JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah membongkar paksa puluhan bangunan yang berada di pinggiran rel kereta api, Rawa Jati, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (1/9/2016).

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut, penertiban bangunan yang berada di tanah negara dilakukan, karena bangunan liar dan melanggar konstitusi.

Menanggapi hal itu, Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah meminta agar Ahok tidak mencari-cari pembenar atas sikapnya yang sewenang-wenang. Apalagi dengan membawa-bawa konstistusi Negara.

"Jangan membabi buta dengan membawa-bawa konstitusi. Kalau itu dibilang milik Negara, sekarang Ahok berani tidak meratakan semua bangunan yang berdiri diatas tanah Negara? Berani tidak membongkar rumah-rumah di Menteng Jakarta Pusat," kata Amir di Jakarta, Jumat (2/9/2016).

Selain itu, Amir juga meminta agar Ahok tidak asal menuduh warga melanggar konstitusi. Sebab, menurutnya, justru Ahok dan Satpol PP lah yang selama ini kerap melanggar Undang-undang dan konstitusi.

"Selalu saya bilang, pejabat sekarang jangan asal gembar-gembor bilang konstitusi‎, kalau cuma buat keren-kerenan. Percuma, semakin panjang omongan kalian maka semakin ketahuan kalau anda bego," tegas Amir.

Dijelaskan dia, Undang-undang 1945 mengamanatkan, bahwa Pemerintahan Negara Indonesia dibentuk karena kontrak sosial untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

"Sekarang saya tanya, penggusuran paksa tanpa dialog dan dengan menerjunkan 800 ratus personil aparat apa itu namanya? Kalau bukan pembantaian kepada rakyat!," cetus Amir.

Dengan demikian, Amir mempertanyakan komitmen Ahok dalam menjunjung tinggi perdamaian dunia dan keadilan sosial di Ibu Kota Jakarta.

"Negara wajib melindungi setia tumpah darah bangsa. Sehingga Negara tidak boleh membabi buta," pesan Amir. (icl)