- Beranda
- Berita dan Politik
Dana Rp 214 Triliun 'Diparkir' di Bank, DKI Jakarta Paling Besar, Jatim Urutan Tiga
...
TS
soekirmandia
Dana Rp 214 Triliun 'Diparkir' di Bank, DKI Jakarta Paling Besar, Jatim Urutan Tiga
Dana Rp 214 Triliun 'Diparkir' di Bank, DKI Jakarta Paling Besar, Jatim Urutan Tiga
Kamis, 04 Agustus 2016 23:31 WIB
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah segera melakukan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab masih ada triliunan dana APBD kabupaten/kota per Juni 2016 yang mengendap di bank.
Presiden secara blak-blakan membuka daftar pemerintah daerah (pemda) dengan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) masih "terparkir" di bank. Jokowi pun meminta para kepala daerah segera melakukan penyerapan APBD.
Menurut Jokowi, saat ini masih ada Rp 214 triliun dana APBD provinsi dan kabupaten/kota per Juli 2016 yang mengendap di bank. Di hadapan para kepala daerah yang menghadiri Rakornas Tim Pengendali Inflasi Daerah di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (4/8), Jokowi membeberkan provinsi-provinsi yang dana APBD-nya masih mengendap.
Pemprov DKI Jakarta menjadi yang terbesar di antara 10 provinsi lainnya. Jokowi pun sempat menyindir Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Pak Ahok, uangnya gede tapi menyimpannya (mengendap di bank) juga gede. Ada Rp 13,9 triliun. Ini harus dikeluarkan," tegasnya.
Selain DKI Jakarta, Jokowi juga menyebutkan beberapa daerah lainnya. Jokowi menyebutkan Provinsi Jabar dana mengendapnya tercatat sebesar Rp 8,03 triliun, Jatim Rp 3,9 triliun, Riau Rp 2,86 triliun, Bali Rp 1,4 triliun dan Papua Rp 2,59 triliun.
Tidak hanya provinsi, Jokowi juga menyebutkan nama pemerintah kabupaten dan kota yang masih mengendapkan APBD-nya. Misalnya adalah Kabupaten Bogor yang diketahui masih menyimpan dana sebesar Rp 1,9 triliun, Bandung Rp 1,6 triliun, Bekasi Rp 1,5 triliun, Kediri Rp 1,39 triliun.
"Tolong keluarkan uang itu tapi ikuti prosedur. Bukan langsung keluar," ujarnya.
Jokowi mengingatkan penyerapan APBD sangat penting untuk menggerakkan ekonomi di daerah. Jokowi ingin agar penyerapan anggaran di daerah dilakukan secepat mungkin sejak awal tahun.
"Karena uang itu akan beredar dan akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi," kata Jokowi.
Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meyakini serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2016 dapat lebih maksimal dari tahun sebelumnya.
"Penyerapan anggaran kami (Pemprov DKI) pada tahun ini pasti bisa lebih maksimal. Apalagi, semua proyek-proyek pembangunan sudah dimulai sekarang," katanya, Kamis (4/8).
Ahok mengatakan total APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu adalah sebesar Rp 69,2 triliun. Dari jumlah tersebut, penyerapannya mencapai 70 persen.
"Tahun lalu, anggarannya memang cukup besar. Penyerapannya juga besar karena banyak kegiatan pembangunan yang tidak dicek lagi pengeluarannya. Tahun ini, semuanya kami cek satu-satu, tapi kami yakin penyerapannya pasti maksimal," ujar Ahok.
Dia menuturkan setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diketahui bahwa sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD DKI 2015 hanya sebesar Rp 3 triliun.
"Jadi, setelah dihitung oleh BPK, silpa APBD DKI Jakarta 2015 hanya sebesar Rp 3 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah dari penghitungan kami sebelumnya yang mencapai Rp 7 triliun," tutur Ahok.
Dia mengungkapkan pada tahun lalu pemasukan APBD DKI mengalami penurunan, tetapi penggunaan anggaran mendekati maksimal sehingga berdampak terhadap sedikitnya nilai silpa tahun lalu.
