Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR 2016 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).
Presiden Joko Widodo mengungkapkan, pada 2017 pemerintah memprioritaskan enam belanja anggaran. Keenam prioritas itu dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Prioritas pertama, kata Jokowi saat membacakan nota keuangan di Gedung MPR/DPR, pemerintah akan meningkatkan belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah. Peningkatan infrastruktur, kata Jokowi, diperlukan untuk memperbaiki kualitas pembangunan dan mewujudkan kedaulatan pangan.

Infrastruktur yang dimaksud adalah pembangunan tol laut dan pelayaran rakyat, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih, pembangunan jalan baru dan jalan tol, pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian, dan penciptaan sawah baru.

Untuk jalan nasional, pemerintah akan mempercepat pembangunan jalan nasional sepanjang 703 kilometer pada tahun ini. Penambahan ruas tersebut menambah panjang jalan nasional yang saat ini baru 2.225 kilometer.

Sedang untuk jalur kereta api, pemerintah sedang membangun 271,4 kilometer rel. Sementara tahun lalu telah terhampar 179,3 kilometer rel kereta. Sehingga, total jalur rel yang telah terbangun 5.200 kilometer. Kesemuanya berada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Untuk program tol laut, kata Jokowi, hingga 2019 akan ada 100 pelabuhan baru. Saat ini baru ada 47 pelabuhan nonkomersil dan 41 sedang dalam pembangunan.

Kedua, pemerintah akan melakukan efisiensi dan penajaman belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal.

Ketiga, meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial. Program yang dimaksud adalah perluasan sasaran program keluarga harapan, perbaikan mutu layanan kesehatan dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional, serta perbaikan program beras untuk keluarga sejahtera. "Selain itu, dilakukan penyempurnaan bantuan biaya pendidikan, dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima," katanya seperti dilansir detikcom.

Prioritas keempat adalah memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri.

Kelima, pemerintah tetap akan menyalurkan subsidi yang lebih tepat sasaran dan program bantuan sosial non-tunai. Efektivitas penyaluran subsidi dilakukan melalui perbaikan basis data yang transparan dan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel.

Dan prioritas keenam adalah mendukung penegakan hukum dan upaya menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan. "Kita akan fokus pada pemberantasan peredaran narkoba, pemberantasan korupsi serta upaya melawan terorisme," ujarnya.

Untuk mewujudkan itu semua, dalam RAPBN 2017 ini sebanyak 15 kementerian/lembaga mendapat alokasi anggaran paling besar. Kompas.com menulis, ke-15 lembaga itu yakni:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat anggaran Rp105,6 triliun (RAPBN 2017), dari Rp97,1 triliun (APBNP 2016).

2. Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp104,4 triliun (RAPBN 2017), dari Rp108,7 triliun (APBNP 2016).

3. Kepolisian RI mendapat jatah Rp72,4 triliun (RAPBN 2017), dari Rp79,3 triliun (APBNP 2016).

4. Kementerian Agama mendapat jatah Rp60,7 triliun (RAPBN 2017), dari Rp56,2 triliun (APBNP 2016).

5. Kementerian Kesehatan memperoleh dana Rp58,3 triliun (RAPBN 2017), dari Rp62,7 triliun (APBNP 2016).

6. Kementerian Perhubungan dijatah Rp48,7 triliun (RAPBN 2017), dari Rp42,9 triliun (APBNP 2016).

7. Kementerian Keuangan memperoleh anggaran sebesar Rp39,8 triliun (RAPBN 2017), dari Rp43,6 triliun (APBNP 2016).

8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat alokasi sebesar Rp38,9 triliun (RAPBN 2017), dari Rp43,6 triliun (APBNP 2016).

9. Kementerian Ristek dan Dikti memperoleh anggaran Rp39,4 triliun (RAPBN 2017), dari Rp40,6 triliun (APBNP 2016).

10. Kementerian Pertanian mendapat anggaran Rp23,9 triliun (RAPBN 2017), dari Rp27,6 triliun (APBNP 2016).

11. Kementerian Sosial mendapat anggaran Rp18,3 triliun (RAPBN 2017), dari Rp13,1 triliun (APBNP 2016).

12. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat anggaran Rp10,1 triliun (RAPBN 2017), dari Rp10,6 triliun (APBNP 2016).

13. Kementerian Hukum dan HAM memperoleh anggaran Rp9,3 triliun (RAPBN 2017), dari Rp11,3 (APBNP 2016).

14. Mahkamah Agung memperoleh Rp8,5 triliun (RAPBN 2017), dari Rp8,8 triliun (APBNP 2016).

15. Kementerian Luar Negeri mendapat jatah Rp7,7 triliun (RAPBN 2017), dari Rp7 triliun (APBNP 2016).

"Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan anggaran paling besar dan memang memiliki misi yang banyak. Pemerintah tetap menjaga belanja prioritas," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Presiden Joko Widodo mengklaim, RAPBN 2017 ini disusun di atas fondasi pencapaian Indonesia dan perkembangan faktual pada tahun anggaran 2015-2016. Pemerintah, kata dia, telah melakukan lompatan paradigma pembangunan.

"Paradigma pembangunan yang bersifat konsumtif, kita ubah menjadi produktif," ujar Jokowi.

Langkah-langkah mengubah paradigma lainnya adalah menghapus subsidi BBM dan mengalokasikan anggaran yang lebih diprioritaskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin, pengurangan ketimpangan, serta penciptaan lapangan kerja. Selain itu, kata dia, pemerintah kini telah meletakkan paradigma Indonesia-sentris. Artinya, pembangunan tak hanya dilakukan di Jawa tapi seluruh tanah air.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ntah-pada-2017

---