http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/19/16281941/ahok.sebut.pasal.pembuktian.terbalik.sebagai.pasal.ahok.jika.nanti.disahkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok senang saat mengetahui Komisi II DPR merepons positif usulannya untuk memasukan peraturan pembuktian harta terbalik dalam Undang-Undang Pilkada.

Jika nanti disahkan, Ahok menyebut peraturan itu bisa disebut sebagai "Pasal Ahok". Soalnya, ia mengaku dirinyalah yang memperjuangkannya sejak menjabat sebagai anggota Komisi II DPR pada tahun 2009-2012.

"Saya adalah anggota Komisi II yang paling kencang meneriakan itu. Supaya lapangan tandingnya rata. Itu musti sama rata. Sampai waktu itu, kalau berhasil namanya Pasal Ahok," kata dia di Balai Kota, Senin (19/9/2016).

Ahok menyebutkan, karena kegigihannya memperjuangkan pasal pembuktian harta terbalik ia kemudian dicopot dari Badan Legislasi.

"Sampai (baca: karena) memperjuangkan itu. Saya sampai dicopot juga dari Baleg," kata Ahok.

Menurut dia, pembuktian harta terbalik merupakan hasil ratifikasi negara-negara anggota PBB untuk melawan korupsi. Ratifikasi, kata dia, kemudian ditindaklanjuti dengan pengesahan UU Nomor 7 Tahun 2006.

"Di situ ada pasal prinsip penanaman kekayaan yang enggak wajar, haram. Maka itu harus dipertanggungjawabkan dari mana," kata Ahok.

Ahok menilai, pembuktian harta terbalik bukan hal yang sulit. Hal itu bisa dilihat dari gaya hidup pejabat yang bersangkutan beserta keluarganya.

"Misalnya kamu lihat pejabat anaknya naik mobil yang Rp 2-3 miliar. Terus ngaku ada bisnis. Bisnisnya dari mana awal modal duitnya kan gampang kalau mau dilacak," kata Ahok.

https://m.tempo.co/read/news/2013/10/16/083522082/ahok-raih-bung-hatta-anti-corruption-award-2013

Ahok Raih Bung Hatta Anti-Corruption Award 2013

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award 2013 untuk kategori pimpinan daerah. Dewan Juri Bung Hatta Award menilai Ahok merupakan figur bersih, transparan, dan profesional sejak menjadi anggota DPRD Belitung, Bupati Belitung, anggota DPR RI, dan kini Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Ahok antara lain membuka mata anggaran Jakarta untuk dikaji ulang," kata Ketua Dewan Juri Bung Hatta Award, Betti Alisjahbana, di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2013. Setelah membuka anggaran daerah, kata Betti, Ahok kemudian mempublikasikannya ke dinas terkait dan warga. Publik diharapkan ikut mengawasi penggunaan anggaran tersebut.

Rapat-rapat kerja anggaran DKI Jakarta yang disiarkan melalui YouTube juga dianggap sebagai terobosan oleh dewan juri. Apalagi, Ahok meminta semua dinas terkait memangkas semua anggarannya sebesar 20 persen untuk mengirit pengeluaran.



Dengan terobosan ini, Ahok dianggap secara sistematis telah memangkas peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme lingkungan pemerintahan DKI Jakarta. Ahok menyusul nama-nama seperti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dan mantan Wali Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Herry Zudianto, yang meraih penghargaan pada 2010 lalu.