Masing-masing elite parpol memainkan kartu trufnya.
"Yang tidak benar kalau kalian memasuki akademi TNI Polisi lantas cita-citanya ingin menjadi bupati, walikota, gubernur, pengusaha, dan lain-lain. Tidak tepat," ujar Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pesan tersebut disampaikan ketika SBY saat memberi pengarahan kepada taruna, pengasuh, dan perwira TNI-Polri di Graha Samudra Bumi Moro, Markas Komando Armada Kawasan Timur, Surabaya, Desember 2009. Ketika itu sebanyak, 1.092 taruna akademi TNI dan Polri lulusan tahun 2009 akan menjalani pelantikan dan pengucapan sumpah atau prasetya perwira (praspa)

Ucapan tersebut, mungkin dikecualikan untuk Agus Harimurti Yudhoyono, putra sulung SBY. Lulusan terbaik Akmil tahun 2000 tersebut, Kamis (22/9/2016), dipilih oleh koalisi Partai Demokrat--parpol yang diketuai SBY--bersama PKB, PPP dan PAN, sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta 2016/2021.

Dengan pencalonan tersebut, pemegang Adhi Makayasa yang kini berpangkat Mayor tersebut harus mengakhiri karier cemerlangnya di militer. Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kemuning ini sesuai UU Pilkada, harus mundur dari dinas militer dan apa boleh buat, mengubur peluangnya menjadi seorang jenderal.

Pilkada DKI, memang paling dinamis dibanding 100 daerah lain yang bebarengan melaksanakan pilkada. Pergumulan politik cukup seru sudah terjadi sejak pemilihan calon kepala daerah. PDIP sebagai pemegang suara terbanyak di DPRD DKI (28 kursi) yang baru memastikan sikapnya dengan mendukung pasangan inkamben, menjadi pemicu polarisasi politik menjadi tak terarah.

Pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, menjadi pasangan pertama yang mendaftar di KPUD. Pasangan inkamben ini akhirnya mendapat dukungan empat parpol: NasDem, Hanura, Golkar dan PDIP.

Koalisi Kekeluargaan, gabungan dari PDIP, Gerindra, PAN, PPP, PKB dan PKS yang semula dibangun untuk menghentikan popularitas Ahok akhirnya berantakan ketika PDIP memutuskan mendukung pasangan inkamben. Ditinggal PDIP di saat tenggat pendaftaran calon kepala daerah hanya tersisa 3 hari, membuat parpol tersisa seolah kehilangan arah.

Partai Demokrat yang semula terkesan anteng, tidak mendukung inkamben juga tak mendukung Sandiaga Uno, bakal calon gubernur DKI yang disorongkan Gerindra, tiba-tiba jadi agresif. Ketua Umum Demokrat SBY mengundang Ketua PAN, PKB dan PPP, berkumpul di Puri Cikeas, rumah SBY.

Hasilnya, Agus Yudhoyono, diusung koalisi empat partai tersebut. Ia dijodohkan dengan Sylviana Murni, birokrat karier di Pemprov DKI, sebagai bakal calon wakil gubernur.

Koalisi Kekeluargaan tersisa Gerindra dan PKS. Dua parpol ini belakangan dikabarkan menjodohkan Sandiaga Uno dengan Anies Baswedan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Meski, hingga tulisan ini dibuat, kepastiannya belum jelas.

Persaingan bakal calon gubernur DKI ini bila disimak lebih dalam, adalah ibarat persaingan antar elite parpol. Lebih menukik lagi, seperti 'pertaruhan' tiga figur politisi tingkat langitan. Ahok-Djarot adalah representasi Megawati, Ketua PDIP.

Mega bilang untuk memilih Ahok-Djarot ia menggunakan hak prerogatifnya sebagai Ketua Umum PDIP. Ada sebagian kader PDIP yang tak setuju dengan pilihan tersebut, bahkan ada yang sampai mengundurkan diri dari keanggotaan partai, karena Mega memilih pasangan inkamben.

Sementara tampilnya Agus Yudhoyono, jelas representasi politik dan kekuasaan SBY. Agus ibarat senjata pamungkas bagi SBY bersama Demokrat. Untuk bisa mengalahkan Ahok yang popularitasnya masih tertinggi, Demokrat harus menyodorkan calon alternatif.

Agus menjadi alternatif yang susah dibandingkan dengan Ahok. Ia benar-benar baru di percaturan politik dan tidak pernah masuk dalam radar lembaga survei. Modal karier gemilang di militer dan nama besar SBY, diyakini koalisi Cikeas, bisa menjadi senjata ampuh, untuk menghentikan popularitas Ahok.

