Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo memberikan sambutan pada acara bedah buku yang Perjuangan Mendirikan Bank Sentral Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (9/8). Agus memperkirakan dana repatriasi tax amnesty hanya akan mencapai Rp180 triliun.


Bank Indonesia (BI) memprediksi nilai repatriasi program pengampunan pajak (tax amnesty) bakal jauh dari target Rp1.000 triliun yang dipatok pemerintah. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memprediksi, nilai repatriasi hingga 31 Maret 2017 hanya mencapai Rp180 triliun atau 18 persen. "Kami perkirakan repatriasi mencapai Rp180 triliun dari awalnya Rp1.000 triliun," kata Agus, Rabu (7/9), seperti dikutip dari Katadata.co.id.

BI juga memperkirakan perolehan dana tebusan, yang menjadi penerimaan negara hanya akan terkumpul dana sebesar Rp21 triliun. Agus menjelaskan, prediksi tersebut berdasar pada realisasi dana repatriasi yang sudah berlangsung dua bulan lebih tapi masih seret.

Mengacu data Direktorat Jenderal Pajak hingga Rabu (7/9) lalu, total tebusan tax amnesty baru mencapai Rp5,3 triliun dari deklarasi harta yang sebesar Rp247 triliun. Padahal pemerintah menargetkan tebusan Rp165 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN-P) 2016

Padahal, September ini diyakini pemerintah sebagai masa puncak program tax amnesty pada periode pertama yang akan berangsur pada 30 September 2016. Pasalnya, Periode pertama tax amnesty yang berlangsung Juli-September ini para peserta tax amnesty hanya dikenai denda tebusan sebesar dua persen.

Penjelasan ringkas tentang tax amnesty
Agus menyatakan, angka yang disampaikan bersifat konservatif dan tidak menutup kemungkinan bisa terealisasi lebih tinggi. "Itu adalah model baseline dan itu adalah angka konservatif berdasarkan apa yang tercapai sampai dengan sekarang," ujarnya seperti dipetik dari detikfinance.

Prediksi Agus ini lebih rendah dari pada prediksinya akhir April lalu. Saat rapat dengan DPR, Agus memprediksi tax amnesty bisa menambah penerimaan negara sebesarRp45,7 triliun dan dana repatriasi mencapai Rp560 triliun.

"Bila pengampunan pajak diikuti perbaikan sistem dan administrasi perpajakan akan meningkatkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (tax ratio)," kata Gubernur BI Agus, Senin (25/4), seperti dikutip dari republika.co.id.

Agus menyimpulkan potensi penerimaan itu berdasarkan perhitungan mendasar yang merujuk data Global Financial Integrity pada 2015. Data Global Financial Integrity 2015, kata Agus, menyebutkan dana WNI di luar Indonesia, sebesar Rp 3.147 triliun.

Namun perbaikan sistem dan administrasi pajak ini tampaknya belum berjalan dengan baik. Direktur PT Indofood Sukses Makmur Franciscus Welirang, biasa disapa Franky Welirang, mengatakan masih ada masalah teknis yang cukup menghambat pengusaha dalam mengikuti tax amnesty.

"Dalam tataran teknis masih ada hal yang harus berlanjut. Saya kira bagus banyak orang bertanya, makin banyak penjelasan," ujar Franky , sapaan Franciscus Welirang.

Franky mencontohkan salah satu kerumitan yang ditemui adalah tuntutan bukti-bukti kepemilikan harta saat melakukan deklarasi. Menurutnya, hal tersebut tidak perlu dilakukan.

Misalnya, ketika mendeklarasikan rumah, deposito, tanah, dan aset lainnya tidak perlu dibuktikan dalam sertifikat atau keterangan tertulis. Sebab pembuktian ini membuat pengurusannya makin panjang.

Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiesteadi menegaskan pemerintah masih pede menjalankan program tax amnesty kendati perolehannya masih minim. Menurut Ken, pihaknya lebih baik mengikuti ketentuan waktu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Dengan begitu, perolehan duit tebusan bisa makin besar ke depan. "Kami lebih baik sesuai timeline yang ada wong tebusannya nanti lebih gede," ujarnya.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...en-dari-target

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Menyorot video anti-Ahok dari aktivis mahasiswa HTI

- Misteri asal usul senjata Gatot terungkap

- Ahli patologi Australia akui ada sianida di lambung Mirna