"Setelah keluarnya hasil audit dari BPK mengenai penyerapan APBD tahun lalu, sekarang kami sudah mulai bisa menyusun APBD Perubahan DKI TA 2016. Memang sebelum membuat APBD Perubahan, kami harus menunggu audit terlebih dahulu," ungkap Ahok
http://www.bangsaonline.com/berita/2...im-urutan-tiga
Sampai Kapan Dana Pemda Mengendap di Bank?
Sabtu, 6 Agustus 2016 — 5:42 WIB
PERTANYAAN ini kami ajukan karena semakin lama dana pemda yang mengendap di bank, akan menunda kesejahteraan di daerah. Seperti dikatakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dana tersebut sangat penting peranannya untuk mendorong perekonomian di daerah. Terutama daerah yang selama ini tidak memiliki sumber pertumbuhan sendiri.
Jika terlalu lama mengendap di bank, pergerakan ekonomi di daerah menjadi mandeg. Akibatnya upaya menyejahterakan rakyat menjadi terhambat, rakyat miskin kian terpingggirkan. Bagaimana pemerintah daerah dapat menggerakkan roda perekonomian, kalau uangnya tersimpan di bank. Bagaimana program pengentasan kemiskinan dapat tercapai, kalau uangnya masih ditimbun di bank?
Repotnya lagi, dana pembangunan yang tersimpan di bank jumlahnya cenderung meningkat. Direktorat Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan mencatat pada akhir Februari 2016, posisi dana simpanan Pemda di bank sebesar Rp185,4 triliun, terdiri dari dari dana provinsi Rp49,5 triliun serta dana kabupaten/kota Rp135,9 triliun.
Jumlah ini meningkat dari Januari yang hanya sebesar Rp180,7 triliun, terdiri dari dana provinsi Rp53,8 triliun, dan kabupaten/kota Rp126,9 triliun.
Hingga semester pertama tahun ini, serapan dana APBN yang disalurkan dalam bentuk transfer daerah ke Pemerintah Daerah (Pemda) tetap saja melambat. Tercatat sampai dengan Juni 2016, ada sebesar Rp 214 triliun dana pemerintah daerah yang hanya ditimbun di perbankan. Bahkan, Presiden Jokowi sampai merinci daftar nama 10 provinsi, kabupaten dan kota yang menimbun dana paling besar. Provinsi DKI Jakarta paling besar, yakni Rp13,9 triliun. Berikutnya Jawa Barat sebesar Rp8,03 triliun. Sedangkan tingkat kabupaten/kota, di antaranya Kabupaten Bogor Rp1,9 triliun, Bandung Rp1,6 triliun dan Bekasi Rp1,5 triliun.
Kami mengapresiasi langkah Presiden Jokowi merinci daftar daerah ini bukan untuk membuat malu kepala daerah yang bersangkutan, tetapi lebih dimaknai sebagai teguran agar kepala daerah segera meningkatkan penyerapan anggaran pembangunan.
Kami meyakini tersimpannya anggaran di bank, bukan kesengajaan untuk mendapatkan bunga di bank. Dulu, mungkin ada semacam insentif yang diberikan bagi dana yang diendapkan sementara waktu di bank. Tapi sekarang, lebih disebabkan faktor kehati- hatian dari pejabat daerah karena banyak kasus akibat kesalahan administrasi kemudian berurusan dengan hukum.
Hal lain, perbedaan pemahamanan metode penganggaran, ditambah ketatnya sistem pengawasan sehingga sering membuat pejabat di daerah gamang mengambil keputusan.
Namun, apapun alasannya belanja daerah yang lebih cepat akan meningkatkan multiplier effect bagi pembangunan daerah. Jika tidak cepat, rakyat juga yang bakal sengsara
http://poskotanews.com/2016/08/06/sa...endap-di-bank/
Situasi Ekonomi Sulit, Sri Mulyani Akui Beban Berat APBN
Wednesday, July 27, 2016 20:26 WIB
Ipotnews - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakui beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sangat berat apalagi di tengah kondisi perekonomian yang sulit, baik global maupun domestik seperti saat ini.
