- Beranda
- Berita dan Politik
Ahok Anti Rakyat Miskin dan Pembela Orang Kaya? Bagaimana Menurut Data?
...
TS
f41lure
Ahok Anti Rakyat Miskin dan Pembela Orang Kaya? Bagaimana Menurut Data?
http://www.bareksa.com/id/text/2016/04/19/ahok-anti-rakyat-miskin-dan-pembela-orang-kaya-bagaimana-menurut-data/13146/analysis
Sepanjang tahun 2015 tercatat 18 ribu unit rusun telah dibangun pada 10 wilayah. Jumlah warga miskin naik atau turun?
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di tengah warga rumah susun Tambora, Jakarta Barat, saat peresmian rusun tersebut, 24 Februari 2016. (Antara Foto/Zabur Karuru)
Bareksa.com - Pertarungan menuju Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 kian sengit. Oleh sementara kalangan--terutama oleh seteru-seteru politiknya--langkah gubernur petahana Basuki 'Ahok' Purnama yang tak kenal kompromi menggusur pemukiman liar di Ibukota, kini gencar disoal. Argumen Ahok bahwa kebijakan itu adalah untuk mengembalikan fungsi lahan terbuka hijau sesuai peta zonasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ramai-ramai ditampik. Oleh mereka, politisi yang gemar melawan arus ini bahkan dituding "anti orang miskin dan pembela orang kaya".
Agar pandangan kita tak tersaput kabut politik, analis Bareksa mencoba menyusuri datanya.
Ahok resmi dilantik sebagai gubernur sejak 19 November 2014, menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai presiden. Berduet bersama Jokowi, Ahok menjabat sebagai Wakil Gubernur selama periode Oktober 2012 - Oktober 2014. Gubernur sebelumnya adalah Fauzi 'Foke' Bowo yang menjabat selama kurun waktu Oktober 2007 - Oktober 2012.
Di masa Ahok menjabat sebagai gubernur, Pemprov DKI Jakarta merencanakan membangun 50 ribu unit hunian rumah susun (rusun) di seluruh wilayah Ibukota hingga 2017. Ini ditujukan antara lain untuk menampung warga yang tempat tinggalnya digusur. Menurut data Pemprov DKI, sepanjang tahun 2015 tercatat 18 ribu unit rusun telah dibangun di 10 wilayah Jakarta.
Rusun-rusun tersebut diperuntukkan bagi warga kurang mampu dan kelas menengah. "Sekarang kan banyak warga kelas menengah yang tidak mampu membeli rumah di Jakarta, dan tinggal di daerah sekitar Jakarta. Dengan adanya rusun itu, setiap hari kerja, dia bisa tinggal di rusun, tapi kalau akhir pekan bisa kembali ke rumahnya," ujar Ahok kepada media, beberapa waktu lalu.
Cakupan wilayah dan jumlah rusun yang dibangun Ahok jauh lebih luas dan banyak jika dibandingkan di era Foke. Data Pemprov DKI Jakarta menunjukkan pada periode 2008-12 hanya dibangun dua rusun di Muara Baru dan Marunda--dari total lima rusun yang semula direncanakan. Rusun Marunda dirampungkan di masa Jokowi-Ahok, sedangkan Rusun Muara Baru diselesaikan saat Ahok naik ke kursi DKI-1. Jumlah unit di kedua rusun tersebut ada sekitar 2.000.
Itu soal rusun, bagaimana dengan pendapatan Pemprov DKI?
Semasa Ahok menjabat sebagai gubernur, total pendapatan yang diperoleh melonjak tajam. Menurut data Bank Indonesia, realisasi pendapatan tahun 2015 mencapai Rp44,3 triliun. Angka ini naik 70 persen jika dibandingkan tahun 2012 di era Foke yang hanya sebesar Rp26 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa Ahok pun melesat 51 persen menjadi Rp33,8 triliun, akibat digenjotnya pendapatan pajak yang menyasar warga kalangan menengah-atas, khususnya kaum berduit. Sejumlah tarif pajak dinaikkan, termasuk pajak kendaraan bermotor yang mengalami kenaikan tarif progresif menjadi 2 persen per Januari 2015, dari sebelumnya 1,5 persen. Selain itu, pajak hiburan didongkrak 30 persen, dari sebelumnya cuma 20 persen.
