Pergub tidak bisa direalisasikan karena bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2012‎ perihal Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan dan Kepentingan Umum.



http://news.liputan6.com/read/2301283/ahok-kalau-ada-aturan-bayar-1000-uang-kerahiman-saya-bayar

Penolakan yang dilakukan warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur terhadap penertiban oleh Pemprov DKI Jakarta karena tidak adanya ganti rugi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memastikan, tidak akan ada uang kerahiman atau uang ganti.

Ganti rugi yang dijanjikan Joko Widodo saat menjadi gubernur 25% dari nilai jual objek pajak (NJOP) juga tidak bisa diberikan. Sebab, aturan menyebut sudah tidak boleh lagi memberikan uang kerahiman.

"Dulu ada aturannya 25%. Itu emang ada aturannya, saya mah ikuti aturan. Itu bukan duit saya kok. Kalau peraturannya suruh saya bayar 1.000%, ya gue kasih saja," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Ahok mengatakan, saat aturan masih ada, dia sempat merancang peraturan gubernur khusus untuk penanganan Sungai Ciliwung agar warga tetap dapat kerahiman. Tapi, nyatanya aturan Permendagri menyebut sudah tidak boleh lagi ada kerohiman.

"Sama kayak dulu, kita kasih makan ke orang naik haji, terus kata menteri enggak boleh, ya kalau enggak boleh kita, enggak bisa lakukan. Jadi saya juga bukan mau cari gara-gara, tapi kalau kamu mau berdebat sama saya enggak karuan ya saya ajakin," tegas Ahok.

Bagi Ahok, relokasi warga ke rusun Jatinegara Barat kerupakan tawaran terbaik saat ini. Pemprov juga tidak menjual, atau menyewakan. Warga hanya dikenai iuran Rp 10 ribu per hari.

"Tapi kalau orang belas kasihan untuk pulang kampung, ya oke. Makanya saya tawarin, lo kalau mau pulang kampung, okelah. Sekarang terbukti apa, kenapa rusunnya masih enggak penuh? Karena mereka pulang kampung semua ke Bogor, ke Jawa kok, banyak yang ngontrak di sana gimana. Kita enggak ada niat macam-macam sebetulnya," tutur Ahok. (Mvi/Mut)

http://news.liputan6.com/read/2301366/ahok-lebih-suka-gusur-ganti-uang-ketimbang-bangun-rusun

Ahok Lebih Suka Gusur Ganti Uang Ketimbang Bangun Rusun

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menormalisasi sungai di Jakarta. Kali ini, Pemprov DKI fokus pada normalisasi Sungai Ciliwung. Permukiman di bantaran sungai itu pun direlokasi.

Pekan lalu, Pemprov DKI menertibkan permukiman di Kampung Pulo. Walaupun penertiban tersebut mendapat sejumlah kritikan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai cara yang dipakai Pemprov untuk merelokasi warga lebih manusiawi dibanding Tangerang Selatan. DKI baru menggusur warga setelah rusun jadi.

"Makanya saya marah sama walikota. Ini orang sudah tinggal lama, Cisadane dan Ciliwung mirip-mirip kasusnya," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Sejumlah pihak menilai penggusuran tidak manusiawi karena tidak ada ganti rugi. Tapi, aturan pemberian uang kerohiman kepada warga sudah tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, DKI Jakarta memilih membangun rusun sebagai kompensasi lain untuk warga terdampak relokasi.

"Kamu enggak bisa main usir orang terus enggak dikasih solusi rusun. Enggak ada main usir saja enggak bisa dong. Jangan bandingin saya," tegas Ahok.

Kalau boleh memilih, kata mantan Bupati Belitung Timur itu, ingin memberikan uang dibanding membangun rusun. Sebab, anggaran yang dikeluarkan jauh lebih murah memberi uang kerohiman.

"Secara jujur, kalau mau kasih duit saya lebih suka kasih Rp 15 juta. Saya bangun satu rusun butuh Rp 140-200 juta. Kalau mau minta Rp 15 juta pulang kampung mau kasih kerohiman saya kasih Rp 15 juta lebih, untung saya," jelas Ahok.

Bagi dia, tidak mudah menyediakan rumah susun bagi warga terdampak penertiban. Sebab, bila jumlah rusun belum terpenuhi, penertiban belum bisa dilakukan.

"Bangun rusun 500 saya mau pindahin 2.000 saja, saya enggak berani bongkar. Tapi kalau 2.000 orang bilang sudah pak kasih Rp 10 juta aja asal kami pergi 25% kerohiman. Saya kasih. Kenapa? Langsung kasih langsung selesai masalah. Kalau rusun saya butuh 1,5 tahun. Kalau kerohiman seperti dulu 2010 masih boleh dulu. Dia enggak mau kasih karena enggak ada anggaran. Ya minta dong sama DPRD kalau enggak ada duit bikin rusun. Kalau enggak begitu pengusiran namanya," tutup Ahok. (Bob)



akarta, GATRAnews - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengakui pernah menjanjikan uang kerohiman bagi warga Kampung Pulo, Jakarta Timur. Ketika menjabat Pelaksana ‎tugas (Plt) Gubernur, Basuki pernah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 190 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kepada Penggarap Tanah Negara.


Ahok (sapaan Basuki) mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tadinya akan mengganti 25% dari nilai jual objek pajak (NJOP) per meternya tanah negara yang diduduki warga. Pergub tidak bisa direalisasikan karena bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2012‎ perihal Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan dan Kepentingan Umum.

"Memang kami dulu mau kasih uang kerohiman 25% dari NJOP, sudah ada aturannya (pergub). Tetapi ternyata enggak boleh dikasih uang tersebut," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/8).

Ahok mengakui mantan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) pernah menjanjikan uang kerohiman kepada warga Kampung Pulo. Tetapi, pergub tersebut diketahui bertentangan dengan UU pengadaan tanah bagi pembangunan dan kepentingan umum.

"Kalau memang peraturan suruh saya bayar 1.000%, ya kasih saja. Tapi kan enggak berlaku. Pergub itu enggak bisa lagi, karena negara kita enggak kenal dengan uang kerohiman," sambung eks politisi Partai Gerindra ini.{jcomments on}

http://www.gatra.com/nusantara-1/jabodetabek-1/162187-ahok-negara-kita-enggak-kenal-uang-kerohiman.html