JAKARTA, INDONESIANINDUSTRY.com – Pemerintah telah menetapkan batas akhir untuk rekam ulang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mengganti semuanya dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) pada 30 September 2016 mendatang.

Nantinya e-KTP yang berlaku bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan publik, termasuk mendapatkan hak suara dalam pemilu, baik pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan, imbas dari diwajibkannya e-KTP sebagai dasar pendataan pemilih adalah potensi hilangnya hak pilih masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Setidaknya ada 5 juta masyarakat di 101 daerah pelaksana Pilkada 2017 yang belum memiliki e-KTP.
Baca Juga Ini Penjelasan Mendagri Terkait E-KTP yang Berlaku Seumur Hidup

“Data yang belum bisa kita sinkron kemarin itu 5 juta, nasional. Tapi dari 101 daerah (yang ikut pilkada saja),” ujar Komisioner KPU Arief Budiman di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (06/09/2016).

Menurut Arief, KPU pada rapat dengar pendapat (RDP) telah mengingatkan DPR bersama pemerintah tentang adanya 5 juta masyarakat yang belum memiliki e-KTP ini. Namun kedua lembaga tersebut mempunyai pandangan berbeda.

“Makanya KPU di dalam PKPU (sebelumnya), KK juga boleh, paspor. Tapi sudah dijelaskan oleh Ditjen Dukcapil bahwa KK itu sering kali tidak update, jadi sering kali membuat data kacau. Maka dilarang gunakan KK,” lanjut Arief.
Baca Juga Prakarsa Parahyangan Ikut Awasi Pilkada Indonesia

Arief menambahkan, dengan aturan KPU harus melaksanakan rekomendasi RDP, maka tidak ada pilihan lain bahwa lembaga yang dipimpinnya hanya bisa mengikuti apa yang disepakati antara pemerintah dan DPR. “KPU ya setuju saja, tapi kan sebetulnya kami itu ingin memudahkan pemilh, karena faktanya adalah masih ada orang yang belum e-KTP,” pungkasnya. (Achmad Fuad) ....
http://indonesianindustry.com/5-juta...a-karena-e-ktp