Jakarta - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap Ketua DPD Irman Gusman jadi bahasan saat rapat KPK dengan Komisi III DPR. Yang disinggung mulai dari nominal yang 'hanya' Rp 100 juta hingga penyadapan.

"Bisa enggak penyadapan jadi pencegahan bukan OTT. Lebih manusiawi gitu. Kalau bisa cegah why not? Enggak langsung tangkap tangkap," kata anggota Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi saat rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Dia menyinggung soal penangkapan Irman Gusman yang dianggap janggal oleh keluarganya. Aboe Bakar menyebut publik jadi bertanya-tanya.

"Aneh kan di publik semacam ada sesuatu. Semacam pesanan dan apa dan apa. Ini publik. Jadi bisa enggak penyadapan jadi pencegahan, tidak jadi OTT?" ujarnya.

Tak ada jawaban dari KPK yang langsung untuk pertanyaan Aboe Bakar ini. Namun sebelumnya, soal OTT dan penyadapan ini sempat jadi pertanyaan anggota Komisi III lainnya.

Salah satunya datang dari Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman yang bertanya bagaimana bila seorang yang pejabat negara yang disadap menerima uang dan sebenarnya ingin dia serahkan ke KPK dalam batas waktu tapi belum langsung diserahkan. Pimpinan KPK Laode M Syarif dalam jawabannya menegaskan bahwa tentu KPK punya teknik sendiri dalam mengusut kasus korupsi.

"Itu merupakan bagian dari teknik dan materi penyidikan. Saya ingin kasih gambaran. Kalau ditungguin, padahal info yang ini baru satu, jangankan dua hari, baru setengah hari sudah hilang itu barang," ucap Laode.

"Mohon dimaklumi," pungkasnya.

Sementara itu, Pimpinan KPK Basaria Panjaitan juga sempat menjelaskan soal izin penyadapan yang harus diteken 5 orang pimpinan secara bulat. KPK juga tidak pernah menargetkan OTT, namun memang ada kebutuhan untuk itu.

"Suap kalau tidak dengan OTT akan sulit pembuktiannya," ucap Basaria.



https://m.detik.com/news/berita/3303660/politikus-pks-ke-kpk-bisa-enggak-penyadapan-jadi-pencegahan-bukan-ott

Sungguh kader pekaes sangat jujur dan amanah jgn sampai ada kader yg tertangkap kapeka lg