JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendukung dan menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo yang mengusulkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menilai penunjukan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mereformasi sektor intelijen. Dia pun menilai sosok Budi Gunawan sebagai sosok yang cerdas dan dapat diandalkan untuk memimpin BIN.

"Kami mendukung keputusan Presiden. Hal itu sejalan dengan reformasi intelijen, BIN memang harus dipimpin oleh non-militer," ujar Poengky saat dihubungi Kompas.com, Jumat (2/9/2016).

Poengky menjelaskan, selama ini BIN menjadi institusi yang didominasi oleh kalangan militer. Menurut dia, BIN akan bisa bekerja lebih efektif dan efisien apabila dipimpin oleh kalangan sipil atau non militer.
Dia yakin Budi Gunawan mampu mereformasi BIN menjadi institusi sipil yang bekerja dengan baik dalam mendeteksi dini segala ancaman di dalam negeri maupun dari luar negeri dan menyajikan analisis yang akurat bagi kepentingan Presiden dalam membuat keputusan.

Selain itu, apabila Budi Gunawan terpilih maka koordinasi dan sinergi kerja antara Polri dan BIN dapat berjalan dengan baik. Terutama, kata Poengky dalam menangani hal-hal strategis terkait dengan pembangunan, stabilitas ekonomi dan politik.

"Termasuk di dalamnya mencegah aksi terorisme," kata Poengky
Sebelumnya, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat usulan pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi mengusulkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang kini menjabat Wakil Kepala Polri untuk memimpin BIN menggantikan Sutiyoso.

Surat tersebut diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jumat (2/9/2016) pagi.

"Jadi, Kepala BIN diusulkan nama baru, yaitu Pak Budi Gunawan. Proses selanjutnya di DPR karena harus ada pertimbangan dari DPR," ujar Pratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Saat ditanya alasan pergantian, Pratikno mengatakan, langkah itu hanya regenerasi dan tak ada periodisasi yang tegas terkait masa jabatan kepala BIN. Begitu pula saat ditanya mengapa Budi Gunawan yang diusulkan Jokowi.

"Tidak ada pertimbangan tertentu," kata dia.
Sementara itu, Ketua DPR Ade Komarudin memastikan pihaknya akan segera memproses surat pergantian tersebut. Pimpinan DPR akan menentukan jadwal rapat membahas usulan tersebut dan melimpahkannya ke komisi terkait untuk melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan.

"Sesuai mitranya, tentu Komisi I akan kami tugaskan," kata Ade.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, kepala BIN diangkat dan diberhentikan presiden setelah mendapat pertimbangan DPR. Untuk mengangkat kepala BIN, Presiden harus mengusulkan satu orang calon kepada DPR.

Pertimbangan DPR itu disampaikan paling lambat 20 hari kerja sejak surat permohonan pertimbangan calon kepala BIN diterima DPR dari Presiden.

Artinya, DPR tidak menyetujui atau menolak calon yang diajukan Presiden, tetapi sekadar memberi catatan dan pertimbangan.
Kompas TV PDI-P Dukung Budi Gunawan Jadi Kapolri


http://nasional.kompas.com/read/2016...masi.intelijen

maju terus pakdhe