Dalam sambutannya di acara serah terima jabatan menteri keuangan, di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (27/7), Sri Mulyani mengatakan jabatan menteri keuangan yang diembannya sekarang ini merupakan kepercayaan yang sangat tinggi dari Presiden Joko Widodo dan ia ingin membaktikan kemampuan, pengalaman, maupun profesionalismenya untuk tugas ini.
Oleh karena itu, Sri Mulyani berharap dukungan dari seluruh jajaran di Kementerian Keuangan dalam membuat kebijakan-kebijakan fiskal yang diperlukan. "Saya juga menyadari bahwa kebijakan fiskal, terutama dalam situasi ekonomi yang sangat menekan baik dari lingkungan internasional maupun dari dalam negeri, akan menerima beban yang semakin besar. Dan tugas ini merupakan suatu tugas yang mulia, namun tidak ringan," kata Sri Mulyani.
Lebih lanjut Sri Mulyani menyatakan, Presiden Jokowi juga telah menyampaikan bahwa tugas yang harus diemban untuk menggunakan instrumen fiskal ini adalah untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan, menciptakan kesempatan kerja, dan mengembalikan kepercayaan publik baik masyarakat secara umum maupun para pelaku usaha, sehingga mereka menjadi motor penggerak pembangunan yang efisien. Kata dia, tidak mungkin untuk menjalankan fungsi ekonomi hanya mengandalkan APBN.
"Jadi ini tugas yang harus kita perhatikan dengan saksama dan saya berterima kasih pada Pak Bambang (Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro) sebagai mantan menteri keuangan yang telah banyak melakukan inisiatif untuk bisa memiliki rancangan anggaran dan target-target yang telah didiskusikan dengan DPR dan kemudian mereka menjadi instrumen baik dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara yang efektif," jelasnya.
https://www.ipotnews.com/index.php?j...=#.V6Vi_dJ97IU
Ungkap Pemda yang Timbun Uang di Bank, Sri Mulyani: Ini Tak untuk Mempermalukan
Jumat, 05/08/2016 14:20 WIB
Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan total dana pemerintah daerah (pemda) yang disimpan pada perbankan mencapai Rp 214 triliun. Jokowi juga sekaligus merinci daftar nama 10 provinsi, kabupaten dan kota yang menimbun dana paling besar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa itu tidak bertujuan untuk mempermalukan pemda.
"Jadi ini tujuannya tidak untuk mempermalukan atau menyudutkan, tapi betul-betul agar uang yang dikumpulkan dan disalurkan itu bisa digunakan setepat mungkin, sesuai dengan aturan, sesuai dengan waktu," terangnya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/8/2016).
Dana tersebut sangat penting peranannya untuk mendorong perekonomian di daerah. Terutama untuk daerah yang selama ini tidak memiliki sumber pertumbuhan sendiri.
"Sehingga perekonomian, terutama masyarakat dan masyarakat yang miskin bisa mendapatkan manfaat sesuai dengan didesain awal. Itu yang mungkin sumber yang paling penting, atau klarifikasi yang paling penting. Jadi saya tidak menyalahkan karena saya memang tidak bertujuan begitu," tegasnya.
Sri Mulyani mengaku memberikan data tersebut kepada Presiden Jokowi sebelum rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dihadiri Gubernur, Walikota dan Bupati se-Indonesia. Ini sesuai dengan permintaan Presiden Jokowi.
"Pak Presiden selalu ingin mendapatkan informasi yang terkini mengenai berapa dana di kas negara maupun di kas daerah. Posisinya seperti apa, karena beliau memang detil. Jadi ya kita lakukan," papar mantan Managing Director Bank Dunia tersebut.
