Kepala Desa Baji Mangai Kabupaten Maros Raba Nur ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembebasan lahan tahap III perluasan Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (11/8). Korupsi dan pembebasan lahan menjadi masalah dalam kemudahan berbisnis di Indonesia
Indonesia masih banyak dikeluhkan dalam urusan kemudahan berbisnis. Menurut Komisioner Ombudsman Dadan Suparjo menjelaskan ada tiga layanan publik bidang investasi dan perdagangan yang kerap dikeluhkan. "Soal regulasi, pengurusan lahan, dan infrastruktur," ujar Dadan, Senin (22/8) seperti dinukil dari [URL="http://nasional.kompas.com/read/2016/08/22/15314151/ombudsman.temukan.pelayanan.publik.sektor.usaha.banyak.masalah.ini.bentuknya. "]Kompas.com[/URL].

Dadan menuturkan, regulasi yang tumpang tindih menyebabkan kebingungan aparat di tingkat bawah untuk menjalankan aturan. Misalnya soal pembuatan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU).

Hampir di seluruh Indonesia, SKDU menjadi syarat izin usaha. Sayangnya banyak aparat pemerintah tidak mau membuatkan SKDU karena terkendala masalah payung hukum. "Hal ini, bukan hanya menyulitkan pengusaha dalam mengurus izin usaha, tapi juga membingungkan aparat," ucap Dadan.

Menurut survei yang digelar dari 2 Juni 2014 hingga 2015 pengaduan terkait investasi dan perdagangan tertinggi di Indonesia berasal dari DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan rendahnya tingkat kemudahan berbisnis, erat kaitannya dengan tingginya korupsi. Menurut Alex, masih ada aparat negara yang beranggapan kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. "Ujung-ujungnya untuk suap," kata dia seperti dipetik dari detikcom. Kondisi ini tak ramah buat usaha.

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengatakan, pengaduan kebanyakan diterima karena masih banyaknya maladministrasi dalam kepengurusan perizinan usaha. Maladministrasi dampaknya kepada ketidakpastian iklim usaha. "Ini menjauhkan investor untuk berinvestasi. Ini harus diperbaiki," ujar Adrianus seperti ditulis [URL="http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160822132101-12-152977/marak-pungutan-liar-iklim-investasi-daerah-melempem/ "]CNN Indonesia[/URL].

Dalam urusan kemudahan berbisnis, tahun ini Indonesia ada di peringkat 109 dari 189 negara. Dalam pemeringkatan oleh Bank Dunia ini, posisi Indonesia naik 11 tingkat dari tahun lalu. Aspek yang terburuk di Indonesia adalah soal penegakkan hukum. Urusan ini Indonesia ada di peringkat 170, sama seperti tahun lalu. Aspek yang dinilai paling mudah adalah akses listrik, di peringkat 46 atau turun satu peringkat di banding 2015.

Untuk menciptakan kemudahan berusaha, menurut Adrianus, pelaku usaha berhak memperoleh kepastian dalam pelayanan. Bukan hanya pelaku usaha tidak hanya berskala besar, namun ada juga skala kecil menengah (UKM).

Menurut Adrianus, kepastian penerbitan izin usaha menjadi aspek paling penting dalam berusaha, sehingga perlu ditetapkan dengan jelas standar pelayanannya," ujar Adrianus. Adrianus menyebut beberapa masalah yang menyebabkan ketidakpastian iklim usaha di Indonesia.

Pertama, prosedur administrasi perizinan. Masih banyak pungutan liar yang tidak wajar dalam pengajuan perizinan. Kedua, soal lahan dan tumpang tindih regulasi. Pembebasan lahan banyak menemui masalah karena kebijakan peta tunggal (single map) terkait pemetaan lahan belum sepenuhnya terlaksana. "Map tunggal belum optimal terimplementasi sehingga tumpang tindih sertifikat masih sering terjadi," kata Adrianus.

Selain itu, ketidakpastian kenaikan upah buruh dan tingginya suku bunga, juga turut mempengaruhi minat pengusaha untuk berinvestasi. Upah buruh menjadi sesuatu yang seharusnya bisa diprediksi demi kejelasan pengusaha dalam memprediksi faktor-faktor produksi.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...mah-buat-usaha

---