Ketua Bawaslu Muhammad (kanan) bersama Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono (kedua kanan), Ketua KPU Juri Ardiantoro (kiri) saat rapat di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/8).
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memetakan daerah rawan pada pemilihan kepala daerah serentak akan berlangsung pada 2017. Dalam Indeks Kerawanan Pemilu yang akan dirilis pada 29 Agustus, setidaknya ada empat provinsi yang termasuk dalam kategori rawan, yaitu Papua, Papua Barat, Aceh, dan Banten.

Bawaslu telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri pada Senin (22/8/2016) lalu, sebelum merilis Indeks Kerawanan Pemilu. Ketua Bawaslu, Muhammad mengatakan, indeks kerawanan sangat penting untuk menyusun strategi pengawasan menghadapi Pilkada serentak 2017.

Pilkada 2017 akan berlangsung di 101 daerah. Muhammad mengatakan potensi kerawanan di setiap daerah sudah dipetakan. "Ini penting karena penyelenggara ikut menentukan proses Pilkada berlangsung secara fair," kata Muhammad dilansir Kompas.com.

Bawaslu sudah menyerahkan laporan indeks kerawanan ini kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Muhammad menuturkan, indeks kerawanan disusun secara ilmiah untuk deteksi dini dan mengantisipasi kemungkinan potensi pelanggaran Pilkada 2017.

Bawaslu menggunakan pemilu legislatif dan pemilu presiden sebagai basis penyusunan IKP. Indeks di setiap wilayah disusun berdasarkan tiga peringkat, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Selain itu, tiga unit yang jadi objek penelitian secara ilmiah yaitu penyelenggara, kontestasi peserta pemilu, dan pemilih.

Pada Indeks Kerawanan Pilkada 2015, ada lima variabel yang dinilai yaitu profesionalitas penyelenggara, politik uang, aspek pengawasan, partisipasi masyarakat dan keamanan daerah.

Pilkada 2015 berlangsung di 269 daerah di seluruh Indonesia. Daerah yang memiliki indeks kerawanan tinggi pada 2015 antara lain Maluku, Kalimantan Utara dan Nusa Tenggara Timur.

Penggalian data dilakukan dengan diskusi terfokus, ulasan hasil pengawasan dan data terkait isu indeks. Sedangkan sumber data berasal dari hasil pengawasan Bawaslu, data Badan Pusat Statistik (BPS), data potensi desa, data Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan data Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Indeks kerawanan diharapkan menjadi acuan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam rangakaian proses pemilu, termasuk KPU daerah, pemerintah daerah, kepolisian, dan kejaksaan.

Dikutip Okezone, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan indeks kerawanan akan diumumkan secara terbuka supaya daerah, kepolisian, kejaksaan, KPU dan semua pihak mempersiapkan diri. "101 daerah jika bisa tidak ada gejolak kan baik, tidak ada money politic kan baik," kata Tjahjo.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-serentak-2017

---