Dari hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengalami peningkatan. Pada 2015, tingkat kepusan masyarakat 50,6 persen kemudian pada 2016 meningkat menjadi 66,5 persen pada tahun kedua masa jabatan Presiden Jokowi dan JK.
Kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi tampak pada semua bidang utama baik, ekonomi, hukum, politik maupun maritim. Kenaikan tingkat kepuasan ini dipengaruhi tingginya optimisme masyarakat terhadap kemampuan pemerintah mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik.

Survei tingkat kepuasan publik ini dilakukan CSIS dengan sample 1.000 orang yang tersebar di 34 provinsi dan dipilih secara acak terhadap warga yag telah memiliki hak pilih atau berusia di atas 17 tahun. Hasil survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin error 3,1 persen.

http://databoks.katadata.co.id/datap...i-jk-meningkat



Hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap empat bidang utama yakni ekonomi, hukum, politik dan maritim pada Agustus 2016 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Selama dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kepuasan tertinggi tampak pada bidang maritim dengan perolehan 63,9 persen, disusul bidang hukum sebesar 62,1 persen dan politik sebanyak 53 persen.
Meski juga mengalami kenaikan, sektor ekonomi masih menjadi tantangan bagi pemerintah karena tingkat kepuasan publik belum menyentuh angka 50 persen, baru sebesar 46,8 persen. Menurut Direktur Eksekutif CSIS, Philips Vermonte, lemahnya keyakinan publik terhadap kemampuan pemerintah menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 6-7 persen dan perkembangan iklim investasi menjadi tugas rumah pemerintah.

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes juga mengatakan kendati peningkatan kepuasan terjadi pada hampir semua indikator, pemerintah Jokowi masih menghadapi tantangan di bidang hukum dan ekonomi karena korupsi dan kesenjangan ekonomi.

http://databoks.katadata.co.id/datap...ama-pemerintah