Jakarta - Andre, warga Kelurahan Krendeng, Tambora, Jakarta Barat, mengadu ke Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi korban salah gusur rumah. Setelah mengecek dokumen, Ahok lalu menelepon Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi.

Andre mengungkapkan kepada Ahok bahwa rumahnya telah digusur secara sepihak oleh Wali Kota Jakarta Barat.



"Jadi kami sudah tinggal di situ sejak tahun 1973-1974. Terus tahu-tahu Pak Wali itu (bilang) ada yang punya. Jadi kami tunjukkan surat ini bahwa kami kan nanya ke pak lurah. Pak lurah itu bilang bukan, itu sertifikat bukan di atas alamat kami. Kami sudah keluar surat ini, jadi tenang," kata Andre.

"Tahu-tahu Pak Wali datang ngebongkar rumah saya. Dia cuma ngasih surat pemberitahuan 1x24 jam. Ini lahan pribadi, tapi Pak Wali sebagai backing dan pengacaranya mafia tanah. Rumah saya dibongkar tanpa putusan pengadilan," ujar dia.

Begitu mendengar keluhan serta mengecek dokumen sertifikat dari warga, Ahok langsung naik pitam dan menelepon Anas Effendi.

"Eh Pak Wali, kamu bongkar-bongkar rumah orang. Salah alamat lagi. Ini ada pengaduan, saya lihat kamu ngaco. Nanti urus sama orang saya ini, tanyain sama dia yang mana. Sertifikatnya di mana, yang dibongkar di mana," ungkap Ahok kesal.

"Jangan jadi centeng-centeng orang lu," lanjut Ahok.

Ahok mengatakan pemerintah administratif di wilayah Jakarta Barat paling banyak melakukan tindakan pelanggaran dalam hal penggusuran. Ia akan menelusuri laporan-laporan tersebut dan mengambil tindakan kepada Wali Kota Jakarta Barat, termasuk salah satunya kemungkinan pemecatan.

"Makanya saya cek karena Wali Kota jangan jadi centeng. Kurang ajar banget main gusur-gusur. Sering, (Jakarta) Barat paling banyak masalah. Jakarta Barat paling banyak masalah, banyak laporan kepada Wali Kota dia banyak main tanah lah, belain orang enggak bener lah. Kami lagi cari buktinya nih," ungkap Ahok.

"Ada (tindakan). Paling pecat kan saya udah mulai pecat orang saya. Kita buktiin aja. Kita mesti periksa, lagi suruh staf periksa. (Pecat) nanti aja kalau dia masalah kriminal, kalau memang dia salah kita pidanain. Kalau pidana copot otomatis. Kalau emang terbukti salah, suruh Wali Kotanya lah (ganti rugi). Kayak begitu dia," lanjut Ahok. (nkn/aan)