Jakarta - Koalisi Pejalan Kaki menyebut budaya berjalan kaki di Jakarta belum tumbuh. Hal ini disebabkan karena fasilitas kota seperti pedestrian tidak tersedia dengan layak bagi pejalan kaki.

Hal itu menjadi salah satu poin yang muncul dalam diskusi publik di Kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Sahid, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/8/2016). Menurut pembina Koalisi Pejalan Kaki, Ahmad Syarifudin, Jakarta merupakan kota besar dan harus memanusiawikan hak mendasar dari seseorang untuk berjalan kaki.

"Kota Jakarta ini bukan lagi metropolitan tapi megapolitan yang selayaknya kota besar di negara lainnya. Pemerintah Kota harus memanusiawikan hak paling mendasar manusia yaitu untuk berjalan kaki. Kalau pedestriannya tidak layak berarti sama saja pemerintah tidak memanusiawikan Jakarta," ucapnya.



Bahkan menurut Ahmad, ketidaktersediaan fasilitas pedestrian di Jakarta akan membuat ketidakseimbangan fasilitas pendukung.

"Karena pedestrian tidak ada, makanya fasilitas transportasi menjadi tidak seimbang. Pejalan kaki tak mampu berjalan, sedangkan volume kendaraan terus bertambah," sambung Ahmad.

Ahmad menambahkan, pola pikir pemerintah kota harus dibalik. Bukan lagi menyediakan fasilitas setelah penggunanya ada, tapi segera perbaiki fasilitas yang ada sebaik-baiknya.



"Mindset pemerintah kota harus dibalik, bukan lagi membuat fasilitas ketika banyak penggunanya, tapi buat saja fasilitas pejalan kaki yang banyak, toh pasti masyarakat akan berjalan kaki sendiri, kalau fasilitas transportasinya terintegritas," tambah Ahmad.

"Mitosnya kalau jalan kaki di Jakarta itu enggak enak, bisa diperbaiki kalau dinas PU mau memberi sanksi kepada kontraktor yang asal bongkar trotoar dan dinas pertamanan yang menata jalan-jalan pedestrian agar teduh, semua harus terintegrasi," pungkas Ahmad.
(adf/faj)

http://news.detik.com/berita/3268425...424.1466661802