JAKARTA, KOMPAS.com— Sejarawan JJ RIzal mencoba menjelaskan kembali mengenai kondisi Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin. Hal ini untuk meluruskan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menyebut pengelola PDS HB Jassin tidak ingin diambil alih oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DKI Jakarta.

Rizal mengatakan, PDS HB Jassin bukannya tidak mau bergabung dengan BPAD DKI Jakarta.

"Pengurus yayasan mau dan bisa mengerti aturan itu, siap juga mau bergabung dengan BPAD, tetapi ada syarat-syarat yang kemudian diberikan. Ini berat di internal Yayasan PDS HB Jassin," kata Rizal kepada Kompas.com, Selasa (30/8/2016).

Salah satu syaratnya adalah dokumen-dokumen yang disimpan di PDS HB Jassin akan menjadi milik Pemprov DKI. Sementara itu, almarhum Jassin berpesan agar koleksinya tetap menjadi milik pribadinya.

Pemprov DKI hanya membantu dalam segi pengelolaan. Selain itu, kata Rizal, pengelola juga khawatir Pemprov DKI tidak bisa menjaga arsip-arsip itu.

Rizal mengatakan, sebenarnya masalah-masalah tersebut masih bisa didiskusikan antara pengelola dan BPAD DKI.

Rencana penggabungan PDS HB Jassin di bawah BPAD DKI pun sudah dalam pembahasan. Namun, proses pertemuan keduanya dalam membahas rencana penggabungan terkesan lambat.

"Tiap pertemuan orangnya gonta-ganti. Alhasil, bukan matang rencana penggabungan, malahan jalan di tempat. Mengalami involusi alias maju, tetapi tidak berkualitas," ujar Rizal.

Sementara itu, PDS HB Jassin hanya mendapatkan bantuan dana untuk membayar gaji karyawan sebesar Rp 50 juta saja. Gaji karyawan pun masih di bawah UMR. Padahal, PDS HB Jassin membutuhkan dana untuk perawatan dokumen.

"Bantuan dana dari publik tidak mencukupi, sampai memperbaiki AC ruang koleksi saja tidak mampu, padahal itu membahayakan koleksi," ujar Rizal.

"Sampai di sini apakah salah jika dikatakan Pemprov DKI Jakarta abai terhadap aset budaya yang penting dan merupakan warisan berharga dari zaman Bang Ali?" kata Rizal.

Sebelumnya, Ahok geram terhadap Rizal yang mengeluh soal Pemprov DKI yang tidak lagi memberikan dana hibah kepada PDS HB Jassin. Ahok mengatakan, dia sudah menawarkan untuk mengambil alih pengelolaannya. Namun, kata Ahok, mereka menolak.

Ahok mengatakan, dia justru menjaga eksistensi PDS HB Jassin dengan cara memberikan sebagian uang operasionalnya untuk gaji pegawai.

(Lihat, Ahok: JJ Rizal Enggak Usah Sok Deh, yang Gaji Pegawai HB Jassin Tiap Bulan Itu Gua! dan Ahok: Anda Cuma Minta Rp 2 Miliar Terus Pesta Pora? Sorry... )