TEMPO.CO, New York - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan reklamasi teluk Jakarta sampai kini masih belum beres. "Masih ada beberapa masalah di lapangan yang harus dibereskan," ujarnya, Senin, 19 September 2016, di New York. Susi berada di negeri Paman Sam itu untuk kunjungan dinas.

Ia meminta ucapannya tidak disalahpahami. Reklamasi itu, katanya, secara prinsip diperbolehkan dan perlu tapi harus dijalankan secara benar. Semua persyaratannya harus dipenuhi, termasuk analisa mengenai dampak lingkungannya atau Amdal.

"Kami tidak dalam posisi mau kasih izin atau tidak, karena pengajuan Amdalnya yang komprehensif saja belum diajukan pihak pengembang dan kami belum terima hasil Amdal itu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ujar Susi kepada Tempo di sela kunjungan dinasnya menghadiri Konperensi Our Ocean di Washington DC, AS, Jumat malam, 16 September 2016.

Menteri Kordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mencabut moratorium reklamasi di Teluk Jakarta awal September ini. Keputusannya itu dianggap kontroversial dan banyak disorot aktivis lingkungan dan sosial. Keputusan moratorium itu sebelumnya ditetapkan oleh pendahulu Luhut, Rizal Ramli.

Berkali-kali saat dikonfirmasi Susi menegaskan bahwa praktek rekayasa terhadap alam ini perlu kajian menyeluruh. "Kami tidak bisa setujui kalau tidak ada Amdal yg disetujui Kementerian LHK. Jika Amdalnya ada, kami siap keluarkan izin. Tapi Amdal harus terbuka, transparan, akuntabel dan melibatkan banyak pihak, bukan Amdal abal-abal," ujarnya saat ditemui Hotel Park Hyatt Washington DC.

Ia menyebutkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta menimbulkan keributan bahkan ada tuntutan masyarakat. Maka, katanya, kalau ada peristiwa seperti ini harus dianalisa mendalam jangan sampai menjadi bola liar. "Maka itu persoalan ini ditarik ke pusat.Ternyata setelah kami cek tidak sama antara gambar dan kondisi reklamasi di lapangan. Ibarat gambarnya bundar kok dibangun segitiga," kata Susi.

Susi beranggapan reklamasi itu masih bermasalah. "Misalnya Pulau G yang dianggap bermasalah dengan kedalamannya," katanya. Ia merasa pemerintah jangan sampai dianggap tak kredibel karena memutuskan tanpa melalui prosedur tadi. "Makanya kami putuskan moratorium sementara untuk membenahi persoalan ini. Bu Siti Nurbaya memastikan akan bikin Amdal. Jangan sampai keputusan ini menyandera dan membahayakan kita," ujarnya.

"Ini sesuai pesan Presiden Joko Widodo agar reklamasi tak boleh merusak lingkungan dan merugikan nelayan. Kita wajib menjaga pesan Presiden ini. Jangan sampai salah makanya kami rapatkan dan semua sepakat dimoratorium sementara sampai masalahnya di lapangan diselesaikan. Harus ada koreksi," katanya.

Sumber Tempo

Pernyataan bijaksana yg tidak asal lanjutkan atau larang sama sekali, tetapi semua harus sesuai prosedur agar kemaslahatannya sesuai tujuan