Presiden RI Joko Widodo diharapkan tidak hanya memberikan arahan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menghemat anggaran.

Jokowi diharapkan memberikan contoh konkret penghematan anggaran, salah satunya dengan mengurangi perjalanan dinasnya.

“Kalau disebutkan belanja yang tidak efisien dihilangkan, kalau dilihat, paling banyak perjalanan dinas kan Presiden? Untuk proyek jalan tol trans-Sumatera saja sudah enam kali meninjau,” kata ekonom senior Insititute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri.

“Harapan saya, Presiden yang memberikan contoh terlebih dahulu,” tuturnya lagi.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi bahwa kunjungan Jokowi ke berbagai daerah berarti menunjukkan ‘negara hadir’, Faisal menilai Jokowi memiliki sistem untuk melakukan pengawasan, di samping kunjungan langsung.

“Kalau (ini) tidak (bisa dilakukan), berarti sistem tidak jalan. Dia kan sebenarnya bisa memonitor dari istana,” ucap Faisal.

Dalam sidang kabinet paripurna, Rabu (3/8/2016), pemerintah telah menyepakati pemangkasan anggaran sebesar R 133,8 triliun, terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 65 triliun, serta dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (5/8/2016), menyampaikan, anggaran sebesar Rp 65 triliun itu besar. Namun, dibandingkan dengan total anggaran yang dikucurkan K/L sebesar Rp 767 triliun, pemotongan Rp 65 triliun tersebut sebetulnya tidak terlalu besar, meski sebelumnya juga sudah ada efisiensi anggaran Rp 50,01 triliun.

“Belanja-belanja yang tidak prioritas dan bisa membuat ekonomi naik meningkat secara cepat itu adalah belanja-belanja pegawai yang memang tidak diperlukan, belanja dari sisi dana operasional, perjalanan dinas, biaya konsinyering, atau bahkan pembangunan gedung-gedung pemerintah yang sangat tidak mendesak,” kata Sri merinci jenis belanja yang perlu dikurangi.

Sri memastikan, jika belanja-belanja semacam itu dipotong, tidak akan mengurangi daya dorong dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan.

Dalam sebuah diskusi on air, Sabtu (6/8/2016) Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menuturkan, seharusnya tidak akan ada masalah operasional birokrasi dengan adanya pemotongan anggaran di K/L dan transfer daerah. Apalagi pemerintah telah mengubah pendekatan dari money follow function menjadi money follow program.

“Dalam membuat suatu kebijakan misalnya, kalau bisa dua kali pertemuan selesai, buat apa lima kali. Monitoring dua kali selesai, buat apa lima kali?” kata Arif.

http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...da.cuma.arahan
,