Mau tahu siapa saja Pemerintah Kabupaten, Kota dan Provinsi yang menimbun uangnya di bank seperti diungkapkan oleh Presiden Jokowi
http://finance.detik.com/read/2016/0...-mempermalukan
Ini 10 Provinsi, Kota, dan Kabupaten yang Dananya Banyak Mengendap di Bank
Kamis, 04/08/2016 15:20 WIB
Ini 10 Provinsi, Kota, dan Kabupaten yang Dananya Banyak Mengendap di BankFoto: Maikel Jefriando
Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) segera belanjakan anggaran. Uang yang sudah diterima dari pemerintah pusat jangan sampai mengendap di bank.
Saat ini ada 10 provinsi, kota, dan kabupaten yang dananya paling banyak mengendap di bank. Jokowi tak ingin dana tersebut hanya 'menganggur' di bank.
"Bahwa pada Mei uang di APBD kabupaten, kota, provinsi masih Rp 246 triliun. Besar sekali. Kalau uang ini keluar semua, ekonomi kita kan terdongkrak naik. Juni turun jadi Rp 214 triliun tapi masih di atas Rp 200 triliun, hati-hati bapak-ibu," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan hal ini dalam pidatonya di Rakornas TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) yang digelar di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (4/8/2016).
Dana-dana tersebut disimpan di bank umum. Berikut rinciannya.
Provinsi
1. DKI Jakarta Rp 13,955 triliun
2. Jawa Barat Rp 8,034 triliun
3. Jawa Timur Rp 3,947 triliun
4. Riau Rp 2,867 triliun
5. Papua Rp 2,596 triliun
6. Jawa Tengah Rp 2,467 triliun
7. Kalimantan Timur Rp 1,572 triliun
8. Banten Rp 1,527 triliun
9. Bali Rp 1,464 triliun
10. Aceh Rp 1,446 triliun
Kabupaten
1. Bogor Rp 1,907 triliun
2. Badung Rp 1,665 triliun
3. Bandung Rp 1,653 triliun
4. Bekasi Rp 1,545 triliun
5. Malang Rp 1,510 triliun
6. Tanah Laut Rp 1,397 triliun
7. Kediri Rp 1,391 triliun
8. Berau Rp 1,37 triliun
9. Mimika Rp 1,37 triliun
10. Nias Rp 1,313 triliun
Kota
1. Medan Rp 2,273 triliun
2. Surabaya Rp 1,851 triliun
3. Tangerang Rp 1,633 triliun
4. Cimahi Rp 1,524 triliun
5. Depok Rp 1,313 triliun
6. Semarang Rp 1,134 triliun
7. Magelang Rp 1,107 triliun
8. Tangerang Selatan Rp 1,032 triliun
9. Serang Rp 948 miliar
10. Mojokerto Rp 917 miliar
http://finance.detik.com/read/2016/0...ank?f991104com
-------------------------
Para Kepala Daerah itu tidak sadar bahwa akibat penimbunan dana hingga Rp 214 triliun itu menyebabkan roda ekonomi di daerah jadi lamban dan bahkan macet perputarannya, mengingat selama ini motor pertumbuhan perekonomian di daerah itu umumnya adalah belanja Pemerintah daerah setempat.
Dalam teori ekonomi-makro, setiap sen uang budget Negara atau anggaran (APBN/APBD) yang dikeluarkan itu memiliki dampak pada omzet pendapatan nasional sebesar nilai uang yang dibelanjakan, dikalikan dengan koefisien effek pengganda anggaran ('budget coefficient multiplier effect). Kalau di Indonesia (khususnya di daerah), angka pengganda itu bisa mencapai 10X lipat, bila diassumsikan koefisien "Marginal Propensity to Consume/MPC) adalah 0,9.
Lalu apa arti semua ini? Artinya, penahanan pengeluaran dana budget daerah sebesar Rp 214 triliun itu, berdampak pada hilangnya kesempatan perputatan ekonomi d daerah-daerah bersangkutan, bukan hanya sekedar Rp 214 triliun saja, , tapi bisa mencapai 10 kali lipatnya yaitu sebesar Rp 2.140 triliun. Makanya wajar kalau Sri Mulyani akan sewot dan ngamuk dengan para kepala daerah itu, yaaa wajar sajalah!. Saat ekonomi nasional dan daerah pada sulit, eeehh malahan duit yang ada ditimbun saja di Bank. Terus bunga lari ke kantong siapa?.
