Posisi Nusron Wahid sebagai Ketua Tim Pemenangan bakal calon petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menuai banyak kritik. Nusron dianggap lebih fokus pada pemenangan Ahok ketimbang kinerjanya sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Nusron Wahid seharusnya mundur dari jabatannya sebagai Kepala BNP2TKI jika ingin fokus mengurusi pemenangan Ahok. Seharusnya, kata Fadli, Nusron memilih untuk fokus mengurus TKI atau politik.
"Nusron Wahid adalah pejabat negara. Digaji oleh uang rakyat dan harus fokus dengan tugasnya mengurusi persoalan TKI," kata Fadli melalui keterangan tertulisnya, Selasa (20/9).
Fadli juga meminta presiden Joko Widodo bertindak tegas terhadap jajarannya. Hal ini agar wewenangnya sebagai pejabat negara tidak disalahgunakan demi kepentingan politik.
Rangkap jabatan Nusron dianggap melanggar UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada, dimana dalam pasal 71 dinyatakan bahwa pejabat negara dilarang membuat keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.
"Keterlibatan Nusron Wahid sebagai Ketua Pemenangan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta selain akan menjadikan kinerjanya sebagai pejabat negara tidak maksimal juga berpotensi abuse of power," tegasnya.
sumur