Namun harus juga disadari, yang terjadi bisa sebaliknya. Agus masih terlalu muda, 38 tahun. Sebagai Komandan Batalyon ia baru berpengalaman mengurus 700-1000 orang tentara yang patuh pada komandan. Sedang sebagai gubernur ia akan mengurus sekitar 10 juta warga DKI.

Di sisi yang lain, bubarnya koalisi kekeluargaan juga membuat Gerindra dan PKS seperti gamang. Sebelumnya, PKS menyodorkan nama Mardani Ali Sera sebagai wakil Sandiaga. Namun belakangan muncul nama Anies Baswedan, yang hanya mau diusung dalam pilkada DKI bila menjadi bakal calon gubernur.

Akibatnya, Sandiaga Uno, yang sudah lama melakukan personal branding sebagai bakal calon gubernur pilihan Gerindra, harus merelakan turun kelas menjadi bakal calon wakil gubernur, bila Anies menerima pinangan Gerindra-PKS.

Dinamika pilkada DKI 2017 ini meski tampak seru di akhir masa pendaftaran, sebenarnya sebuah kemunduran dibanding Pilkada 2012. Ketika itu muncul lima pasangan calon gubernur yang bertarung. Dua pasang dari calon independen dan sisanya calon yang didukung parpol. Namun pilkada kali ini tak ada pasangan calon independen yang maju.

Meski begitu, bila ketiga pasang calon yang ada saat ini benar-benar bertarung secara resmi, memberikan pilihan politik yang cukup beragam kepada masyarakat DKI. Ketiganya memiliki kelebihan dan kelemahan yang tidak bisa dibandingkan dengan ukuran yang sama. Artinya masing-masing memiliki peluang yang sama untuk memikat pemegang hak suara.

Memang dalam berbagai survei popularaitas dan tingkat keterpilihan Ahok masih cukup tinggi. Namun bukan berarti ia di atas angin. Sebagai inkamben, polpularitas dan elektabilitas Ahok masih sangat mungkin untuk turun, seiring waktu dan dinamika politik yang berkembang, seperti yang terjadi pada 2012.

Saat itu pasangan Fauzi Bowo-Nahrowi Ramli (Foke-Nara), seperti di atas angin karena banyak survei menyebut popularitas pasangan inkamben ini masih tertinggi. Foke-Nara pun sampai berani menyampaikan pesan pilkada satu putaran dalam kampanyenya.

Namun yang terjadi malah sebaliknya pasangan Jokowi-Akoh meraih suara 42,60 persen, sedang Foke-Nara mendapat 34,05 persen. Pilkada pun gagal berlangsung satu putaran. Pada putaran kedua, Foke-Nara, tak bisa mengejar. Pasangan ini hanya mendapatkan 46,18 suara, sisanya mengalir ke Jokowi-Ahok. Inkamben keok.

Pengalaman pada 2012 sebenarnya bisa menjadi referensi bagi para calon gubernur yang berlaga saat ini. Inkamben bukanlah garansi kemenangan. Para pemilih di DKI sudah lebih cerdas dalam memilih, mereka tidak lagi terpengaruh figur-figur politikus pendukung calon. Namun mereka cukup memerhatikan pesan kampanye yang dijanjikan para calon.

Kata kunci Jakarta Baru, yang dibawa Jokowi-Ahok ketika itu seperti mewakili keinginan warga DKI pada saat itu. Warga ingin adanya perubahan dan pembaruan.

Nah, menemukan keinginan terdalam masyarakat DKI menjadi penting artinya dalam pilkada kali ini. Masa kampanye masih cukup panjang, sekitar 4 bulan menuju bilik suara. Siapa pun calon gubernur yang bisa memberikan jalan keluar atas kebutuhan dan keinginan masyarakat punya peluang lebih besar untuk memikat suara pemilih.

Itu artinya untuk menjadi pemenang pilkada DKI tak cukup hanya membawa nama besar politisi yang ada di belakangnya. Calon gubernur mesti bisa memberi solusi atas insight yang didapatkan di masyarakat.

Dengan kata lain pilkada DKI bukanlah persaingan para elite politik langitan dalam sebuah permainan kartu truf.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...rtu-para-elite

---

Baca juga dari kategori EDITORIAL :

- Made Sandy Salihin: Pelit banget bunuh orang dengan segelas kopi

- Warkop DKI Reborn film Indonesiaterlaris sepanjang masa

- Sidang Mirna berbuah laporan ke Komisi Yudisial