Kamis, 04 Agustus 2016 23:31 WIB
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah segera melakukan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab masih ada triliunan dana APBD kabupaten/kota per Juni 2016 yang mengendap di bank.
Presiden secara blak-blakan membuka daftar pemerintah daerah (pemda) dengan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) masih "terparkir" di bank. Jokowi pun meminta para kepala daerah segera melakukan penyerapan APBD.
Menurut Jokowi, saat ini masih ada Rp 214 triliun dana APBD provinsi dan kabupaten/kota per Juli 2016 yang mengendap di bank. Di hadapan para kepala daerah yang menghadiri Rakornas Tim Pengendali Inflasi Daerah di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (4/8), Jokowi membeberkan provinsi-provinsi yang dana APBD-nya masih mengendap.
Pemprov DKI Jakarta menjadi yang terbesar di antara 10 provinsi lainnya. Jokowi pun sempat menyindir Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Pak Ahok, uangnya gede tapi menyimpannya (mengendap di bank) juga gede. Ada Rp 13,9 triliun. Ini harus dikeluarkan," tegasnya.
Selain DKI Jakarta, Jokowi juga menyebutkan beberapa daerah lainnya. Jokowi menyebutkan Provinsi Jabar dana mengendapnya tercatat sebesar Rp 8,03 triliun, Jatim Rp 3,9 triliun, Riau Rp 2,86 triliun, Bali Rp 1,4 triliun dan Papua Rp 2,59 triliun.
Tidak hanya provinsi, Jokowi juga menyebutkan nama pemerintah kabupaten dan kota yang masih mengendapkan APBD-nya. Misalnya adalah Kabupaten Bogor yang diketahui masih menyimpan dana sebesar Rp 1,9 triliun, Bandung Rp 1,6 triliun, Bekasi Rp 1,5 triliun, Kediri Rp 1,39 triliun.
"Tolong keluarkan uang itu tapi ikuti prosedur. Bukan langsung keluar," ujarnya.
Jokowi mengingatkan penyerapan APBD sangat penting untuk menggerakkan ekonomi di daerah. Jokowi ingin agar penyerapan anggaran di daerah dilakukan secepat mungkin sejak awal tahun.
"Karena uang itu akan beredar dan akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi," kata Jokowi.
Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meyakini serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2016 dapat lebih maksimal dari tahun sebelumnya.
"Penyerapan anggaran kami (Pemprov DKI) pada tahun ini pasti bisa lebih maksimal. Apalagi, semua proyek-proyek pembangunan sudah dimulai sekarang," katanya, Kamis (4/8).
Ahok mengatakan total APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu adalah sebesar Rp 69,2 triliun. Dari jumlah tersebut, penyerapannya mencapai 70 persen.
"Tahun lalu, anggarannya memang cukup besar. Penyerapannya juga besar karena banyak kegiatan pembangunan yang tidak dicek lagi pengeluarannya. Tahun ini, semuanya kami cek satu-satu, tapi kami yakin penyerapannya pasti maksimal," ujar Ahok.
Dia menuturkan setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diketahui bahwa sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD DKI 2015 hanya sebesar Rp 3 triliun.
"Jadi, setelah dihitung oleh BPK, silpa APBD DKI Jakarta 2015 hanya sebesar Rp 3 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah dari penghitungan kami sebelumnya yang mencapai Rp 7 triliun," tutur Ahok.
Dia mengungkapkan pada tahun lalu pemasukan APBD DKI mengalami penurunan, tetapi penggunaan anggaran mendekati maksimal sehingga berdampak terhadap sedikitnya nilai silpa tahun lalu.
