Maikel Jefriando - detikFinance

Foto: Grandyos Zafna

Jakarta - Melawan gugatan atas Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjabarkan secara filosofi. Mulai dari Indonesia sebagai negara merdeka, kewajiban pajak, hingga adanya tax amnesty.

Sri Mulyani menuturkan, Indonesia sebagai negara merdeka yang memiliki kedaulatan penuh atau sovereign state, yang lahir dari upaya dan pengorbanan para pendiri bangsa.

"Kemerdekaan dan kedaulatan negara Indonesia tidak datang dengan sendirinya, namun merupakan hasil susah payah dengan darah, keringat, dan air mata dari seluruh lapisan rakyat Indonesia dan para pahlawan pendiri bangsa ini," papar Sri Mulyani, dalam sidang gugatan UU Tax Amnesty, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Sudah seharusnya, kata Sri Mulyani, hal ini sebagai modal awal yang harus selalu kita pelihara dan harus terus kita jaga untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berlandaskan azas Pancasila.

Akan tetapi, untuk menjaga kemerdekaan dan kedaulatan memerlukan sumber daya yang berkelanjutan dan memadai. Ada sisi hak dan kewajiban negara untuk mengumpulkan sumber daya."Dari sinilah muncul hubungan kewajiban dan hak antara negara dan rakyatnya," imbuhnya.

Mantan Direktur Bank Dunia tersebut menambahkan, pada negara ini, warga negara harus menumbuhkan dan mengembangkan harapan, cita-cita, serta impian. Pada bumi Indonesia ini juga rakyat hidup dan bekerja untuk mewujudkan cita-cita dan impiannya.

"Negara memiliki kewajiban untuk memelihara ketentraman dan keamanan serta kepastian hukum, dan peraturan perundang-undangan agar terdapat ruang bagi rakyat untuk melakukan aktivitas kehidupan politik, sosial, budaya, dan ekonomi di dalam rangka mewujudkan aspirasi dan cita-citanya," terangnya.

"Negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi segenap rakyatnya untuk dapat mencapai kehidupan yang adil dan sejahtera. Negara juga memiliki kewajiban untuk ikut memelihara perdamaian dunia," ungkap Sri Mulyani.

Terkait dengan sumber daya, menurut Sri Mulyani, hal tersebut tidak melingkupi upaya menggali pendapatan dan penerimaan negara dalam rangka melaksanakan seluruh kewajiban dan menjaga kemerdekaan serta kedaulatan negara. Termasuk pajak.

"Kewajiban memungut dan mengumpulkan penerimaan negara dilaksanakan melalui undang-undang dan kebijakan perpajakan dan penerimaan bukan pajak lainnya," terangnya.

Menurut Sri Mulyani, pajak merupakan kewajiban yang lahir dari hubungan yang paling fundamental antara negara dan rakyat. Pemungutan pajak dimandatkan oleh konstitusi, yaitu hak negara untuk memungut sebagian pendapatan dan harta warga negara.

"Oleh karena ini, hubungan tersebut bersifat kewajiban yang tentunya menimbulkan dimensi emosional yang sangat kental dengan nuansa politik, keadilan sosial, dan keadilan ekonomi karena rakyat diwajibkan menyerahkan sebagian dari pendapatan atau hartanya untuk negara meskipun ini adalah negara yang merdeka," paparnya.

Atas landasan penciptaan hubungan saling percaya juga, maka dari itu muncul UU Pengampunan Pajak yang disahkan pada 1 Juli 2016. Program ini menjadi satu permulaan dari perjalanan panjang untuk memulai membangun suatu rasa percaya dan membangun momentum penting bagi perbaikan pengelolaan pajak dengan tertib dan bersih dari korupsi.

"Melalui kebijakan ini, Pemerintah dengan dukungan, kepatuhan, dan kepercayaan segenap rakyatnya yang membayar pajak, bertekad untuk memperbaiki pengelolaan pajak oleh negara sehingga negara bisa mengelola ekonomi dan menghasilkan dampak yang lebih besar bagi kepentingan rakyat," tandasnya.