat terlambatnya pemberian dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp4,6 triliun dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa). Selain itu, waktu yang hanya menyisakan tiga bulan sampai batas akhir penggunaan 15 Desember juga tidak memungkinkan kegiatan prioritas dijalankan.

"Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa), perbaikan sekolah, pembanguna jalan baru dan pembangunan fisik lainnya tidak bisa dikerjakan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi belum dapat memastikan kapan paripurna RAPBD Perubahan DKI 2016 digelar. Sebab, saat ini para pimpinan legislatif masih fokus dalam politik Pilgub DKI 2017. Sehingga, penandatanganan RAPBD Perubahan belum dapat dilakukan.

Kendati demikian, Pras berjanji segera mengajak empat wakilnya untuk menandatangani RAPBD Perubahan agar dapat diparipurnakan dan digunakan secepatnya.

"Kan yang tandatangan bukan cuma saya, empat wakil saya juga tandatangan. Mereka masih pada sibuk dengan partainya membahas Pigub DKI 2017. Ini tahun politik," ujarnya.


http://metro.sindonews.com/read/1141...nan-1474555731





Syarif Sebut Bongkar Pasang SKPD Picu Rendahnya Serapan Anggaran DKI


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Syarif mengatakan, bongkar pasang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di DKI Jakarta membuat serapan APBD DKI Jakarta tak berjalan maksimal. Ia menilai SKPD tak mengerti kebutuhannya karena penyusun dan pelaksana kegiatannya berbeda.

Syarif mencontohkan saat pembahasan anggaran kegiatan Satpol PP DKI Jakarta. Dalam pembahasan itu, kata Syarif, Pemda DKI meminta anggaran pendidikan dan pelatihan (Diklat) Satpol PP tahun 2016 sebesar Rp 5.6 miliar ditiadakan.

Syarif mengatakan, alasan penghapusan itu karena pada 2016 Satpol PP lebih difokuskan untuk Pilkada DKI, sehingga tidak memungkinkan bagi para petugas untuk melakukan pelatihan.

"Satpol PP butuh diklat nggak? Butuh. Kan dalam rangka mendidik Satpol PP menjadi berwajah manusia," ujar Syarif, dalam diskusi pembahasan APBD DKI di Jakarta Barat, Rabu (14/9/2016).

Syarif menuturkan bahwa Pemprov DKI menggunakan Peraturan Kemendagri No 40 tahun 2010 yang berisi Diklat SKPD dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri. Padahal pada 2011 dan 2012 lalu, Pemprov DKI ia sebut mengajukan anggaran untuk Diklat Satpol PP.

"Saya tanya pernah Diklat? 'Pernah tiga tahun lalu'. Kok disodorin (penghapusan anggaran), ini temuan dong? Dia nggak bisa jawab," ujar Syarif.

Hingga September 2016, serapan APBD DKI baru mencapai 40 persen. Realisasi penyerapan APBD DKI 2015 hanya sebesar 68 persen.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...n.anggaran.dki


Bupati Yoyok Sarankan Warga Jakarta Pertanyakan Serapan Anggaran DKI


JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo menyarankan agar warga Ibu Kota meminta kejelasan kepada Pemprov DKI terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Yoyok mengatakan, warga Ibu Kota memilik hak untuk mengetahui penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Begitu juga dengan Pemprov DKI yang harus transparan. Saran Yoyok tersebut disampaikan saat diskusi publik pembahasan serapan APBD DKI di Jakarta Barat.

Diskusi itu dihadiri Wakil Ketua Bappeda DKI Jakarta Subagyo, dan Sekretaris Komisi A DPRD DKI Syarif.

"Kamu punya hak untuk meminta keterangan ke beliau-beliau ini (Pemprov DKI), tanyakan uangnya ke mana? Buat apa?" ujar Yoyok di Jakarta Barat, Rabu (14/9/2016).

Yoyok juga memberikan saran kepada Pemprov DKI agar seluruh serapan APBD DKI bisa terserap maksimal. Saran Yoyok, hasil pembahasan di luar hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) diawasi.

Hasil di luar Musrenbang juga tidak boleh ditandatangani. Hal itu agar tidak ada kepentingan dari luar yang masuk ke Pemprov DKI.

Hingga September 2016, serapan APBD DKI baru mencapai 40 persen. Realisasi penyerapan APBD DKI 2015 hanya sebesar 68 persen.

Saran yang Yoyok berikan kepada Pemprov DKI telah dilakukannya selama empat tahun menjabat sebagai Bupati Batang.

"Penyerapan APBD di Batang tidak pernah di bawah 90 persen," ujar Yoyok. (Baca: Ahok yang Pertama Kali Ditegur Saat Jokowi Blakblakan soal Serapan Anggaran Daerah)

APBD di Batang sebesar Rp 1,7 triliun. Nilai tersebut jauh berbeda dibanding APBD DKI yang mencapai Rp 67,1 triliun.

Beberapa waktu lalu, Partai Gerindra sempat menaruh ketertarikan terhadap figur Yoyok untuk disandingkan dengan bakal calon gubernur dari Gerindra Sandiaga Uno. Namun, Yoyok menolak mengikuti fit and proper test yang dilakukan Gerindra.







DANANYA HARAP DIPAKAI HOK JANGAN HANYA DIJAGAIN AJA
ITU DUIT BUKAN ANAK BALITA YA MASA DIENDONIN DI BANK AJE 13,9T LOH