Grafik: Realisasi Pendapatan, PAD, dan Pendapatan Pajak DKI Jakarta
Sumber: Bank Indonesia
Di area kesejahteraan, ternyata juga ada perbaikan. Data per September 2015 menunjukkan jumlah warga miskin di Jakarta turun, setelah terus menanjak sejak 2010 hingga 2014. Jumlah penduduk miskin di Jakarta per September 2015 tercatat sebanyak 368 ribu orang atau turun 10,67 persen, jika di bandingkan periode yang sama di tahun 2014.
Penurunan ini terjadi karena nilai pengeluaran warga miskin meningkat melebihi kenaikan batas garis kemiskinan.
Garis kemiskinan mengukur tingkat kebutuhan dasar berupa pengeluaran masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan dasar tertentu. Pada September 2015 garis kemiskinan di DKI Jakarta berada di level Rp503.038 per kapita per bulan. Angka tersebut meningkat 9,5 persen dibandingkan September 2014 yang Rp459.560 per kapita per bulan. Garis kemiskinan di tahun 2015 meningkat akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak.
Meningkatnya nilai pengeluaran penduduk miskin didorong digelarnya program-program kesejahteraan Pemprov DKI, seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan program Rumah Susun Sewa (Rusunawa). Dengan berbagai program tersebut, sebagian kebutuhan dasar warga miskin telah dipenuhi Pemprov Jakarta.
Dari sisi serapan tenaga kerja, Jakarta di era Ahok juga memperlihatkan ada kemajuan. Tingkat pengangguran di Ibukota pada kuartal III 2015 turun menjadi 7,2 persen dari level 8,5 persen di kuartal III 2014.
Bank Indonesia menjelaskan kondisi ini sejalan dengan perkembangan aktivitas perekonomian di periode tersebut. Lapangan perkerjaan di Jakarta saat ini berkembang cukup pesat dan banyak menyerap tenaga kerja.
Grafik: Angka Kemiskinan dan Pengangguran Jakarta, 2009 - Kuartal III 2015
Sumber: Pemerintah Provinsi dan Bank Indonesia
Perekonomian DKI Jakarta di tahun 2015 memang tumbuh lebih lambat menjadi hanya 5,88 persen, dibanding tahun sebelumnya yang 5,91 persen. Angka ini pun lebih rendah jika dibandingkan masa kepemimpinan Foke.
Grafik: Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Vs Nasional, 2009-15
Sumber: Pemerintah Provinsi dan Bank Indonesia
Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa laju pertumbuhan ekonomi Jakarta berjalan seiring dengan pertumbuhan perekonomian nasional yang juga melambat diseret resesi ekonomi global. Toh demikian, jika ditelaah lebih dalam, meskipun ekonomi Jakarta di tahun 2015 melambat, gap pertumbuhan ekonomi antara Jakarta dengan perekonomian nasional melebar, sebagaimana terlibat pada grafik di atas. Ini menunjukkan ekonomi Jakarta di era Ahok mampu bertahan dari tekanan perlambatan ekonomi nasional, antara lain karena langkah Pemprov menggenjot PAD. (kd)
http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/05/22510041/Ada.Buruh.Di-.PHK.Massal.Pemprov.DKI.Justru.Buka.Ribuan.Lowongan.PPSU
Ada Buruh Di-"PHK" Massal, Pemprov DKI Justru Buka Ribuan Lowongan PPSU
Jumat, 5 Februari 2016 | 22:51 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Memasuki tahun 2016, dua perusahaan besar elektronik, yaitu Panasonic dan Toshiba di Indonesia, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.
Ratusan bahkan ribuan buruh pun terancam tak memiliki pekerjaan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, sendiri meyakini bahwa hal tersebut, tidak akan terjadi di Kota Jakarta.
Namun, pihaknya, siap menyediakan lapangan pekerjaan jika memang terjadi PHK besar-besaran tersebut. Yaitu dengan memberdayakannya menjadi pekerja kontrak.
Seperti yang dikatakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. Bahwa pihaknya bisa melakukan perekrutan tenaga kontrak, untuk membantu masalah perkotaan, seperti banjir, sampah dan kebersihan lingkungan.
"Memang, PHK yang dilakukan perusahaan tidak bisa dihindari. Tapi sebelum itu terjadi, kami telah membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi warga Jakarta yang membutuhkan pekerjaan," kata Djarot, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (5/2/2016).
Pekerja kontrak itu, nantinya menurut Djarot bisa direkrut untuk berbagai kebutuhan.
