JAKARTA, suaramerdeka.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan kerusuhan berupa pembakaran rumah ibadah di Tanjungbalai, Sumatera Utara pada Jumat (29/7) malam lalu.

Wakil Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Infonesis H Ikhsan Abdullah menilai kerusuhan ini merupakan letupan dari kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah karena seakan-akan memberikan banyak hal kemudahan kepada etnis Tiongkok.

“Sementara hak-hak pribumi semakin terancam bahkan hak syiar agama saja ingin dibatasi,” ujar Ikhsan dihubungi di Jakarta, Senin (1/8).

Hal yang terjadi di Tanjungbalai bukan hal yang mustahil akan terjadi pula di daerah lain. “Maka pemerintah harus segera mengatasi akar masalahnya,” pinta kandidat doktor ilmu hukum Unej Jember itu.

Jadi lanjut dia, ini bukan masalah berlatarbelakang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), atau kebencian terhadap sesama umat beragama, tetapi persoalan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat.

Sebaliknya pemerintah dinilai memberikan hal-hal yang lebih pada etnis Tiongkok Ini pangkal masalahnya Permasalahan di Tanjungbalai diakui ini merupakan hal kecil. Hanya saja, akibat provokasi di media sosial, kasus yang dimulai kesalahpahaman tersebut berkembang dengan menyebabkan kerusuhan sekaligus pembakaran rumah ibadah umat Buddha.

“Padahal, masalahnya sepele dan bisa diselesaikan di tingkat RT atau RW,” katanya.

Ia menyebutkan, masyarakat di Tanjungbalai mayoritas beragama Islam. Karenanya, tidak ada salahnya bagi umat Muslim untuk menyiarkan adzan melalui pengeras suara saat waktu shalat tiba.

Namun demikian, dia Tengku tidak setuju dengan aksi anarkis yang telah dilakukan oleh sekelompok massa terhadap rumah ibadah umat Buddha seperti Vihara dan Klenteng.

“Tidak dibenarkan siapa pun melakukan suatu tindakan anarkis. Tapi, jangan pula melarang umat Muslim Tanjungbalai untuk adzan,” ungkapnya.

Menurutnya, seharusnya masyarakat beragama di Tanjungbalai menerapkan prinsip saling menghargai, dan memiliki sikap toleransi khususnya dalam upaya menjalankan ibadah.

Ikhsan berharap kejadian serupa tidak terulang di tempat lain. Pemerintah dan aparat keamanan diminta segera menyelesaikan masalah yang menimbulkan kerusuhan itu tanpa pandang bulu.

Dia menyatakan, terdapat tiga hal yang memicu kerusuhan Tanjungbalai. Yaitu ketidakadilan, ketertindasan, serta ketidakberdayaan umat Islam.

“Adanya ketidakadilan, ketertindasan, maupun ketidakberdayaan membuat warga yang dipanaskan dengan isu SARA menjadi mudah marah dan tersulut,” jelasnya.

(A Adib/CN39/SM Network)

sumur

Ternyata pemerintah dinilai memberikan hal-hal yang lebih pada etnis Tiongkok Ini pangkal masalahnya