Jakarta, HanTer- Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Ir Muhammad Anis, M. Met tidak boleh mengikuti titah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk memecat mahasiswa Boby Febri Krisdiyanto yang menyuarakan sikap anti-Ahok, dan menolak mantan Bupati Belitung Timur itu dicalonkan kembali dalam bursa pilgub DKI Jakarta 2017.

“Rektor UI Prof Dr Ir Muhammad Anis, M. Met, tidak boleh secara tidak semena-mena memecat Boby Febri Krisdiyanto yang mengunggah video orasi anti-Ahok (bertajuk Gema Pembebasan UI Tolak Ahok) di sosial media sebagaimana titah Gubernur Ahok dalam pernyataan terbukanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rau (9/9),” kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi kepada Harian Terbit, Jumat (9/9) di Jakarta.

Adhie juga mengingatkan agar Rektor UI tidak mengintimidasi Boby karena dihasut oleh koleganya di jajaran rektorat, seperti dosen dan guru besar yang menjadi simpatisan dan bahkan tim sukses (konsultan politik) Gubernur Ahok.

Hal ini disampaikan inisiator “Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih” ini karena melihat ada kejanggalan dengan beredarnya surat bermaterai Rp 6000,oo berisi permohonan maaf dan penyesalan Boby atau video orasinya. “Kalau surat penyesalan dan permohonan maaf itu benar-benar dibuat mahasiswa Ilmu Keperawatan UI ini, ada kemungkinan akibat intimidasi rektorat yang sudah terkontaminasi politik partisan para pejabat UI.”

Sebab, lanjutnya, sungguh mustahil mahasiswa yang sudah berani orasi terbuka menyatakan sikap politiknya tiba-tiba berubah begitu cepat menjadi pengecut hanya karena pernyataan Ahok yang minta dia dipecat dari UI dan disuruh pindah ke Timur Tengah karena pemikirannya menggunakan terminologi Islam.

TIDAK SALAH

Menurut Jubir Presiden era KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini, sebenarnya tidak ada yang salah dengan isi orasi dan jaket almamater serta properti UI yang dipakai Boby. Karena dia faktanya dia memang mahasiswa UI. Apalagi (UI) ini kan tidak dipakai untuk korupsi intelektual demi keuntungan finansial pribadinya.

“Makanya, yang harus ditertibkan oleh Rektor UI dan rektor-rektor PT lainnya adalah dosen dan guru besar yang mengail dalam kekeruhan demokrasi kita dengan menggunakan bendera almamater untuk menjadi simpatisan/pendukung (partisan), dan bahkan konsultan politik resmi para kandidat pilkada.”

KEBLINGER

Adhie mengemukakan, Soeharto yang di zaman orba sangat berkuasa saja tidak pernah mempersonifikasikan dirinya dengan Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 secara vulgar seperti dilakukan Gubernur Ahok untuk membentengi dirinya dari serangan mahasiswa UI yang menentangnya lewat video orasi politik yang diunggah di sosial media.

Seperti banyak diberitakan media massa, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (7/9/), karena geram dikritik mahasiswa via sosmed, Ahok menghardik: "Harusnya dia dikeluarkan, bila perlu dia pindah ke Timur Tengah dan bikin parpol kalau mau menumbangkan Pancasila…!" Ahok juga menilai selain Boby sudah menyimpang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pernyataan Ahok di atas sudah sangat keblinger. “Nah, dengan pernyataannya yang mempersonifikasikan dirinya dengan Pancasila dan UUD 1945, seperti pola yang digunakan Soeharto dalam mengatasi lawan-lawan poliiknya, Ahok tampaknya sudah keblinger.”

Ahok makin keblinger lagi ketika menyuruh orang pindah ke Tiimur Tengah hanya karena menggunakan terminologi Islam sebagai pisau analisa untuk masalah sosial, politik dan ekonomi.
Padahal, menurut Adhie, agama apa pun, ideologi apa pun, secara akademik bebas digunakan untuk menganalisa keadaan yang berkembang di masyarakat. Apalagi di negara demokrasi seperti Indonesia yang heterogen. “Jangan salah, banyak ekonom nasionalis yang menggunakan pisau analisa Karl Marx tanpa harus menjadi marxis, apalagi komunis. Makanya mereka tidak harus disuruh pindah ke Kuba atau Korea Utara.”

Menurut Adhie, dengan menyuruh Boby pindah ke Timur Tengah hanya karena menggunakan terminologi Islam dalam orasinya, justru mencerminkan rasisme picik Ahok. Karena jangankan di Timur Tengah, di Indonesia saja pemikiran Islam itu memiliki banyak mazab dan varian-variannya.”
“Makanya, jadi pejabat publik itu jangan terlalu picik dan licik. Dan yang paling penting, jangan sekali-kali mempersonifikasikan diri sebagai Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Itu gaya Soeharto yang sudah out of date,” pesan Adhie M Massardi.

Kader PAN

Kader PAN sudah menyatakan diri siap bergabung ikut mendukung Cagub asal Gerindra, Sandiaga Salahudin Uno agar menjadi gubernur Jakarta periode 2017-2022. Sikap kader PAN ini, ditunjukkan dengan mendatangi Gerindra agar bisa bersama-sama menyatukan visi dan misi untuk memenangi Sandiaga Uno.

Ketua Pemenangan Pemilu Bapilu PAN, Johan Musawa membenarkan adanya sikap kader PAN Jakarta untuk mendukung Sandiaga Uno. Bahkan, dikatakan anggota DPRD Jakarta ini beberapa kali pengurus PAN Jakarta di lima wilayah di DKI terlihat sering melakukan pertemuan dengan pimpinan Partai Gerindra Jakarta untuk membahas pemenangan Sandiaga Uno.

"Saya melihat hal tersebut tidak melanggar aturan partai. Justru yang melanggar aturan partai adalah ketika ada kader PAN yang coba-coba melakukan pendekatan kepada petahana Ahok untuk kembali duduk sebagai Gubernur Jakarta," terang Joha

http://megapolitan.harianterbit.com/...iswa-Anti-Ahok