Universitas Airlangga Surabaya mencatat 70 persen perokok aktif adalah orang miskin, karena itu rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pengendalian produk tembakau perlu segera disahkan untuk melindungi mereka.

"RPP itu penting karena 70 perokok aktif adalah orang miskin dan 71 persen keluarga di Indonesia memiliki pengeluaran untuk rokok," kata Koordinator Teknis Sentra Advokasi Lingkungan Bebas Rokok (SALBR) FKM Unair Surabaya Dr dr Imam S Mochny MPH di Surabaya, Rabu (30/5).

Didampingi Sekretaris SALBR FKM Unair dr Santi Martini M.Kes dalam temu pers untuk memperingati "Hari Tanpa Tembakau Se-Dunia" (HTTS), ia menjelaskan masyarakat perokok sering dirugikan akibat rokok, sedangkan pengusaha rokok justru aman.

"Para pengusaha rokok itu sering menjadikan buruh pabrik rokok atau petani tembakau sebagai tameng, padahal hanya 3.000 orang," katanya, didampingi aktivis dari Pusat Advokasi Pengendalian Tembakau (TCSC).

Selain itu, katanya, pengusaha rokok juga sering beralasan bahwa pajak dari rokok cukup besar, padahal hanya Rp 40 triliun hingga Rp 50 triliun yang hanya 7-10 persen dari APBN.

"Tapi, nilai kerugian dari penyakit akibat rokok mencapai Rp 125 triliun hingga Rp 130 triliun, sehingga hampir Rp 100 triliun ditanggung pembayar pajak lainnya dan rakyat miskin banyak yang menjadi korban akibat penyakit itu," katanya yang juga didampingi aktivis Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Jatim.