- Beranda
- Berita dan Politik
#Elit PDIP Perlu Keluar dari Pragmatisme Politik
...
TS
kodok.nongkrong
#Elit PDIP Perlu Keluar dari Pragmatisme Politik
Quote:
Kamis, 25 Agustus 2016 | 12:39 WIB | NASIONAL
JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Elit PDIP perlu keluar dari belenggu politik pragmatis dan sikap-sikap feodal, kata juru bicara Ormas Aspirasi Indonesia Petrus Selestinus melalui siaran pers, Kamis (25/8/2016) yang diterima Netralnews.com di Jakarta.
"Tujuannya agar jarak antara masyarakat dan PDIP berserta visi misinya semakin dekat, mengingat PDIP yang selalu menyatakan partai politik modern, partai kader, pengemban misi mewujudkan ajaran Trisakti Bung Karno," kata pernyataan Aspirasi Indonesia tersebut.
Aspirasi Indonesia, suatu Ormas lintas profesi yang bertujuan memantau, mengawasi dan menilai sikap dan perilaku sejumlah kader Partai Politik. Kali ini Aspirasi Indonesia menyorot Elit PDIP terkait Pilkada DKI Jakarta 2017.
Aspirasi Indonesia, kata Petrus Selestinus, menilai politik pragmatis dan sikap feodal berpotensi kuat menyimpan semangat anti pemberantasan korupsi dan menyejahterakan masyarakat
Satu indikator paling nyata adalah mayoritas elit Partai Politik menolak pencalonan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam pilgub mendatang. Bahkan elit dan kader PDIP sampai harus menghasut Partai Golkar, Nasdem dan Hanura menanggalkan dukungan terhadap Ahok dengan berbagai tuduhan bersifat fitnah, mengadudomba untuk melahirkan perpecahan.
"Padahal di mata publik, figur Ahok dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat tegas melakukan berbagai upaya untuk menghentikan semua bentuk KKN di Pemda DKI dan Legisltif DKI," kata jubir Petrus Selestinus, seorang pengacara dan koordinator TPDI.
Tetapi mengapa mayoritas Parpol tidak mendukung Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dalam pilgub 2017, meskipun tiga Parpol, Nasdem, Hanura dan Golkar mendukung Ahok tanpa syarat mahar disertai dengan kebebasan memilih calon wakilnya sendiri, demi perbaikan kehidupan masyarakat Jakarta yang makin maju.
Karena itu Aspirasi Indonesia, menolak sikap segelintir elit PDIP yang mengatasnamakan DPP. Mereka memutarbalikan fakta, menuduh Ahok sebagai pemecahbelah Parpol, bersikap pragmatis bahkan ingin menjadikan PDIP sebagai kuda tungganga demi mendapatkan kekuasaan, hingga menghasut dan mengagitasi Partai Nasdem, Hanura dan Golkar. Ini jelas sebagai tuduhan yang sangat kejam, tidak berdasar yang bisa menimbulkan perpecahan dan polarisasi di kalangan masyarakat.
Sikap dan agitasi ini sebuah perilaku politik negatif bahkan bertentangan dengan Instruksi DPP PDIP 11 Maret 2016 yang berisi perintah dan larangan antara lain :
- Seluruh kader Partai di legislatif dan eksekutif untuk tidak mengeluarkan pernyataan di media/sosial media terkait pilkada DKI Jakarta yang dapat menimbulkan situasi politik yang tidak kondusif.
- Seluru kader diminta untuk tidak melakukan gerakan-gerakan yang mengabikatkan terjadinya polarisasi di antara kader Partai.
- Seluruh kader, anggota dan simpatisan PDIP di seluruh DKI Jakarta untuk merapatkan barisan, menjaga solidaritas dan terus membangun komunikasi yang baik di antara kader dan juga tokoh masyarakat dalam upaya persiapan pemenangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, instruksi mana masih berlaku hingga saat ini.