Seperti untuk pekerja harian lepas (PHL), petugas Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
"Dengan perekrutan tersebut, bisa memberdayakan masyarakat yang memang membutuhkan pekerjaan. Salah satunya PPSU, itu salah satu program padat karya yang sangat mendidik," katanya.
Namun, dengan terjadinya PHK besar-besaran yang dilakukan Panasonic dan Toshiba di kawasan Cikarang, hal tersebut, bisa menjadikan pembelajaran bagi Pemprov DKI Jakarta.
Apalagi, saat ini, sedang terjadinya perlambatan ekonomi dunia serta naik turunnya harga minyak dunia.
"Para pekerja atau buruh harus berani meningkatkan kinerjanya. Tapi aksi buruh yang terus-terusan ini menjadi salah satu dampaknya. Dengan ini, kami bersama pemerintah pusat untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah juga harus menjamin investasi di Indonesia masih sangat prospektif," katanya.
Kelalaian pemerintah
Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan, bahwa dua tutupnya dua perusahaan tersebut, harus menjadu sesuatu yang perlu di waspadai.
Ia pun menganggapnya telah terjadi kelalaian pada Pemerintah.
"Di sini ada kelalaian pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja yang lemah dalam pengawasan. Karena mungkin jika ada komunikasi dan pendekatan akan apa kesulitan yang dihadapi dan pemerintah bisa membantu kemungkinan tidak sampai tutup," kata Sarman.
Namun, ia tidak pungkiri bahwa daya beli global akibat anjloknya harga minyak dunia yang semakin rendah berdampak.
Yaitu, pada banyaknya industri yang harus melakukan rasionalisasi seperti industri otomotif dan turunannya, industri elektronik, padat karya, dan lainnya.
"Pemerintah harus pro aktif melakukan pemantauan dan pengawasan supaya jangan sampai terjadi PHK. Mungkin dengan alternatif lain seperti pengurangan jam kerja atau sistem shift atau dirumahkan untuk sementara waktu sampai ekonomi normal kembali tanpa melakukan PHK," katanya.
Dalam hal ini, lanjut Sarman, sangat diperlukan mediasi dari pemerintah dan pengertian yang mendalam dari pekerja untuk kelangsungan usaha dan jaminan kerja bersama.
Hal ini sangat mendesak dilakukan pemerintah untuk menghindari terjadinya PHK massal yang nantinya akan menambah pengangguran dan dampak sosial.
"Adanya rencana Pemprov DKI untuk membuka lapangan kerja PHL, PPSU, dan PKWT, sangat kita sambut baik dan ini solusi untuk meredam terjadinya tingkat pengangguran produktif di DKI Jakarta," katanya.
Program tersebut, tambah Sarman, sangat bagus dan perlu dukungan semua pihak. Sehingga para tenaga kerja yang terkena PHK dapat segera mendapat lapangan kerja baru untuk menghidupi keluarga dan masa depannya.
"Kita juga berharap paket kebijakan ekonomi jilid X yang akan segera diumumkan pemerintah, harus yang mampu menjawab kegelisahan dunia usaha dan mencegah terjadinya PHK," katanya.
Dalam situasi seperti ini, menurut Sarman, harus mampu menciptakan iklim usaha, bisnis, dan invetasi yang kondusif.
Hal tersebut, merupakan tugas bersama termasuk kaum buruh agar jangan melakukan demo yang bisa menurunkan tingkat produktivitas dan kepercayaan investor asing kepada Indonesia.
Jumlah PPSU dan PHL sebanyak 34.126 orang.
Rincian:
#PHL dari Dinas :
1. Kebersihan 13.058 orang
2. Taman 5.352 orang
3. Bina marga 520 orang
4. Tata Air 980 orang
5. Kelautan 987 orang
6. Perhubungan 194 orang
Total PHL 21.091 orang.
#PPSU dari Kota :
1. Jakarta Pusat sebanyak 1.761 orang
2. Jakarta Utara sebanyak 2.101 orang
3. Jakarta Barat sebanyak 2.202 orang
4. Jakarta Selatan sebanyak 3.603 orang
5. Jakarta Timur sebanyak 3.123 orang
6. Kepulauanseribu sebanyak 245 orang
Total PPSU : 13.035 orang
*Syarat usia 18 sampai 58 tahun
*Minimal Pendidikan SD dan ber-KTP DKI
*Gaji sesuai UMP yaitu Rp 3,1 juta
#PKWT Berjumlah 1.400, sebanyak 943 telah direkrut. (Mohamad Yusuf)
Sepanjang tahun 2015 tercatat 18 ribu unit rusun telah dibangun pada 10 wilayah. Jumlah warga miskin naik atau turun?
