[portalpiyungan.com] Berita kewarganegaraan ganda Menteri ESDM Archandra Tahar diakui atau tidak, telah menampar wajah Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia.

Fakta bahwa Archandra memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat, menunjukkan ada masalah validitas data yang masuk ke Presiden. Tidak tegasnya jawaban pemerintah terkait kebenaran kabar itu semakin menunjukkan adanya ketidaksiapan data yang seharusnya sudah tersedia sejak awal. Pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab atas data penting itu? Semestsinya, BIN dan BAIS memiliki data cukup terkait Archandra sebelum ia diangkat menjadi menteri.

Munculnya kasus Archandra ini juga mengesankan adanya gesekan pasca reshuffle jild II. Ada banyak kepentingan bisnis yang terganggu oleh dimunculkannya beberapa nama dan digesernya beberapa nama lain.

Sektor bisnis energi dan pertambangan di Indonesia, boleh dibilang dikuasai oleh 4 L. Lu Lagi Lu Lagi, alias para pemain lama yang sudah memiliki akar sangat kuat yang sulit untuk digeser karena memiliki jaringan serumit sel kanker.

Beberapa nama para pemain di sektor energi dan pertambangan, kini ada di sekeliling Jokowi. Maka, munculnya isu status WNA Menteri Archandra, perlu dicurigai sebagai bentuk gesekan agar ada yang terjungkal.

Status WNA Archandra yang baru terungkap 3 minggu pasca resuffle menjadi menanda bahwa ada pihak yang tidak suka akan keberadaan Archandra. Pertanyaannya, siapa pihak yang tak menginginkan Archandra dan menyebar berita status WNA Archandra Tahar lewat WhatsApp?

Apakah lemparan isu ini hanya untuk menggeser Archandra, atau justru untuk menjungkalkan Jokowi? Munculnya kasus ini juga memunculkan kembali perdebatan etis antara hukum yang menjadi acuan pelaksanaan tertib bernegara dan dikesampingkannya tertib hukum administrasi dengan dalih kepentingan nasional.

Archandra Tahar, yang dikicaukan oleh sebuah akun yang mengaku milik AM Hendropriyono, @edo751945 memang memegang paspor AS, artinya memang memiliki kewarganegaraan AS, bisa masuk pengecualian hukum karena negara membutuhkan kiprah dan pengabdiannya. Jika benar pemerintah sudah mengetahui bahwa Archandra memegang dua paspor (sama artinya memiliki dua kewargnegaraan), pernahkah ada upaya hukum yang dilakukan untuk menertibkan kekacauan administrasi tersebut, terutama karena Indonesia tidak menganut paham dwikewarganegaraan.

Jika rumor di luaran yang menyatakan bahwa Archandra adalah bagian dari simpul intelejen asing, dalam hal ini AS, maka pengangkatan Archandra sebagai menteri ESDM merupakan tamparan telak kedua yang mengenai wajah polos Jokowi. Tamparan pertama tentu saja pernyataan Sri Mulyani bahwa Indonesia tidak memiliki cukup dana untuk membangun infrastruktur impian Jokowi.

Sebagai kepala negara, presiden harus memperoleh pasokan data yang valid untuk banyak hal,
mulai ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, hingga hal-hal strategis lain, baik menyangkut kepentingan domestik maupun internasional. Tujuh puluh satu tahun merdeka, sistem pasokan data untuk presiden ini seharusnya sudah tertata rapi dan efisien dengan validitas data yang akurat.

Adanya sistem pasokan data ini seharusnya tidak terganggu oleh pergantian rezim pemerintah. Ada prosedur baku yang harus dilaksanakan, siapa pun presiden yang menjabat. Tak terkecuali untuk urusan yang penting semacam pengangkatan menteri yang menjadi hak prerogratif presiden dan melibatkan kalangan terbatas, pasokan data untuk presiden terkait kandidat yang akan diangkat, diminta atau tidak harus masuk ke presiden.

Hak prerogratif presiden tidak bisa membatalkan hak negara untuk memperoleh pejabat yang tak cacat secara hukum dan membahayakan negara. Sistem ini seharusnya sudah baku, walaupun beredar di kalangan terbatas, nama menteri yang akan diangkat seharusnya juga masuk dalam sistem data ini. BIN seharusnya jadi bagian motor utama sistem ini.

Dalam kasus Arcandra Tahar, BIN sebagaimana diungkapkan ketuanya Sutyoso, sedang mendalami kasus. Sebelumnya BIN tidak pernah dimintai clearance nama-nama menteri oleh presiden. Pernyataan ini mengejutkan karena BIN seharusnya sudah mengetahui nama-nama yang akan diangkat sebagai menteri oleh presiden dan tentunya sudah pula melakukan pendalaman. Jika menemukan hal yang berpotensi membahayakan negara, misal saja calon menteri ternyata menjadi agen negara asing, tentu diminta atau tidak harus melaporkan temuan itu ke presiden.

Dalam kasus Archandra, yang memiliki kewarganegaraan AS dan RI, status ini tentu harus dilaporkan ke presiden. Karena selain melanggar hukum, hal itu jelas berpotensi menimbulkan loyalitas ganda yang bisa merugikan Indonesia dalam banyak hal.

Pernyataan Sutyoso itu menggambarkan secara nyata adanya masalah dalam sistem pasokan data untuk presiden. Lamanya klarifikasi pemerintah, yang kemudian dilakukan Mensesneg Pratikno namun tak lengkap itu, menunjukkan ketidaksiapan pemerintah atas kasus ini karena tak adanya pasokan data yang cukup. Namun, bisa saja kalau ada yang berpendapat kalau pemerintah sudah tahu namun tak menyangka akan bocor. Namun, jika benar bahwa pemerintah sudah tahu namun berpura-pura tidak tahu, sehingga memicu seseorang untuk membocorkan hal ini, artinya pemerintah sengaja membohongi rakyat.

Munculnya Archandra, diakui atau tidak pasti membuat beberapa kelompok merasa kurang senang. Meskipun demikian, tuduhan bahwa penyebar kabar itu berasal dari kalangan tertentu juga terlalu gegabah.

Persoalan kubu-kubuan ini sebelum reshuffle jilid II memang sangat nyata. Perdebatan penentuan Blok Masela, program listrik 35 ribu mega watt, Freeport, misalnya jelas sekali memperlihatkan hal itu. Ada kelompok Yusuf Kalla-Sudirman Said, ada kelompok Rizal Ramli, ada Luhut Binsar Panjaitan, yang cukup menonjol. Bisa jadi masih ada kubu lain yang lebih pendiam.

Rizal Ramli dan Sudirman Said sudah terlempar dari kabinet. Kegaduhan tampak mereda. Namun kabar Menteri ESDM Archandra Tahar berkewarganegaraan ganda ini menunjukkan masih ada friksi di istana. Sektor energi dan pertambangan memang strategis, menggiurkan, dan mengundang pelaku ekonomi besar. Dan menguasai sektor ini jelas sangat menguntungkan baik secara finansial maupun politik.