"Setelah keluarnya hasil audit dari BPK mengenai penyerapan APBD tahun lalu, sekarang kami sudah mulai bisa menyusun APBD Perubahan DKI TA 2016. Memang sebelum membuat APBD Perubahan, kami harus menunggu audit terlebih dahulu," ungkap Ahok
http://www.bangsaonline.com/berita/2...im-urutan-tiga
Sampai Kapan Dana Pemda Mengendap di Bank?
Sabtu, 6 Agustus 2016 — 5:42 WIB
PERTANYAAN ini kami ajukan karena semakin lama dana pemda yang mengendap di bank, akan menunda kesejahteraan di daerah. Seperti dikatakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dana tersebut sangat penting peranannya untuk mendorong perekonomian di daerah. Terutama daerah yang selama ini tidak memiliki sumber pertumbuhan sendiri.
Jika terlalu lama mengendap di bank, pergerakan ekonomi di daerah menjadi mandeg. Akibatnya upaya menyejahterakan rakyat menjadi terhambat, rakyat miskin kian terpingggirkan. Bagaimana pemerintah daerah dapat menggerakkan roda perekonomian, kalau uangnya tersimpan di bank. Bagaimana program pengentasan kemiskinan dapat tercapai, kalau uangnya masih ditimbun di bank?
Repotnya lagi, dana pembangunan yang tersimpan di bank jumlahnya cenderung meningkat. Direktorat Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan mencatat pada akhir Februari 2016, posisi dana simpanan Pemda di bank sebesar Rp185,4 triliun, terdiri dari dari dana provinsi Rp49,5 triliun serta dana kabupaten/kota Rp135,9 triliun.
Jumlah ini meningkat dari Januari yang hanya sebesar Rp180,7 triliun, terdiri dari dana provinsi Rp53,8 triliun, dan kabupaten/kota Rp126,9 triliun.
Hingga semester pertama tahun ini, serapan dana APBN yang disalurkan dalam bentuk transfer daerah ke Pemerintah Daerah (Pemda) tetap saja melambat. Tercatat sampai dengan Juni 2016, ada sebesar Rp 214 triliun dana pemerintah daerah yang hanya ditimbun di perbankan. Bahkan, Presiden Jokowi sampai merinci daftar nama 10 provinsi, kabupaten dan kota yang menimbun dana paling besar. Provinsi DKI Jakarta paling besar, yakni Rp13,9 triliun. Berikutnya Jawa Barat sebesar Rp8,03 triliun. Sedangkan tingkat kabupaten/kota, di antaranya Kabupaten Bogor Rp1,9 triliun, Bandung Rp1,6 triliun dan Bekasi Rp1,5 triliun.
Kami mengapresiasi langkah Presiden Jokowi merinci daftar daerah ini bukan untuk membuat malu kepala daerah yang bersangkutan, tetapi lebih dimaknai sebagai teguran agar kepala daerah segera meningkatkan penyerapan anggaran pembangunan.
Kami meyakini tersimpannya anggaran di bank, bukan kesengajaan untuk mendapatkan bunga di bank. Dulu, mungkin ada semacam insentif yang diberikan bagi dana yang diendapkan sementara waktu di bank. Tapi sekarang, lebih disebabkan faktor kehati- hatian dari pejabat daerah karena banyak kasus akibat kesalahan administrasi kemudian berurusan dengan hukum.
Hal lain, perbedaan pemahamanan metode penganggaran, ditambah ketatnya sistem pengawasan sehingga sering membuat pejabat di daerah gamang mengambil keputusan.
Namun, apapun alasannya belanja daerah yang lebih cepat akan meningkatkan multiplier effect bagi pembangunan daerah. Jika tidak cepat, rakyat juga yang bakal sengsara
http://poskotanews.com/2016/08/06/sa...endap-di-bank/
Situasi Ekonomi Sulit, Sri Mulyani Akui Beban Berat APBN
Wednesday, July 27, 2016 20:26 WIB
Ipotnews - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakui beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sangat berat apalagi di tengah kondisi perekonomian yang sulit, baik global maupun domestik seperti saat ini.
