Jakarta, HanTer-- Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, Rizal Ramli memenuhi janjinya. Mantan Menko Maritim ini memasang mesin pendingin (AC) baru di Pusat Dokumen Sastra (PDS) HB Jassin di Cikini, Jakarta Pusat.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Rizal Ramli pernah berjanji untuk memasang pendingin di perpustakaan tersebut yang sudah lama rusak. Akibatnya, pengunjung ruang baca PDS HB Jassin yang selama ini kerap "kepanasan". Kini ruangan tersebut sejuk kembali, setelah dipasang AC di dua sudut ruangannya.

Kepala Koordinator Pelaksana PDS HB Jassin, Ariyani Isnamurti mengatakan, memang ruang baca PDS HB Jassin harus selalu sejuk, karena bukan hanya untuk pengunjung yang membaca, tapi juga koleksi buku, arsip, serta karya sastra yang tersimpan di dalamnya.

"Bukunya kan sudah tua, memang harus adem terus di dalam itu," ujar Ariyani di PDS HB Jassin, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (9/9).

Selama ini, ia mengakui PDS HB Jassin kurang mendapat perhatian dari Pemprov DKI, terutama kurun waktu selama 2016, pihak PDS HB Jassin tak lagi menerima dana bantuan. Padahal PDS ini merupakan pusat sastra yang besar.

Ahok Keblinger

Terpisah Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie M Massardi mengemukakan, Soeharto yang di zaman Orde Baru sangat berkuasa saja tidak pernah mempersonifikasikan dirinya dengan Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 secara vulgar seperti dilakukan Gubernur Ahok untuk membentengi diri dari serangan mahasiswa UI Bobby yang menentangnya lewat video orasi politik yang diunggah di sosial media.

"Nah, dengan pernyataan yang mempersonifikasikan dirinya dengan Pancasila dan UUD 1945, seperti pola yang digunakan Soeharto dalam mengatasi lawan-lawan politiknya, Ahok tampaknya sudah keblinger," kata Adhie.

Ahok makin keblinger karena menyuruh Boby pindah ke Timur Tengah hanya karena dalam orasinya menggunakan terminologi Islam sebagai pisau analisa untuk masalah sosial, politik dan ekonomi.

Padahal, menurut Adhie, agama dan ideologi apa pun secara akademik bebas digunakan untuk menganalisa keadaan yang berkembang di masyarakat. Apalagi di negara demokrasi seperti Indonesia yang heterogen.

"Jangan salah, banyak ekonom nasionalis yang menggunakan pisau analisa Karl Marx tanpa harus menjadi marxis, apalagi komunis. Makanya mereka tidak harus disuruh pindah ke Kuba atau Korea Utara," urainya.

"Di pemerintahan sekarang ini, malah tak sedikit yang cara berpikir dan bertindaknya menggunakan ideologi neo-liberal. Kenapa mereka tidak disuruh pindah ke Amerika Serikat? Atau menyuruh pindah ke Amerika Latin aktivis gerakan sosial-kemasyarakatan yang berbasis Katolik karena menggunkan dasar-dasar teologi pembebasan?" sambung dia.

Dengan menyuruh Boby pindah ke Timur Tengah hanya karena menggunakan terminologi Islam dalam orasinya, kata dia, justru mencerminkan rasisme picik Ahok. Karena jangankan di Timur Tengah, di Indonesia saja pemikiran Islam memiliki banyak mazab dan varian-varian.

"Makanya, jadi pejabat publik itu jangan terlalu picik dan licik. Dan yang paling penting, jangan sekali-kali mempersonifikasikan diri sebagai Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Itu gaya Soeharto yang sudah out of date," pesan Adhie M Massardi.

Membenci Ahok

Kebencian masyarakat Jakarta terhadap Gubernurnya, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) semakin meningkat. Dewan pembina BARET wilayah Jakarta Barat, Ghopur, mengatakan bahwa kebencian masyarakat terhadap Gubernurnya saat ini tidak dapat disalahkan. Hal tersebut disebabkan oleh tingkah sang gubernur yang sangat arogan dan kasar terhadap warganya sendiri.

"Ahok ini arogan, anti rakyat, kasar terhadap warganya sendiri," kata Ghopur di Jakarta, Jumat (9/9/16).

Ketua RW 05 wilayah Jembatan Besi ini menambahkan, sebagai pemimpin harusnya Ahok dapat mendengar aspirasi warganya, bukan malah menganggap warganya sebagai musuh yang harus dibumihanguskan dan diusir dari Jakarta.

"Dia semena-mena terhadap warga Jakarta yang notabene-nya adalah keluarganya yang harus diindungi atau saling asih dan saling asuh, seperti budaya ketimuran yang harusnya dipegang teguh sebagai azas kekeluargaan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara," terang Ghopur.