JAKARTA, BIJAKS - Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Amien Rais menilai ada kompensasi tersembunyi yang diberikan pengembang kepada si pembuat kebijakan, agar proyek reklamasi teluk Jakarta tetap berjalan.

“Kita pesankan kepada masyarakat DKI, jangan mau dibodohin. Kalau korupsi APBD itukan memang yang terlibat, beberapa orang anggota DPRD DKI cuma ratusan juta sampai miliaran. Tapi korupsi reklamasi ini, itu menghancurkan lingkungan dan nelayan kecil. Sedangkan pihak lain memperoleh triliun-triliun,” papar Amien di Jakarta, Kamis (15/9).

Menurutnya, ini bagian dari kelihaian Gubernur DKI Jakarta, menyorot korupsi APBD yang tak sebanding dengan dampak reklamasi itu. Dengan dilanjutkannya reklamasi, akan ada pihak yang mendapatkan keuntungan yang luar biasa.

Dia menyatakan, apabila kebijakan yang menyasar pada hal koruptif itu tidak bisa diapa-apakan, sama halnya rakyat tidak boleh berontak pada kebijakan kolonial. “Kita dijajah itu kebijakan yang menjajah, karena itu jangan mentang-mentang kebijakan tidak bisa diadili,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Luhut Binsar Panjaitan yang memutuskan untuk melanjutkan kembali proyek reklamasi Teluk Jakarta, khususnya pulau G hanya mengedepankan kepentingan pengembang daripada kemanfaatan rakyat dan lingkungan di Teluk Jakarta. (es/sk/rc)
http://www.bijaks.net/news/article/9...soal-reklamasi