Jakarta - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang pada Pilgub tahun 2012 berstatus sebagai penantang kini jadi cagub DKI petahana. Perbedaan posisi ini mengubah sikap Ahok yang dulu sepakat cagub DKI incumbent mengambil cuti kampanye kini sudah berubah sikap.

Kala itu Ahok meminta cagub incumbent Fauzi Bowo mengambil cuti kampanye. Alasannya, Ahok tak ingin ada cagub yang menggunakan fasilitas negara.

"Kita tidak takut. Kita hanya ingin menjadikan Jakarta sebagai contoh, dimana para calon gubernurnya taat aturan, yang incumbent saat kampanye dalam mengambil cuti," ujar Ahok usai diskusi publik debat cagub di Universitas Al-Azhar, Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Rabu (6/6/2012) silam.

Menurut Ahok, alasan penting seorang incumbent harus cuti pada masa kampanye adalah si incumbent tidak menggunakan fasilitas negara. Karena dengan melakukan fasilitas negara, ia menilai itu merupakan sebuah pelanggaran.

"Ya ini penting agar tidak ada fasilitas negara yang digunakan," terangnya.

Simak berita selengkapnya: Cagub Incumbent Harus Cuti Agar Tak Ada Fasilitas Negara yang Digunakan

Kala itu cagub incumbent diwajibkan cuti hanya pada saat melakukan kegiatan kampanye. Memang aturan yang baru mengharuskan cagub incumbent cuti selama masa kampanye. Mungkin saja aturan baru ini yang membuat Ahok berubah pikiran soal cuti kampanye. Nyatanya Ahok kini benar-benar menolak cuti kampanye bahkan ia mengajukan judicial review UU Pilkada ke MK.

Ahok ingin agar UU Pilkada tak mewajibkan calon kepala daerah petahana wajib mengambil cuti. "Saya ingin menafsirkan itu tidak memaksa orang cuti," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (3/8/2016).

"Kalau kepala daerah lebih mementingkan menyusun anggaran daripada kampanye seharusnya jangan dipaksakan cuti dong. Jabatan saya kan belum berakhir," ujarnya.

Ahok setuju bila petahana yang kampanye harus cuti. Namun sebaliknya, bila tidak kampanye maka juga seharusnya petahana tak wajib mengambil cuti. "Mengajukan cuti itu kan pilihan. (Saya) Dilindungi oleh undang-undang bahwa saya bertugas sampai lima tahun (masa jabatan gubernur)," kata Ahok.

Ahok pun menyertakan alasan lain seperti dia harus mengawal APBD DKI 2017. "Saya enggak bisa meninggalkan ini. Bahaya, karena APBD lagi disusun. Kalau saya memilih, saya lebih baik enggak kampanye deh, yang penting APBD saya jaga. Nah, kalau saya enggak tanya ke MK, dia bilang enggak boleh, lantas bagaimana? Nah, itu kan enggak adil juga," tutur Ahok.

Ahok merasa anggaran puluhan triliunan rupiah perlu dikelola secara serius. Kalau perlu, pengelolaannya tak ditinggal cuti. Namun bukan berarti Ahok benar-benar tak akan mengambil cuti kampanye. Namun itu bukan alasan terakhir, Ahok juga beralasan PNS DKI membutuhkan perlindungannya untuk mengeksekusi keputusan yang penting.

"Sekarang kan kalau ada saya, PNS yang baik, alasannya baik mereka, tahu enggak, 'Mohon maaf, saya itu terpaksa. Karena kalau gue (saya) enggak mau menurut perintah Gubernur, gue dipecat.' Dia bilang begitu loh (ke oknum yang ingin memanipulasi). Kalau enggak ada saya? Mau alasan apa mereka?" ujar Ahok.

Lalu apakah Ahok bakal menang judicial review di MK?