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di tengah warga rumah susun Tambora, Jakarta Barat, saat peresmian rusun tersebut, 24 Februari 2016. (Antara Foto/Zabur Karuru)
Bareksa.com - Pertarungan menuju Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 kian sengit. Oleh sementara kalangan--terutama oleh seteru-seteru politiknya--langkah gubernur petahana Basuki 'Ahok' Purnama yang tak kenal kompromi menggusur pemukiman liar di Ibukota, kini gencar disoal. Argumen Ahok bahwa kebijakan itu adalah untuk mengembalikan fungsi lahan terbuka hijau sesuai peta zonasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ramai-ramai ditampik. Oleh mereka, politisi yang gemar melawan arus ini bahkan dituding "anti orang miskin dan pembela orang kaya".
Agar pandangan kita tak tersaput kabut politik, analis Bareksa mencoba menyusuri datanya.
Ahok resmi dilantik sebagai gubernur sejak 19 November 2014, menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai presiden. Berduet bersama Jokowi, Ahok menjabat sebagai Wakil Gubernur selama periode Oktober 2012 - Oktober 2014. Gubernur sebelumnya adalah Fauzi 'Foke' Bowo yang menjabat selama kurun waktu Oktober 2007 - Oktober 2012.
Di masa Ahok menjabat sebagai gubernur, Pemprov DKI Jakarta merencanakan membangun 50 ribu unit hunian rumah susun (rusun) di seluruh wilayah Ibukota hingga 2017. Ini ditujukan antara lain untuk menampung warga yang tempat tinggalnya digusur. Menurut data Pemprov DKI, sepanjang tahun 2015 tercatat 18 ribu unit rusun telah dibangun di 10 wilayah Jakarta.
Rusun-rusun tersebut diperuntukkan bagi warga kurang mampu dan kelas menengah. "Sekarang kan banyak warga kelas menengah yang tidak mampu membeli rumah di Jakarta, dan tinggal di daerah sekitar Jakarta. Dengan adanya rusun itu, setiap hari kerja, dia bisa tinggal di rusun, tapi kalau akhir pekan bisa kembali ke rumahnya," ujar Ahok kepada media, beberapa waktu lalu.
Cakupan wilayah dan jumlah rusun yang dibangun Ahok jauh lebih luas dan banyak jika dibandingkan di era Foke. Data Pemprov DKI Jakarta menunjukkan pada periode 2008-12 hanya dibangun dua rusun di Muara Baru dan Marunda--dari total lima rusun yang semula direncanakan. Rusun Marunda dirampungkan di masa Jokowi-Ahok, sedangkan Rusun Muara Baru diselesaikan saat Ahok naik ke kursi DKI-1. Jumlah unit di kedua rusun tersebut ada sekitar 2.000.
Itu soal rusun, bagaimana dengan pendapatan Pemprov DKI?
Semasa Ahok menjabat sebagai gubernur, total pendapatan yang diperoleh melonjak tajam. Menurut data Bank Indonesia, realisasi pendapatan tahun 2015 mencapai Rp44,3 triliun. Angka ini naik 70 persen jika dibandingkan tahun 2012 di era Foke yang hanya sebesar Rp26 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa Ahok pun melesat 51 persen menjadi Rp33,8 triliun, akibat digenjotnya pendapatan pajak yang menyasar warga kalangan menengah-atas, khususnya kaum berduit. Sejumlah tarif pajak dinaikkan, termasuk pajak kendaraan bermotor yang mengalami kenaikan tarif progresif menjadi 2 persen per Januari 2015, dari sebelumnya 1,5 persen. Selain itu, pajak hiburan didongkrak 30 persen, dari sebelumnya cuma 20 persen.
Grafik: Realisasi Pendapatan, PAD, dan Pendapatan Pajak DKI Jakarta
Sumber: Bank Indonesia
Di area kesejahteraan, ternyata juga ada perbaikan. Data per September 2015 menunjukkan jumlah warga miskin di Jakarta turun, setelah terus menanjak sejak 2010 hingga 2014. Jumlah penduduk miskin di Jakarta per September 2015 tercatat sebanyak 368 ribu orang atau turun 10,67 persen, jika di bandingkan periode yang sama di tahun 2014.
