Saturday, September 17, 2016 pilgub dki, Politik


Ketua Pengurus Ikatan RW RT Jakarta Baru Ridwan Hakim membacakan pernyataan sikap di sela-sela aksi unjukrasa Komunitas Flores, Sumba, Timur, Alor (Flobamora) Jakarta di depan Istana Negara, Kamis (11/8). Foto: Ken Girsang/JPNN.com


Beritateratas.com - Sekelompok orang yang mengaku dari Ikatan RT/RW Jakarta Baru menilai, kegiatan yang dilakukan Forum RT/RW sarat dengan isu politik.

Ketua Ikatan RT/RW Jakarta Baru, Ridwan Hakim, mengatakan, sejumlah kegiatan, seperti pengumpulan KTP untuk menolak Ahok serta sejumlah aksi lainnya, memperlihatkan bahwa forum tersebut telah dimasuki unsur politik.

Ridwan meragukan apakah sebagian besar warga yang ikut dalam forum tersebut merupakan pengurus RT/RW di daerahnya.

Ikatan RT/RW Jakarta Baru, kata Ridwan, telah berdiri sejak 5 Desember 2012 atau saat Pilkada DKI 2012. Ridwan mengklaim bahwa organisasi yang dia pimpin merupakan organisasi yang sah.

"Kami ragu apakah benar mereka (Forum RT/RW) itu memang pengurus. Kalau kami punya legalitas, akta ada," kata Ridwan saat berorasi di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Sabtu (17/9/2016).

Bersama relawan "Cinta Ahok" yang baru mendeklarasikan dukungannya terhadap Ahok, Ridwan dan sejumlah anggotanya mendesak DPRD DKI Jakarta segera mengesahkan Raperda RT/RW menjadi Perda. Ini agar tidak lagi ada polemik yang terjadi di tubuh RT/RW di Ibu Kota.

"Pergub 168 hanyalah perangkat yang dibuat untuk mengatur jalannya roda organisasi RT/RW sampai ada Perda yang disahkan oleh DPRD DKI. Kami akan mendukung kebijakan pemerintah DKI," ujar Ridwan.

Forum RT/RW terbentuk karena ketidaksukaan sejumlah pengurus RT/RW terhadap kebijakan penggunaan sistem aplikasi "Qlue" yang diterapkan Pemprov DKI.

Kamis kemarin, Forum RT/RW melakukan aksi dengan mengadu ke DPRD DKI.


Sebelumnya Ketua Pengurus Ikatan RW/RT Jakarta Baru Ridwan Hakim juga menyatakan, pihaknya menentang keras upaya yang dilakukan oknum Ketua RT dan RW, mengumpulkan KTP menolak Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, melalui cara-cara pemaksaan terhadap warga.

Pernyataan sikap dikemukakan, menyusul langkah sejumlah orang mengatasnamakan Forum RT/RW yang mengumpulkan tiga juta KTP menolak kepemimpinan Ahok, beberapa waktu lalu.

"Kami menolak pernyataan pihak-pihak yang mengatasnamakan RT atau RW Jakarta yang tidak mendukung program Pemprov DKI. Kami juga mengutuk keras aksi-aksi yang bernuansa SARA," ujar Ridwan di sela-sela aksi unjukrasa Komunitas Flobamora Jakarta, Kamis (11/8).

Selain itu, Ikatan RW RT yang telah terbentuk sejak 5 Desember 2012 lalu kata Ridwan, juga tidak pernah merasa direndahkan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mewajibkan Ketua RT/RW melaporkan kondisi wilayahnya masing-masing, lewat aplikasi Qlue. Bahkan merasa pola pelaporan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat.

"Selaku Ketua RW dan RT tetap mengawal dan mendukung kelanjutan program dan kebijakan pembangunan Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok. Baik itu Kartu Jakarta Pintar, program kali bersih, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas hidup warga Jakarta," ujar Ridwan.(KompasTV)

http://www.beritateratas.com/2016/09/ikatan-rtrw-jakarta-yang-asli-angkat.html?m=1