Jakarta, HanTer - Gerakan masyarakat Jakarta menolak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk kembali memimpin DKI Jakarta, terus meluas, makin kencang dan tak terbendung. Penolakan terhadap mantan Bupati Belitung Timur itu juga dilakukan dengan pemasangan spanduk di lokasi-lokasi permukiman warga. Warga juga menolak kedatangan Ahok ke kampung mereka. Alasan penolakan karena Ahok dinilai kasar, arogan, tak beretika dan suka menggusur warga miskin.

Salah satu politikus PDI Perjuangan, Syahrial, mengakui hingga detik ini, masih ada warga Jakarta yang menolak Ahok maju lagi di Pilgub DKI 2017. Hal ini diakuinya saat ia melakukan reses dengan mengunjungi salah satu dapilnya di wilayah Kampung Melayu, Jakarta Timur. Wilayah tersebut, merupakan salah satu wilayah yang pernah digusur oleh Pemprov DKI melalui kebijakan Ahok.

"Kebetulan daerah Kampung Melayu yang kebetulan digusur, Kampung Pulo, kan itu dapilnya saya. Jadi kita harus fair juga mengemukakannya kalau warga disana tidak suka dengan Ahok,"ungkap Syahrial di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat.

Sementara, Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, beragam penolakan terhadap cagub petahana DKI Jakarta baik di internal partai ataupun di masyarakat merupakan sebuah demokrasi.

"Memang penolakan yang terjadi saat ini terhadap Ahok sangat kencang," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Senin (12/9/2016).

Emrus menuturkan, dalam komunikasi politik, penolakan atau dukungan merupakan sebuah input agar dapat menghasilkan output yang maksimal. Seharusnya PDIP menjadikan penolakan tersebut sebagai masukan dan meredamnya dengan tidak memunculkan nama Ahok- Djarot terlebih dahulu.

"PDIP itu kan partai pemenang yang 70% kadernya sangat loyal. Idealnya, mereka memang harus mencalonkan kadernya sendiri. Apalagi Ahok tidak bisa berkomunikasi dengan baik kepada warga," tandasnya.

Tukang Gusur

Sementara, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik teta yakin Ahok akan kalah dan tidak menjadi gubernur kembali pada 2017. Dia melihat, hampir seluruh lapisan masyarakat di bawah menolak Ahok lantaran sikapnya yang tidak beretika, santun, dan beradab dalam memimpin Jakarta. Apalagi Ahok kerap melakukan penggusuran.

"PKB sudah deklarasi tidak dukung Ahok, Gerindra sudah terlebih dahulu. Nanti disusul sama Partai Demokrat, PAN, PPP, dan PKS. Kami di Koalisi Kekeluargaan sepakat menjadikan Sandiaga Uno sebagai cagub. Kecuali PDIP yang belum memutuskan," ungkapnya di Jakarta.

Jangan Pilih Saya

Mendengar banyak penolakan, Gubernur Ahok mengaku tidak mau memusingkan hal itu. Menurut Ahok, politisi yang baik atau partai politik yang baik itu tugasnya mengedukasi masyarakat memilih pemimpin yang benar.

"Kalau ada yang lebih baik dari saya, ya jangan pilih saya. Saya dari dulu berpolitik konsisten mengedukasi masyarakat. Harus pilih yang terbaik dari yang terbaik," kilahnya.

Sementara itu, juru bicara Indonesia Bergerak, Jamal Hidayat menyebutkan, sejumlah alasan Ahok wajib dan harus ditolak, antara lain, pemimpin minus etika. Rekam ingatan publik tak lupa bagaimana ketika Ahok memaki seorang ibu tua renta yang hendak mengeluhkan persoalan kepadanya. Belum lagi suguhan tayangan berisi umpatan dan sikap arogansi seorang Ahok.

Alasan lain, Ahok adalah pemimpin anarkis terhadap rakyat kecil. Saat Pilgub DKI 2012 lalu, Jokowi-Ahok berjanji tidak akan melakukan penggusuran kepada masyarakat Jakarta. Faktanya, sampai dengan Agustus 2015 sebanyak 3.433 kepala keluarga sudah menjadi korban penggusuran Ahok dengan alasan menyelamatkan ruang terbuka hijau.

“Di sisi lain, banyak bangunan elit dan megah seperti perumahan, apartemen dan pusat perbelanjaan yang diindikasi melanggar ruang terbuka hijau, tetapi tidak pernah sedikitpun ditertibkan oleh Ahok,” kata Jamal.