Dalam sambutannya di acara serah terima jabatan menteri keuangan, di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (27/7), Sri Mulyani mengatakan jabatan menteri keuangan yang diembannya sekarang ini merupakan kepercayaan yang sangat tinggi dari Presiden Joko Widodo dan ia ingin membaktikan kemampuan, pengalaman, maupun profesionalismenya untuk tugas ini.
Oleh karena itu, Sri Mulyani berharap dukungan dari seluruh jajaran di Kementerian Keuangan dalam membuat kebijakan-kebijakan fiskal yang diperlukan. "Saya juga menyadari bahwa kebijakan fiskal, terutama dalam situasi ekonomi yang sangat menekan baik dari lingkungan internasional maupun dari dalam negeri, akan menerima beban yang semakin besar. Dan tugas ini merupakan suatu tugas yang mulia, namun tidak ringan," kata Sri Mulyani.
Lebih lanjut Sri Mulyani menyatakan, Presiden Jokowi juga telah menyampaikan bahwa tugas yang harus diemban untuk menggunakan instrumen fiskal ini adalah untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan, menciptakan kesempatan kerja, dan mengembalikan kepercayaan publik baik masyarakat secara umum maupun para pelaku usaha, sehingga mereka menjadi motor penggerak pembangunan yang efisien. Kata dia, tidak mungkin untuk menjalankan fungsi ekonomi hanya mengandalkan APBN.
"Jadi ini tugas yang harus kita perhatikan dengan saksama dan saya berterima kasih pada Pak Bambang (Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro) sebagai mantan menteri keuangan yang telah banyak melakukan inisiatif untuk bisa memiliki rancangan anggaran dan target-target yang telah didiskusikan dengan DPR dan kemudian mereka menjadi instrumen baik dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara yang efektif," jelasnya.
https://www.ipotnews.com/index.php?j...=#.V6Vi_dJ97IU
Ungkap Pemda yang Timbun Uang di Bank, Sri Mulyani: Ini Tak untuk Mempermalukan
Jumat, 05/08/2016 14:20 WIB
Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan total dana pemerintah daerah (pemda) yang disimpan pada perbankan mencapai Rp 214 triliun. Jokowi juga sekaligus merinci daftar nama 10 provinsi, kabupaten dan kota yang menimbun dana paling besar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa itu tidak bertujuan untuk mempermalukan pemda.
"Jadi ini tujuannya tidak untuk mempermalukan atau menyudutkan, tapi betul-betul agar uang yang dikumpulkan dan disalurkan itu bisa digunakan setepat mungkin, sesuai dengan aturan, sesuai dengan waktu," terangnya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/8/2016).
Dana tersebut sangat penting peranannya untuk mendorong perekonomian di daerah. Terutama untuk daerah yang selama ini tidak memiliki sumber pertumbuhan sendiri.
"Sehingga perekonomian, terutama masyarakat dan masyarakat yang miskin bisa mendapatkan manfaat sesuai dengan didesain awal. Itu yang mungkin sumber yang paling penting, atau klarifikasi yang paling penting. Jadi saya tidak menyalahkan karena saya memang tidak bertujuan begitu," tegasnya.
Sri Mulyani mengaku memberikan data tersebut kepada Presiden Jokowi sebelum rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dihadiri Gubernur, Walikota dan Bupati se-Indonesia. Ini sesuai dengan permintaan Presiden Jokowi.
"Pak Presiden selalu ingin mendapatkan informasi yang terkini mengenai berapa dana di kas negara maupun di kas daerah. Posisinya seperti apa, karena beliau memang detil. Jadi ya kita lakukan," papar mantan Managing Director Bank Dunia tersebut.
Mau tahu siapa saja Pemerintah Kabupaten, Kota dan Provinsi yang menimbun uangnya di bank seperti diungkapkan oleh Presiden Jokowi
http://finance.detik.com/read/2016/0...-mempermalukan
Ini 10 Provinsi, Kota, dan Kabupaten yang Dananya Banyak Mengendap di Bank
Kamis, 04/08/2016 15:20 WIB
Ini 10 Provinsi, Kota, dan Kabupaten yang Dananya Banyak Mengendap di BankFoto: Maikel Jefriando
Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) segera belanjakan anggaran. Uang yang sudah diterima dari pemerintah pusat jangan sampai mengendap di bank.