Penurunan ini terjadi karena nilai pengeluaran warga miskin meningkat melebihi kenaikan batas garis kemiskinan.
Garis kemiskinan mengukur tingkat kebutuhan dasar berupa pengeluaran masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan dasar tertentu. Pada September 2015 garis kemiskinan di DKI Jakarta berada di level Rp503.038 per kapita per bulan. Angka tersebut meningkat 9,5 persen dibandingkan September 2014 yang Rp459.560 per kapita per bulan. Garis kemiskinan di tahun 2015 meningkat akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak.
Meningkatnya nilai pengeluaran penduduk miskin didorong digelarnya program-program kesejahteraan Pemprov DKI, seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan program Rumah Susun Sewa (Rusunawa). Dengan berbagai program tersebut, sebagian kebutuhan dasar warga miskin telah dipenuhi Pemprov Jakarta.
Dari sisi serapan tenaga kerja, Jakarta di era Ahok juga memperlihatkan ada kemajuan. Tingkat pengangguran di Ibukota pada kuartal III 2015 turun menjadi 7,2 persen dari level 8,5 persen di kuartal III 2014.
Bank Indonesia menjelaskan kondisi ini sejalan dengan perkembangan aktivitas perekonomian di periode tersebut. Lapangan perkerjaan di Jakarta saat ini berkembang cukup pesat dan banyak menyerap tenaga kerja.
Grafik: Angka Kemiskinan dan Pengangguran Jakarta, 2009 - Kuartal III 2015
Sumber: Pemerintah Provinsi dan Bank Indonesia
Perekonomian DKI Jakarta di tahun 2015 memang tumbuh lebih lambat menjadi hanya 5,88 persen, dibanding tahun sebelumnya yang 5,91 persen. Angka ini pun lebih rendah jika dibandingkan masa kepemimpinan Foke.
Grafik: Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Vs Nasional, 2009-15
Sumber: Pemerintah Provinsi dan Bank Indonesia
Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa laju pertumbuhan ekonomi Jakarta berjalan seiring dengan pertumbuhan perekonomian nasional yang juga melambat diseret resesi ekonomi global. Toh demikian, jika ditelaah lebih dalam, meskipun ekonomi Jakarta di tahun 2015 melambat, gap pertumbuhan ekonomi antara Jakarta dengan perekonomian nasional melebar, sebagaimana terlibat pada grafik di atas. Ini menunjukkan ekonomi Jakarta di era Ahok mampu bertahan dari tekanan perlambatan ekonomi nasional, antara lain karena langkah Pemprov menggenjot PAD. (kd)
http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/05/22510041/Ada.Buruh.Di-.PHK.Massal.Pemprov.DKI.Justru.Buka.Ribuan.Lowongan.PPSU
Ada Buruh Di-"PHK" Massal, Pemprov DKI Justru Buka Ribuan Lowongan PPSU
Jumat, 5 Februari 2016 | 22:51 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Memasuki tahun 2016, dua perusahaan besar elektronik, yaitu Panasonic dan Toshiba di Indonesia, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.
Ratusan bahkan ribuan buruh pun terancam tak memiliki pekerjaan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, sendiri meyakini bahwa hal tersebut, tidak akan terjadi di Kota Jakarta.
Namun, pihaknya, siap menyediakan lapangan pekerjaan jika memang terjadi PHK besar-besaran tersebut. Yaitu dengan memberdayakannya menjadi pekerja kontrak.
Seperti yang dikatakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. Bahwa pihaknya bisa melakukan perekrutan tenaga kontrak, untuk membantu masalah perkotaan, seperti banjir, sampah dan kebersihan lingkungan.
"Memang, PHK yang dilakukan perusahaan tidak bisa dihindari. Tapi sebelum itu terjadi, kami telah membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi warga Jakarta yang membutuhkan pekerjaan," kata Djarot, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (5/2/2016).
Pekerja kontrak itu, nantinya menurut Djarot bisa direkrut untuk berbagai kebutuhan.
Seperti untuk pekerja harian lepas (PHL), petugas Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
"Dengan perekrutan tersebut, bisa memberdayakan masyarakat yang memang membutuhkan pekerjaan. Salah satunya PPSU, itu salah satu program padat karya yang sangat mendidik," katanya.
