Image by Pajak.go.id

Dikutip dari Pajak.go.id,


Mungkin para newbie di dunia perpajakan masih sedikit asing dengan istilah-istilah yang ada di dalam pengertian di atas. Untuk itu, Colony akan mencoba men-simple-kan penjelasan yang ada.

Jadi, di Indonesia itu ada berlaku pajak penghasilan (PPh). Setiap orang, perusahaan atau badan hukum lainnya yang ada di Indonesia yang menghasilkan pendapatan diharuskan untuk membayar pajak. Selain itu, setiap orang juga harus melaporkannya dalam bentuk surat pemberitahuan secara tahunan atau yang disebut dengan SPT. SPT sendiri akan menjadi salah satu acuan pemerintah untuk menganalisa apakah seorang Wajib Pajak telah menyelesaikan seluruh kewajiban untuk membayar pajak penghasilannya. Di sana akan tertera seberapa besar penghasilanmu selama satu (1) tahun dan seberapa banyak harta yang kamu miliki hingga tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Apabila kamu memiliki harta yang sangat banyak, namun memiliki pendapatan (yang dilaporkan) dalam jumlah yang tidak sebanding, dapat disimpulkan bahwa kamu memiliki sumber pemasukan lain yang tidak dilaporkan dan tidak dibayarkan pajak penghasilannya.

Nah, apabila ketahuan nih kalo kamu mempunyai harta lain dari pendapatan yang selama ini tidak kamu bayarkan pajak penghasilannya, kamu akan diharuskan untuk membayar pajak terhutang tersebut dan ditambah dengan sanksi pelanggaran yang besarannya dapat mencapai 48% dari jumlah pajak yang terhutang. Wow! Mahal banget dong yah! Di sini nih peranannya Amnesti Pajak. Amnesti Pajak adalah sebuah program pengampunan dosa oleh Pemerintah kepada masyarakat-masyarakat Indonesia yang sebelumnya menyembunyikan harta kekayaannya dan tidak membayar pajak penghasilan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengungkap dosa/harta, menebusnya (hanya 2% dari nilai wajar harta yang ingin diungkapkan di periode pertamanya) dan merasakan kelegaan setelahanya tanpa harus membayar sanksi yang luar biasa besar atas pajak yang terhutang. Apapun yang diamnesti pajakkan tidak akan diperiksa lebih lanjut oleh pihak yang berwenang. Jadi jangan takut, ini memang merupakan kesempatan yang bagus untuk mengaku dosa kepada pemerintah.

Image by SonicOfTheHedge

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebuah mainan saat ini dapat bernilai hingga jutaan rupiah. Lalu, apakah mainan-mainan “mahal” ini harus dianggap sebagai harta dan dicantumkan dalam SPT? Jawabannya adalah “tergantung”. Mainan bisa dianggap sebagai harta, namun bisa juga dianggap sebagai bukan harta. Hal ini tergantung pandangan individu-individunya sendiri. Apabila mainan itu hanya mainan untuk anak kecil yang dianggap kurang bernilai, maka mainan tersebut bisa dianggap sebagai bukan harta dan tidak perlu dicantumkan dalam SPT. Namun, apabila nilai mainan tersebut sangat besar, apalagi bila mainan itu memang ditujukan sebagai objek investasi, maka sebaikanya mainan tersebut dianggap sebagai harta dan dilaporkan atau dicantumkan dalam SPT. Hal ini perlu dilakukan agar apabila terjadi pengecekan oleh Direktur Jendral Pajak (DJP), sang Wajib Pajak tidak dianggap sedang menutup-nutupi harta kekayaan guna menghindari pajak.

Selain itu, ternyata ada Undang-Undang Perpajakan yang menjelaskan tentang harta yang tidak diungkapkan dalam Amnesti Pajak ini loh.

Pasal 18 ayat 2 berbunyi:

Maksudnya, proses pemeriksaan history harta kekayaan Wajib Pajak sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 akan dilakukan selama 3 tahun kedepan. Apabila ditemukan bukti bahwa sang Wajib Pajak memiliki harta yang tidak dilaporkan menggunakan Amnesti Pajak, maka harta tersebut malah akan dihitung sebagai pendapatan di tahun ditemukannya informasi tersebut dan harus dibayarkan pajak penghasilannya. Berikut merupakan tabel tarif pajak penghasilan pribadi yang diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 21 dengan metode perhitungan progresif:



Malah jadi lebih besar bukan dana yang harus dikeluarkan?

Image by Presidenri.go.id

Amnesti Pajak merupakan hak setiap Wajib Pajak dan bukanlah sebuah kewajiban! Jadi sah-sah saja jika kamu tidak ingin mengikuti Amnesti Pajak. Namun, agar hartamu tidak dianggap sebagai penghasilan dikemudian hari, kamu tetap harus melakukan pembetulan SPT. Berberda dengan Amnesti Pajak, aset baru yang dilaporkan dalam pembetulan SPT akan diperiksa dan ditelusuri asal-usulnya oleh aparat pajak terlebih dahulu. Jika kamu yakin bahwa koleksi mainan atau harta yang ingin kamu cantumkan dalam pembetulan SPT diperoleh dari penghasilan yang telah dipotong pajaknya, maka pilihan ini merupakan pilihan yang tepat.

Dengan menggunakan metode pembetulan SPT ini, kamu tidak harus membayarkan sanksi atas apapun. Kamu cukup membayar biaya administrasi pembetulan SPT saja. Di sisi lain, pembetulan SPT akan menjadi cerita yang berbeda jika harta tersebut didapat dari penghasilan yang tidak dipotong pajak. Pembetulan SPT malah akan menjadi boomerang bagimu sendiri karena hal ini malah akan membuka dosamu sendiri tanpa adanya pengampunan dosa (Amnesti Pajak). Tentunya kamu akan disuruh membayar pajak atas penghasilan yang tidak dilaporkan sebelumnya dengan bonus sanksi pelanggaran yang nilainya akan jauh lebih tinggi dari biaya tebusan Amnesti Pajak. Jadi, bijak-bijaklah dalam memilih antara Amnesti Pajak atau pembetulan SPT!