Saat ini ada 10 provinsi, kota, dan kabupaten yang dananya paling banyak mengendap di bank. Jokowi tak ingin dana tersebut hanya 'menganggur' di bank.
"Bahwa pada Mei uang di APBD kabupaten, kota, provinsi masih Rp 246 triliun. Besar sekali. Kalau uang ini keluar semua, ekonomi kita kan terdongkrak naik. Juni turun jadi Rp 214 triliun tapi masih di atas Rp 200 triliun, hati-hati bapak-ibu," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan hal ini dalam pidatonya di Rakornas TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) yang digelar di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (4/8/2016).
Dana-dana tersebut disimpan di bank umum. Berikut rinciannya.
Provinsi
1. DKI Jakarta Rp 13,955 triliun
2. Jawa Barat Rp 8,034 triliun
3. Jawa Timur Rp 3,947 triliun
4. Riau Rp 2,867 triliun
5. Papua Rp 2,596 triliun
6. Jawa Tengah Rp 2,467 triliun
7. Kalimantan Timur Rp 1,572 triliun
8. Banten Rp 1,527 triliun
9. Bali Rp 1,464 triliun
10. Aceh Rp 1,446 triliun
Kabupaten
1. Bogor Rp 1,907 triliun
2. Badung Rp 1,665 triliun
3. Bandung Rp 1,653 triliun
4. Bekasi Rp 1,545 triliun
5. Malang Rp 1,510 triliun
6. Tanah Laut Rp 1,397 triliun
7. Kediri Rp 1,391 triliun
8. Berau Rp 1,37 triliun
9. Mimika Rp 1,37 triliun
10. Nias Rp 1,313 triliun
Kota
1. Medan Rp 2,273 triliun
2. Surabaya Rp 1,851 triliun
3. Tangerang Rp 1,633 triliun
4. Cimahi Rp 1,524 triliun
5. Depok Rp 1,313 triliun
6. Semarang Rp 1,134 triliun
7. Magelang Rp 1,107 triliun
8. Tangerang Selatan Rp 1,032 triliun
9. Serang Rp 948 miliar
10. Mojokerto Rp 917 miliar
http://finance.detik.com/read/2016/0...ank?f991104com
-------------------------
Para Kepala Daerah itu tidak sadar bahwa akibat penimbunan dana hingga Rp 214 triliun itu menyebabkan roda ekonomi di daerah jadi lamban dan bahkan macet perputarannya, mengingat selama ini motor pertumbuhan perekonomian di daerah itu umumnya adalah belanja Pemerintah daerah setempat.
Dalam teori ekonomi-makro, setiap sen uang budget Negara atau anggaran (APBN/APBD) yang dikeluarkan itu memiliki dampak pada omzet pendapatan nasional sebesar nilai uang yang dibelanjakan, dikalikan dengan koefisien effek pengganda anggaran ('budget coefficient multiplier effect). Kalau di Indonesia (khususnya di daerah), angka pengganda itu bisa mencapai 10X lipat, bila diassumsikan koefisien "Marginal Propensity to Consume/MPC) adalah 0,9.
Lalu apa arti semua ini? Artinya, penahanan pengeluaran dana budget daerah sebesar Rp 214 triliun itu, berdampak pada hilangnya kesempatan perputatan ekonomi d daerah-daerah bersangkutan, bukan hanya sekedar Rp 214 triliun saja, , tapi bisa mencapai 10 kali lipatnya yaitu sebesar Rp 2.140 triliun. Makanya wajar kalau Sri Mulyani akan sewot dan ngamuk dengan para kepala daerah itu, yaaa wajar sajalah!. Saat ekonomi nasional dan daerah pada sulit, eeehh malahan duit yang ada ditimbun saja di Bank. Terus bunga lari ke kantong siapa?.
0
3.7K
26
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
672KThread•41.7KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya