Quote:
Jumat, 26 Agustus 2016 | 13:42 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku pernah didatangi perwakilan dari Perserikatan Bangsa Bangsa yang membahas soal penertiban di Jakarta.
Ia menduga perwakilan PBB itu datang karena Komnas HAM telah melaporkannya kepada PBB.
"Dulu kan (Komnas HAM) sudah pernah laporin saya ke PBB, datang kok, masih ada videonya orang PBB mungkin dilaporin dari komnas HAM, saya tidak tahu. Datang dari PBB bagian untuk pengungsi, oh ngoceh-ngoceh, cewek, dari orang Brasil," ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (26/8/2016).
(Baca juga: Muncul Petisi "Online" Berisi Penolakan terhadap Ahok )
Kepada perwakilan PBB itu, Ahok langsung menunjukkan gambar rumah susun yang disediakan untuk warga terdampak penertiban.
Ahok lantas menantang perwakilan PBB itu untuk menyebutkan daerah lain yang menyediakan rumah susun sebaik Jakarta. Kata Ahok, perwakilan PBB itu langsung terdiam.
"Lu kasih tahu gua negara mana yang pindahin orang dapat full furnish, ada kulkas, ada TV, lu kasih tahu gua dong. Dia pingin tahu rencana pembangunan rumah susun berapa banyak. Aku paparin semua rumah susun, langsung diam," ujar Ahok.
"Lu enggak usah atur gua deh, gua bilang," tambah Ahok.
Ahok sendiri merasa kesal dengan Komnas HAM yang mengeluarkan catatan negatif mengenai kondisi warga terdampak penertiban Kalijodo.
(Baca juga: Ahok: Komans HAM Tidak Usah Cari-cari Ribut Sama Saya Lagi!)
Berdasarkan catatan Komnas HAM, hanya ada 200 kepala keluarga Kalijodo yang ditampung di Rusun Marunda.
Ada 14 KK yang memilih keluar dari rusun karena tidak mampu membayar uang sewa sebesar Rp 300.000 per bulan.
Selain itu, Komnas HAM mencatat ada 135 anak yang telah kehilangan hak menempuh pendidikan.
Penulis: Jessi Carina
Editor: Icha Rastika
http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/26/13422711/ketika.ahok.bikin.perwakilan.pbb.yang.protes.penertiban.terdiam
Gw pikir PBB nya ucil.. gak tau nya beneren...
Buset PBB aja tediam.... negara lain mana ada program gusur seenak jakarta..
Relokasi coy.. relokasi nama kerennya..
Itu yg perampok perampok tanah negara.. di pindahin ke apartemen.. nyewa murah, fasilitas lengkap..
Itu aja masih ribut...
Kalo gak dipindahin berarti bukan ktp jakarta.. trus gimana ceritanya pemprov bisa bantu yg bukan ktp jakarta
Quote:
#Ahok: Komnas HAM Tidak Usah Cari-cari Ribut sama Saya Lagi!
Jumat, 26 Agustus 2016 | 13:25 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengomentari pernyataan Komnas HAM soal kehidupan warga seusai penggusuran Kalijodo. Dia tidak terima dengan catatan Komnas HAM yang menjabarkan penderitaan warga usai penertiban Kalijodo.
Basuki atau Ahok mengatakan, ketika Pemprov DKI masuk ke kawasan itu untuk melakukan penertiban, sebagian besar warga yang tidak memiliki KTP DKI sudah pergi entah ke mana.
"Kalau yang punya KTP DKI ya kita tawarin rusun dong," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (26/8/2016).
Ahok menduga, warga eks Kalijodo yang melapor kepada Komnas HAM adalah pekerja di kawasan Kalijodo yang melarikan diri menjelang penertiban. Pekerja itu tidak memiliki KTP DKI sehingga tidak punya hak untuk menerima rusun.
Ahok pun meminta kepada Komnas HAM untuk tidak mengganggu programnya dengan membela warga yang terkena penertiban. Ahok pun menyindir Komnas HAM yang tidak pernah membela hak warga di Muara Angke yang kerap mengalami keracunan logam dari hasil laut mereka.
"Jadi, Komnas HAM gini sajalah, tidak usah cari-cari ribut sama saya lagi. Kesusahan orang, anak kecil kerja, lu enggak pernah ngomong di Angke. Kerang ijo yang sudah ada racun logam, lu enggak pernah ngomong," ujar Ahok.
Komnas HAM mencatat hanya ada 200 KK warga Kalijodo yang ditampung di Rusun Marunda. Ada 14 KK yang memilih keluar dari rusun karena tidak mampu membayar uang sewa sebesar Rp 300.000 per bulan.
Ahok mengaku bingung jika ada warga yang tidak mampu membayar uang sewa rusun. Sebab, uang sewa sebesar Rp 300.000 per bulan dinilai sudah murah. Warga bisa menabung Rp 5.000 per hari untuk bisa membayarnya.
Ahok menyarankan kepada Komnas HAM untuk memeriksa lebih lanjut 14 KK yang pindah dari Rusun Marunda. Hal itu untuk memastikan alasan keluarga tersebut pindah.
Ahok menyatakan tidak mau ambil pusing dengan catatan negatif Komnas HAM terhadap penertiban Kalijodo. Kata Ahok, tidak ada kewajiban baginya untuk menindaklanjuti catatan Komnas HAM.
"Kalau kamu enggak kuat bayar rusun pun, kamu enggak kerja sama sekali, saya masukkin ke panti. Cuma Rp 5.000 sehari keterlaluan enggak dia enggak bisa bayar," ujar Ahok.
"Lagi pula, gua enggak mau gubris lu punya rekomendasi, memang kamu mau ngapain saya," ujar Ahok.
http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/26/13253451/ahok.komans.ham.tidak.usah.cari-cari.ribut.sama.saya.lagi.
Betulkan... kalo bukan warga jakarta... gimana ceritanya pemprov bisa bantu warga yg bukan ktp jakarta..