Namun, dengan terjadinya PHK besar-besaran yang dilakukan Panasonic dan Toshiba di kawasan Cikarang, hal tersebut, bisa menjadikan pembelajaran bagi Pemprov DKI Jakarta.
Apalagi, saat ini, sedang terjadinya perlambatan ekonomi dunia serta naik turunnya harga minyak dunia.
"Para pekerja atau buruh harus berani meningkatkan kinerjanya. Tapi aksi buruh yang terus-terusan ini menjadi salah satu dampaknya. Dengan ini, kami bersama pemerintah pusat untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah juga harus menjamin investasi di Indonesia masih sangat prospektif," katanya.
Kelalaian pemerintah
Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan, bahwa dua tutupnya dua perusahaan tersebut, harus menjadu sesuatu yang perlu di waspadai.
Ia pun menganggapnya telah terjadi kelalaian pada Pemerintah.
"Di sini ada kelalaian pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja yang lemah dalam pengawasan. Karena mungkin jika ada komunikasi dan pendekatan akan apa kesulitan yang dihadapi dan pemerintah bisa membantu kemungkinan tidak sampai tutup," kata Sarman.
Namun, ia tidak pungkiri bahwa daya beli global akibat anjloknya harga minyak dunia yang semakin rendah berdampak.
Yaitu, pada banyaknya industri yang harus melakukan rasionalisasi seperti industri otomotif dan turunannya, industri elektronik, padat karya, dan lainnya.
"Pemerintah harus pro aktif melakukan pemantauan dan pengawasan supaya jangan sampai terjadi PHK. Mungkin dengan alternatif lain seperti pengurangan jam kerja atau sistem shift atau dirumahkan untuk sementara waktu sampai ekonomi normal kembali tanpa melakukan PHK," katanya.
Dalam hal ini, lanjut Sarman, sangat diperlukan mediasi dari pemerintah dan pengertian yang mendalam dari pekerja untuk kelangsungan usaha dan jaminan kerja bersama.
Hal ini sangat mendesak dilakukan pemerintah untuk menghindari terjadinya PHK massal yang nantinya akan menambah pengangguran dan dampak sosial.
"Adanya rencana Pemprov DKI untuk membuka lapangan kerja PHL, PPSU, dan PKWT, sangat kita sambut baik dan ini solusi untuk meredam terjadinya tingkat pengangguran produktif di DKI Jakarta," katanya.
Program tersebut, tambah Sarman, sangat bagus dan perlu dukungan semua pihak. Sehingga para tenaga kerja yang terkena PHK dapat segera mendapat lapangan kerja baru untuk menghidupi keluarga dan masa depannya.
"Kita juga berharap paket kebijakan ekonomi jilid X yang akan segera diumumkan pemerintah, harus yang mampu menjawab kegelisahan dunia usaha dan mencegah terjadinya PHK," katanya.
Dalam situasi seperti ini, menurut Sarman, harus mampu menciptakan iklim usaha, bisnis, dan invetasi yang kondusif.
Hal tersebut, merupakan tugas bersama termasuk kaum buruh agar jangan melakukan demo yang bisa menurunkan tingkat produktivitas dan kepercayaan investor asing kepada Indonesia.
Jumlah PPSU dan PHL sebanyak 34.126 orang.
Rincian:
#PHL dari Dinas :
1. Kebersihan 13.058 orang
2. Taman 5.352 orang
3. Bina marga 520 orang
4. Tata Air 980 orang
5. Kelautan 987 orang
6. Perhubungan 194 orang
Total PHL 21.091 orang.
#PPSU dari Kota :
1. Jakarta Pusat sebanyak 1.761 orang
2. Jakarta Utara sebanyak 2.101 orang
3. Jakarta Barat sebanyak 2.202 orang
4. Jakarta Selatan sebanyak 3.603 orang
5. Jakarta Timur sebanyak 3.123 orang
6. Kepulauanseribu sebanyak 245 orang
Total PPSU : 13.035 orang
*Syarat usia 18 sampai 58 tahun
*Minimal Pendidikan SD dan ber-KTP DKI
*Gaji sesuai UMP yaitu Rp 3,1 juta
#PKWT Berjumlah 1.400, sebanyak 943 telah direkrut. (Mohamad Yusuf)
Diubah oleh f41lure 10-09-2016 06:25
0
20.7K
235
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
670.1KThread•40.3KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru