JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua tim pemenangan Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama untuk Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017, Nusron Wahid, menjawab kritik mengenai rangkap jabatan yang kini dilakoninya.

Menurut dia, tidak masalah rangkap jabatan sepanjang tidak ada larangan dari Presiden Joko Widodo.

Nusron kemudian mencontohkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang disebutnya juga rangkap jabatan.

"Mbak Puan juga dobel-dobel. Sepanjang enggak ada larangan enggak apa-apa," ujar Nusron di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/9/2016) malam.

Menurut Nusron, selain menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan masih memegang jabatan di partainya, PDI Perjuangan.

Berdasarkan informasi dari situs web PDI-P, [url=http://www.pdiperjuangan.id,]www.pdiperjuangan.id,[/url] Puan tercatat sebagai Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI-P periode 2015-2020.

(Baca juga: Prananda Prabowo dan Puan Maharani Masuk Struktur Pengurus PDI-P)

Masih adanya nama Puan dalam struktur organisasi PDI-P ini dibenarkan Djarot Syaiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga menjabat Ketua DPP PDI-P Bidang Keanggotaan dan Organisasi.

Namun, menurut Djarot, Puan dalam posisi non-aktif. "Masih kok, cuma non-aktif," kata Djarot saat dikonfirmasi secara terpisah.

Sementara itu, menurut Nusron, sampai saat ini Presiden Jokowi tidak memintanya untuk mundur dari jabatannya di pemerintahan, yakni sebagai Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

"Kalau soal mundur atu tidak mundur itu urusan saya dan Pak Jokowi," ujar politisi Partai Golkar ini.

(Baca juga: Jadi Ketua Timses Ahok Sekaligus Kepala BNP2TKI, Nusron Konsultasi ke Jokowi)

Selain menjabat sebagai Kepala BNP2TKI, Nusron adalah Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Sumatera Partai Golkar.

Kini ia terlibat aktif sebagai ketua tim pemenangan Ahok untuk Pilkada 2017. Posisi Nusron yang rangkap jabatan ini dikritik sejumlah anggota DPR.

Mereka mengingatkan bahwa Jokowi pernah meminta agar pejabat negara tidak merangkap jabatan di struktural partai.

Tujuannya agar lebih fokus di pemerintahan. Menanggapi hal itu, Nusron menyebut bahwa dirinya fokus menjalankan tugasnya sebagai Kepala BNP2TKI.

"Tanya saja sama TKI-nya, sama orang kantor, saya lebih banyak ngurusin kantor saya atau Ahok?" ujar Nusron.