REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jabar Ahmad Heryawan sangat berduka dengan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Garut dan Sumedang, Selasa (20/9) malam. Apalagi banjir bandang dan longsor tersebut juga menelan korban jiwa.

Heryawan mengatakan banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Bandung diakibatkan kerusakan lingkungan karena pembalakan hutan. Heryawan meminta dihentikan penebangan pohon yang menyebabkan hutan gundul.

"Itu kan air berasal dari hulu. Saya meminta kepada masyarakat untuk menghentikan perusakan hutan, penebangan hutan," kata pria yang akrab disapa Aher, Rabu (21/9).

Aher mengatakan akan melakukan penghijauan di daerah tersebut. Hal ini menjadi program jangka panjang agar tidak kembali terulang.

Sementara terkait mitigasi bencana sebagai penanganan dini, Aher mengaku sejak tadi malam pihaknya sudah melakukan penanganan bencana. Seperti evakuasi, mendirikan posko, dan memberikan bantuan kepada korban bencana.

"Tim SAR juga sudah mencari korban, sudah menemukan korban juga kalau mitigasi kami bergerak cepat,"

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap bencana serupa tidak lagi terjadi di Jawa Barat yang memang merupakan wilayah rawan bencana alam. Rencanya Aher akan segera mengunjungi korban banjir bandang di Kabupaten Garut.


http://nasional.republika.co.id/beri...hutan-di-garut





Liputan6.com, Jakarta - Penanganan bencana di semua daerah harus terintegrasi dan dikerjakan bergotong-royong oleh semua pihak. Karena itu, semua pemerintah daerah diwajibkan memetakan dan mendata seluruh potensi bencana yang ada di daerahnya masing-masing.

"Semua elemen harus bersinergi, konsepnya terintegrasi. Makanya semua kepala daerah perlu mendata potensi bencana di daerahnya masing-masing. Jangan tunggu ada bencana baru bergerak. Harus dilakukan langkah antisipasi," imbau Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani di Jakarta, Rabu (24/2/2016).

Puan yang menjadi keynote speaker pada Rakornas BNPB di Jakarta siang ini mengimbau, agar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei menyiapkan data potensi bencana, tidak sekadar menyatakan kesiapan menangani bencana.

"Saya tidak mau siap-siap saja, tapi saya ingin tahu di bawah seperti apa. Kita harus antisipasi jauh-jauh hari. Seluruh daerah harus antisipasi adanya bencana," tegas dia.

Kepada Willem, Puan mengingatkan agar penanggulangan bencana di daerah oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tak hanya dilakukan pada saat ada kunjungan pejabat.

Menurut politikus PDI Perjuangan ini, BNPB dan BPBD harus selalu berada di lokasi bencana hingga seluruh pekerjaan tuntas. Karena itu, dia mengimbau agar kabupaten atau kota yang belum memiliki BPBD untuk segera membentuknya.

Puan juga meminta BNPB mendata semua keperluan dan kebutuhan penanganan bencana di daerah sesuai kondisi daerah. Sebab, peralatan penanganan bencana di setiap daerah berbeda.

"Karena itulah saya minta, kita kerja dengan data. Bencana tak bisa diprediksi secara pasti, tapi kita punya kewajiban untuk lakukan antisipasi," kata dia.

Kebakaran Hutan

Pada kesempatan ini, Puan juga mengingatkan ancaman potensi kebakaran hutan dan lahan yang belakangan banyak melanda sejumlah wilayah di Tanah Air. Ia berharap BNPB bisa mengurangi dan mencegah kebakaran terjadi lagi.

"Jangan jadikan alasan itu lahan gambut. Kita harapkan tidak terjadi lagi," tegas dia.

Puan mengatakan, frekuensi kejadian dan jenis bencana di Tanah Air memang terus meningkat. Sehingga mengakibatkan korban, kerusakan, dan kerugian semakin bertambah.

Alhasil, kata Puan, perlu penanganan kebencanaan yang bertujuan melindungi masyarakat di seluruh wilayah yang berpotensi bencana, berlandaskan konsep yang terintegrasi.

"Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana mutlak diperlukan, di mana faktor kecepatan dan ketepatan dalam bertindak pada fase tanggap darurat bencana, memegang peranan yang sangat penting," kata dia.

Keberhasilan dalam pengurangan risiko bencana, lanjut Puan, juga sangat ditentukan kapabilitas deteksi dini, respons cepat, dan upaya preventif. "Selain itu, membangun ketahanan dan budaya kesadaran masyarakat, sehingga living in harmony with the disaster dapat diwujudkan."

Puan menegaskan, dengan terbitnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka penanggulangan bencana dan kebakaran menjadi urusan wajib daerah.

"Kebijakan ini penting untuk penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Daerah wajib mendukung upaya penanggulangan bencana dan menjadikan wilayahnya menjadi tangguh bencana," pungkas Puan.

Rakornas Penanggulangan Bencana 2016 tersebut dibuka Menko Polhukham Luhut Binsar Pandjaitan, menggantikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang berhalangan hadir. Seluruh perwakilan BNPB dan BPBD hadir dalam kesempatan yang juga diisi talkshow, seminar, dan diskusi tersebut.

http://news.liputan6.com/read/244416...otensi-bencana







PEJABAT SAMA GUNERNURNYA PADA MAKAN ENAK2
KLO LG ADA BENCANA BARU PADA INGET
KEMARIN2 KEMANA AJE



REAKSI ATAS BENCANA

v
v


Pemprov Jabar siapkan Rp 10 M untuk bencana alam di Garut & Sumedang



Merdeka.com - Bantuan untuk dua daerah Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang yang terkena bencana alam disiapkan. Sedikitnya Rp 10 miliar akan digelontorkan Pemprov Jabar untuk membantu memulihkan kembali dua daerah tersebut, khususnya Garut yang porak poranda karena banjir bandang.

Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan, berdasarkan laporan Biro Keuangan dana tanggap darurat yang ada di kas Pemprov Jabar sudah tersedia. Namun jika kebutuhan lebih besar pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Biro Keuangan untuk melihat posisi kas.

"Jadi kita tinggal menunggu berapa yang dibutuhkan Garut dan Sumedang," ujar Iwa di Bandung, Rabu (21/9).

Iwa mengatakan proses pencairan dana bencana dijanjikan cepat jika pihak Pemda sudah menetapkan status tanggap darurat terutama musibah banjir bandang di Garut.

"Bupati dan Sekda Garut diminta untuk segera mencairkan dana bencana untuk disetujui Gubernur lewat Biro Keuangan Setda," terangnya.

Iwa memastikan penetapan status tanggap bencana penting karena menjadi syarat pencairan. Menurutnya agar makin cepat proses pengiriman surat pengajuan pencairan diantar langsung oleh kurir tidak melalui pos.

"Kami harap ini agar cepat dicairkan jadi diantar langsung saja ke Biro Keuangan," tandasnya.

Menurutnya bantuan tanggap darurat seperti makanan instant, perlengkapan bayi, selimut dan lain-lain sudah disalurkan BPBD dan Dinas Sosial. Untuk diketahui di Garut masyarakat yang terdampak banjir langsung diungsikan.

"Dinas Bina Marga juga menurunkan alat-alat beratnya untuk membantu proses evakuasi, sementara mitigasi juga terus dilakukan karena di Garut ada ribuan yang diungsikan ke Kodim," tegasnya.

[dan]

https://www.merdeka.com/peristiwa/pe...-sumedang.html


KURANG GEDE 10M KURANGLAH