Editor : Hila Japi
http://netralnews.com/news/nasional/...atisme.politik
JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Elit PDIP perlu keluar dari belenggu politik pragmatis dan sikap-sikap feodal, kata juru bicara Ormas Aspirasi Indonesia Petrus Selestinus melalui siaran pers, Kamis (25/8/2016) yang diterima Netralnews.com di Jakarta.
"Tujuannya agar jarak antara masyarakat dan PDIP berserta visi misinya semakin dekat, mengingat PDIP yang selalu menyatakan partai politik modern, partai kader, pengemban misi mewujudkan ajaran Trisakti Bung Karno," kata pernyataan Aspirasi Indonesia tersebut.
Aspirasi Indonesia, suatu Ormas lintas profesi yang bertujuan memantau, mengawasi dan menilai sikap dan perilaku sejumlah kader Partai Politik. Kali ini Aspirasi Indonesia menyorot Elit PDIP terkait Pilkada DKI Jakarta 2017.
Aspirasi Indonesia, kata Petrus Selestinus, menilai politik pragmatis dan sikap feodal berpotensi kuat menyimpan semangat anti pemberantasan korupsi dan menyejahterakan masyarakat
Satu indikator paling nyata adalah mayoritas elit Partai Politik menolak pencalonan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam pilgub mendatang. Bahkan elit dan kader PDIP sampai harus menghasut Partai Golkar, Nasdem dan Hanura menanggalkan dukungan terhadap Ahok dengan berbagai tuduhan bersifat fitnah, mengadudomba untuk melahirkan perpecahan.
"Padahal di mata publik, figur Ahok dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat tegas melakukan berbagai upaya untuk menghentikan semua bentuk KKN di Pemda DKI dan Legisltif DKI," kata jubir Petrus Selestinus, seorang pengacara dan koordinator TPDI.
Tetapi mengapa mayoritas Parpol tidak mendukung Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dalam pilgub 2017, meskipun tiga Parpol, Nasdem, Hanura dan Golkar mendukung Ahok tanpa syarat mahar disertai dengan kebebasan memilih calon wakilnya sendiri, demi perbaikan kehidupan masyarakat Jakarta yang makin maju.
Karena itu Aspirasi Indonesia, menolak sikap segelintir elit PDIP yang mengatasnamakan DPP. Mereka memutarbalikan fakta, menuduh Ahok sebagai pemecahbelah Parpol, bersikap pragmatis bahkan ingin menjadikan PDIP sebagai kuda tungganga demi mendapatkan kekuasaan, hingga menghasut dan mengagitasi Partai Nasdem, Hanura dan Golkar. Ini jelas sebagai tuduhan yang sangat kejam, tidak berdasar yang bisa menimbulkan perpecahan dan polarisasi di kalangan masyarakat.
Sikap dan agitasi ini sebuah perilaku politik negatif bahkan bertentangan dengan Instruksi DPP PDIP 11 Maret 2016 yang berisi perintah dan larangan antara lain :
- Seluruh kader Partai di legislatif dan eksekutif untuk tidak mengeluarkan pernyataan di media/sosial media terkait pilkada DKI Jakarta yang dapat menimbulkan situasi politik yang tidak kondusif.
- Seluru kader diminta untuk tidak melakukan gerakan-gerakan yang mengabikatkan terjadinya polarisasi di antara kader Partai.
- Seluruh kader, anggota dan simpatisan PDIP di seluruh DKI Jakarta untuk merapatkan barisan, menjaga solidaritas dan terus membangun komunikasi yang baik di antara kader dan juga tokoh masyarakat dalam upaya persiapan pemenangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, instruksi mana masih berlaku hingga saat ini.
Editor : Hila Japi
http://netralnews.com/news/nasional/...atisme.politik
Diubah oleh kodok.nongkrong 25-08-2016 06:43
0
796
Kutip
14
Balasan
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
672.1KThread•41.8KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya