source

Jakarta - Pengenaan pajak dalam sebuah negara harus mengusung sisi keadilan. Bahwa siapa pun yang melakukan aktivitas ekonomi di sebuah negara, dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ini juga seharusnya ditanamkan di Indonesia.

Ketika seluruh masyarakat harus menyisihkan sebagian dari penghasilannya, secara sadar atau tidak untuk membayar pajak. Kemudian juga mengikuti prosedur pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan untuk menguji sisi kepatuhan.

"Jadi kita ingin rakyat tahu bahwa ini lho perusahaan raksasa yang anda gunakan terus, dia nyedot duit kita, tapi nggak bayar pajak," kata Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus, M Haniv, kepada detikFinance, Senin (19/9/2016).

Google menolak mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang merupakan persyaratan bagi badan usaha asing yang berusaha atau mendapatkan penghasilan di Indonesia. Ini pun yang membuat Google tidak bisa dikenakan pajak di dalam negeri.

"Ada prinsip pajak-pajak di BUT. Artinya penghasilan yang diperoleh di indonesia bisa dipajaki," jelasnya.

Haniv menambahkan, selama ini yang ada di dalam negeri hanyalah PT Google Indonesia. Perusahaan tersebut berbeda dengan BUT, karena tercatat sebagai badan usaha dalam negeri dan bersifat independen.

Dalam konsepnya, PT Google Indonesia hanya mendapatkan fee atau pergantian biaya ditambah dengan 8% dari total biaya yang dikeluarkan dari setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Google Asia Pacific di Indonesia. Hal tersebut berbeda dengan BUT.

"Mereka tidak mendaftarkan BUT hanya membuat perusahaan kecil di Indonesia. Jadi semacam EO (Event Organizer). PT GI itu terdaftar sebagai perusahaan Indonesia. Kalau ada Google ada apa-apa, PT GI yang buat, biayanya diganti plus 8%," papar Haniv. (mkl/ang)

Lumayan nih Dirjen Pajak nyedot Pajak banyak, cuma kok banyak di korupsi, sedang pembangunannya mangkrak, jalanan masih pada rusak.